Berita Hari Ini : Penyerapan Dana Desa Rendah, Hutama Karya Punya Dirut Baru

Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis, 26 April 2018 :

PT Hutama Karya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Bintang Perbowo sebagai Direktur Utama PT Hutama Karya, calon perusahaan holding BUMN sektor infrastrutkur. Bintang merupakan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang baru saja diganti. Pengangkatan Bintang sebagai Direktur Utama Hutama Karya dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan pada Rabu, 25 April 2018.

Penyerahan Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-114/MBU/04/2018 ini dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ahmad Bambang dan dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Hutama Karya serta pejabat dan pegawai Kementerian BUMN.

Di bawah kepemimpinan Bintang, Wijaya Karya terus melebarkan sayap. Tak hanya menggarap proyek konstruksi di dalam negeri, WIKA mampu menembus pasar konstruksi kawasan Asia.

Dana Desa

Realisasi penyerapan dana desa masih rendah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp13,76 triliun, atau 22,93 persen dari target anggaran Rp60 triliun.

Akan tetapi, realisasi penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD) baru mencapai Rp3 triliun untuk 172 Daerah dan 17.997 Desa.

Pemerintah mengklaim rendahnya penyerapan dana desa dari RKUD ke RKD disebabkan desa masih belum mampu menetapkan anggaran sesuai persyaratan. Penyebabnya antara lain desa belum atau terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APBDes], yang mana itu sebagai persyaratan penyaluran.

PT Pertamina

Pertamina mengusulkan ada harga khusus untuk pasokan minyak mentah jatah pemerintah yang dijual untuk kilang perseroan senilai US$48 per barel. Usulan tersebut dilakukan untuk mengurangi beban keuangan Pertamina akibat penetapan harga bahan bakar minyak yang tidak akan naik hingga 2019.

Selama ini Pertamina membeli minyak untuk pemerintah sesuai harga pasar. Padahal pasokan minyak mentah jatah pemerintah mencapai 35 persen dari kebutuhan kilang perseroan.

Karena itu perseroan meminta pasokan minyak mentah jatah negara dihargai sesuai dengan asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selama ini Pertamina harus menanggung selisih harga akibat kebijakan pemerintah yang menahan harga BBM tidak naik hingga 2019.

Suku Bunga

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Hal tersebut dilakukan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menahan sentimen capital outflow.

Menurut Apindo, apabila suku bunga acuan tidak naik maka akan menggerus uang di pasar. Tidak hanya itu, bakal banyak spekulan yang memanfaatkan situasi tersebut. Kondisi itu akan membuat perlambatan ekonomi sehingga pengusaha masih bergeming dan bersikap melihat dan menunggu (wait and see).

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berhasil meraih laba bersih US$6,84 juta pada kuartal I 2018. Perolehan tersebut lebih baik karena pada periode yang sama tahun lalu perseroan mencatatkan kerugian US$6,16 juta.

Pendapatan Vale pada kuartal I tercatat US$170,45 juta, atau naik 18,42 persen dibandingkan US$143,95 juta di periode yang sama di 2017.

Pertumbuhan pendapatan perseroan ditopang oleh kenaikan penjualan. Pendapatan perseoran dari penjualan kepada dua konsumennya, Vale Canada Limited, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd masing-masing meningkat 18,4 persen dan 18,47 persen. (AM)