Berita Hari Ini : Destry Damayanti Calon DGS BI, P2P Lending Wajib Lapor PPATK

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal, dan aksi korporasi yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis, 02 Mei 2019 :

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) mencatat laba bersih Rp18,03 triliun pada 2018, anjlok 18,57 persen dibanding dengan laba bersih 2017 yang senilai Rp22,14 triliun.

Berdasarkan laporan keuangannya, tahun lalu pendapatan perusahaan tercatat naik menjadi Rp130,78 triliun, bertumbuh 1,97 persen dari pendapatan sepanjang 2017 yang senilai Rp128,25 triliun.

Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga menjelaskan kontribusi pendapatan terbesar disumbangkan dari bisnis digital yang meliputi konektivitas broadband dan layanan digital 62 persen yang melonjak 52,1 persen dari tahun sebelumnya.

Rabobank Indonesia

PT Bank Rabobank International Indonesia (Rabobank Indonesia) mengumumkan kepada nasabah penghentian operasional di Indonesia. Penghentian operasional ini dilakukan secara bertahap mulai April ini, setelah Rabobank beroperasi selama 29 tahun di Indonesia atau sejak tahun 1990.

"Setelah puluhan tahun Rabobank Indonesia, sebagai bagian dari Rabobank Group, telah bertumbuh dan berkembang bersama para nasabah, mitra, dan seluruh karyawan. Dengan berat hati kami sampaikan pemegang saham pengendali telah memutuskan untuk menghentikan operasional Rabobank Indonesia," kata Presiden Direktur Rabobank Indonesia Jos Luhukay, dalam suratnya, Selasa (30/4/2019).

Keputusan ini, katanya, merupakan keputusan yang sulit, namun merupakan bagian dari strategi global dari Rabobank Group terkait dengan visi Banking for Food yang berfokus pada rantai pasokan internasional untuk sektor pangan dan agrikultur.

"Kami berkomitmen untuk menjalankan keputusan dari seluruh pemegang saham dengan sebaik mungkin dan memastikan proses pengembalian izin perbankan dan izin usaha kepada otoritas terkait (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia," ungkap dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankan para pelaku fintech peer to peer lending tidak hanya melaporkan transaksi keuangannya ke OJK tetapi juga ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ini diperlukan untuk mengantisipasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) pada industri fintech di tanah air.

Deputi Komisoner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Imansyah mengatakan selama ini lembaga keuangan melaporkan transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun sayangnya aturan itu belum memasukan industri fintech sehingga perlu ditinjau ulang.

“Peraturan ini harus ditinjau atau diubah agar pelaku industri fintech masuk menjadi pihak pelapor,” kata Imansyah di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (30/4).

Ia mengharapkan revisi aturan tersebut memuat format petunjuk teknis pelaporan fintech kepada PPATK. Di sisi lain industri fintech masih kekurangan sumber daya dibandingkan lembaga keuangan lain. Maka itu ia menyarankan agar format pelaporannya dibuat secara simpel dan tidak rumit.

Asian Development Bank (ADB)

Asian Development Bank (ADB) menyiapkan dana senilai total US$2,6 miliar pada 2019 untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia yang dinilai strategis serta berwawasan lingkungan.

Direktur Jenderal Asia Tenggara ADB Ramesh Subramaniam mengatakan sebagian besar pembiayaan akan disalurkan melalui skema policy based loan.

Menurut dia, salah satu proyek terbesar yang akan dibiayai adalah pembangunan 2 pembangkit listrik di 2 titik yang berbeda. Dana pinjaman senilai US$600 juta disiapkan untuk membangun satu unit pembangkit listrik di Papua.

Selain itu, dana pinjaman dengan nilai yang sama akan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Dalam proyek ini, ADB bekerja sama dengan PT PLN (Persero). Proses negosiasi akan berlangsung pada Juli - Agustus 2019.

ADB juga telah menyiapkan fasilitas kredit senilai US$100 juta yang akan disalurkan kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

“Fasilitas kredit ini akan meningkatkan kapasitas pembiayaan IFF untuk membiayai proyek-proyek pengembangan energi terbarukan,” ujar Subramaniam di sela-sela 52nd ADB Annual Meeting 2019 di Nadi, Fiji, Rabu (1/5/2019).

Bank Indonesia (BI)

Destry Damayanti diajukan oleh Presiden Jokowi menjadi calon tunggal untuk mengisi posisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Destry akan menggantikan Mirza Adityaswara yang habis masa jabatannya pada Juli 2019.

"Sebentar saya lihat dulu suratnya. Ya, benar. Destry Damayanti yang diajukan, calon tunggal," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

DPR secara resmi sudah menerima surat itu pada pekan lalu. Bambang mengatakan DPR akan mulai membahas pencalonan itu setelah 7 Mei 2019, atau setelah masa persidangan berjalan.

"Setelah 7 Mei 2019, Komisi rapat kerja dulu, baru itu membahas," kata Bambang.

Meskipun menjadi calon tuggal, Destry tidak akan serta merta menjadi calon yang disetujui DPR. Anggota Komisi XI DPR akan terlebih dahulu melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menentukan keputusan apakah menerima pencalonan Destry atau tidak.

(AM)