Bareksa.com - Pasca divestasi saham PT Freeport Indonesia dari Freeport-McMoRan Inc kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), holding badan usaha milik negara pertambangan, maka pemerintah Indonesia melalui Inalum resmi menjadi pemegang saham mayoritas dalam PTFI.

Meski menjadi pemegang saham mayoritas, rencananya dalam operasional dan manajemen perusahaan PTFI akan tetap dikerjakan oleh kedua belah pihak secara business to business.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan dari sisi manajemen, operasional hingga pengambilan keputusan akan dikerjakan bersama. Untuk susunan direksi PTFI pun, kata Budi, akan dipilih secara bersama sama oleh Inalum dan Freeport.

“Kita akan tetap kerjakan semuanya bersama sama. Mulai dari manajemen, operasional, susunan direksi nantinya juga akan kami pilih sama-sama,” kata Budi di Kementerian ESDM saat Hari Tambang ke 75, Jumat (28/9).

Budi mengatakan, langkah ini diambil pemerintah untuk bisa menjalankan PTFI ke depan agar tetap stabil. Dia menilai, meski menjadi pemegang saham mayoritas, pemerintah juga tidak bisa memaksakan kehendak apa mau pemerintah.

Apalagi, dari sisi produksi, kata Budi juga perlu dilakukan bersama sama agar produksi PTFI tetap baik dan bisa memberikan kontribusi lebih kepada kedua belah pihak.

“Ya, meskipun kami pemegang saham mayoritas kan bukan berarti kami mau memaksakan kehendak. Tetap semuanya diputuskannya bersama sama, kami juga pasti tetap melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan,” ujar Budi.

Budi mengatakan, dari sisi produksi pengoperasian bersama ini juga dalam rangka rencana operasional kedepan. Dia mengatakan selama ini PTFI menambang emas dan tembaga di area tambang atas (open pit).

Padahal, cadangan yang ada di open pit ini semakin menipis. Ke depan, PTFI harus fokus untuk memulai melakukan penambangan di tambang bawah tanah (underground pit). Hal ini kata Budi membutuhkan keterlibatan Freeport karena yang memiliki teknologi dalam underground pit.

"Karena sekarang yang open pit akan habis lalu akan transisi ke tambang bawah tanah di mana di tahun 2019 sama tahun 2020 produksi akan turun jauh karena habisnya yang open pit. Nah transisi ke underground pit ini butuh kerjasama yang baik," kata Budi.

Susunan Direksi

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan penentuan susunan direksi akan dilakukan pasca transaksi divestasi selesai. Rencananya, komposisi dari direksi akan terdiri dari enam direksi.

Fajar mengatakan, dari enam direksi tersebut nantinya akan terbagi menjadi dua. Tiga direksi akan diisi dari sisi pemerintah Indonesia, dan tiga direksi lagi akan diisi dari pihak Freeport.

"Direksi nanti dibahasnya, habis semua transaksi selesai. Nanti komposisinya tetap tiga tiga," ujar Fajar saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (27/9).

Namun, Fajar belum bisa memastikan siapa siapa saja yang akan mengisi kursi direksi ini. Hanya saja, kata Fajar nantinya susunan direksi tidak akan banyak berubah. Hal ini berkaca dari anak perusahaan yang terdapat di holding pertambangan.

"Seperti di holding saja lah, nggak ada perubahan yang gimana gimana banget kan, ya sama lah," ujar Fajar.

PT Inalum, Freeport McMoRan dan Rio Tinto, pada Kamis 27 September 2018, meneken sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari pokok-pokok perjanjian (head of agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum yang sebelumnya sudah diteken 12 Juli lalu.

Sejumlah perjanjian tersebut meliputi perjanjian jual beli (sale and purchase agreement) atau divestasi saham PTFI, perjanjian jual beli saham Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan perjanjian pemegang saham PTFI.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Inalum, Budi G. Sadikin dan CEO FCX, Richard Adkerson, disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya di Kementerian ESDM, Jakarta.

Dengan ditekennya perjanjian tersebut, maka jumlah saham Freeport Indonesia yang dimiliki Inalum akan naik dari sebelumnya 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran US$3,85 miliar atau setara dengan Rp56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir 2018.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan pasca SPA ini, maka Inalum akan melakukan transaksi jual beli saham dengan Freeport McMoran. Transaksi senilai US$3,85 miliar rencananya akan selesai dibayarkan pada akhir November 2018.

(K12/AM)