Sri Mulyani : Peluang dan Risiko Tahun Pemilu Bagi Ekonomi

Bareksa.com - Pemerintah mengajak semua pihak untuk menjaga momentum, optimisme, dan terus mewaspadai sejumlah risiko yang bisa datang kapan saja dan di mana saja di 2018 dan di 2019. Adapun tahun ini dinilai bisa menjadi tahun pembalikan dari seluruh kegiatan ekonomi yang sudah terjadi dengan harapan perekonomian bisa berjalan tetap positif dan lebih baik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa di tahun ini pemerintah akan terus menjaga momentum dan optimisme akan terus dipelihara serta di saat yang bersamaan tetap waspada karena dunia tidak selalu bergerak linear atau pasti. Pemerintah siap meningkatkan profesionalitas dan integritas sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak ke masyarakat.

Menurutnnya pemerintah akan tetap berjalan sesuai dengan kalkulasi dan perencanaan, meningkatkan profesionalitas, dan integritas. Bahkan, pemerintah mengajak masyarakat tanpa terkecuali untuk menyambut dengan gembira pesta demokrasi yakni, pilkada, pileg, dan pilpres. Pesta demokrasi ini diperkirakan memberi efek positif terhadap perekonomian. (Lihat : Bahana Prediksi Sektor Properti Menguat Jelang Pemilu)

"Kita bekerja tidak hanya untuk diri sendiri. Pemerintah seolah-olah memerintah tapi sebenarnya melayani masyarakat. Mari sama-sama kita membangun Indonesia lebih baik, adil, makmur, memerangi kemiskinan, dan memerangi kesenjangan. Dengan itu Indonesia akan menjadi negara besar," kata Ani, di Jakarta, Selasa malam, 10 Januari 2018.

Ani, biasa ia disapa, menambahkan, ajang pilkada, pileg, dan pilpres bisa dipergunakan masyarakat untuk mendapatkan pimpinan daerah yang semakin baik guna membangun ekonomi daerah dan nantinya menciptakan kesejahteraan yang merata. Bahkan, aktivitas kampanye bisa mendorong naiknya konsumsi masyarakat. (Lihat : Belanja Politik Pilkada dan Jelang Pilpres Bakal Dongkrak Daya Beli di 2018)

Biasanya kegiatan kampanye tidak hanya sekadar pidato semata karena ada aktivitas pembagian kaos, pembagian sembako, dan aktivitas lain yang bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, bahkan mendorong konsumsi lebih baik. Atas dasar ini, pemerintah meminta masyarakat menyambut gembira dan benar-benar memilih para pemimpin daerah dengan baik.

"Pemerintah di 2018 menyiapkan masyarakat untuk ikut pesta demokrasi dengan gembira dan optimistis. Caranya belanja pendidikan lebih dari Rp400 triliun, kesehatan lebih dari Rp100 triliun, dan untuk pengurangan kemiskinan Rp297 triliun. Ini agar masyarakat sehat dan berpendidikan sehingga mereka bisa memilih pemimpin daerah yang sesuai harapan," tukasnya.

Selain itu, lanjut Ani, pemerintah telah meningkatkan kepala keluarga penerima harapan dari 6 juta menjadi 10 juta kepala keluarga, menambah beras rastra dari tunai menjadi nontunai kepada 15 juta kepala keluarga atau meningkat dari sebelumnya sebanyak 1,5 juta kepala keluarga, dan membangun infrastruktur mulai dari air bersih, sanitasi, listrik, dan jalan.

"Tentu dengan pilkada-pilkada kita mengharapkan pemimpin-pemimpin reformis sehingga mereka mau memajukan daerah. Tentu tidak kepada mereka yang korupsi dan benar-benar bekerja demi rakyatnya," kata Ani.

Meski demikian, Ani tidak menampik terdapat sejumlah risiko di 2018 dan di 2019 saat pesta demokrasi berlangsung. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tidak menelan bulat-bulan informasi yang didapatkan. Selain itu, harus benar-benar mencermati calon pimpinan daerah dengan maksimal agar tidak salah memilih. (Baca juga Ulasan Lengkap Prospek Pasar Saham Jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019)

Imbauan yang dimaksudkan Ani yakni pertama, jangan terlalu cepat percaya dengan penyebaran isu melalui jejaring sosial. Kedua, ketika ada perbedaan dalam pemilihan kepala daerah maka sebaiknya sesudah pilkada selesai tidak ada permusuhan di antara masyarakat. Kesemuanya penting guna bersama-sama menjaga pesta demokrasi berjalan dengan baik.

"Dia tidak akan jadi gubernur seumur hidup. Dia dipilih untuk lima tahun. Kita menahan perasaan kalau pilihan tidak tercapai maka ada kesempatan di lima tahun lagi. Ini akan membuat demokrasi kita dewasa. Indonesia negara dengan jumlah penduduk besar dan mayoritasnya muslim dan kita emerging market tapi demokrasi kita stabil. Ini langka dan bangga," pungkasnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi dunia usaha yang berkomitmen untuk tidak wait and see saat pilkada, pileg, dan pilpres di 2018 dan di 2019. Pasalnya, pemerintah akan tetap bekerja, bahkan lebih fokus bekerja saat pesta demokrasi berlangsung. Presiden Jokowi pun sudah memberikan arahan untuk kementerian dan lembaga mengoptimalkan kinejanya.

"Presiden mengatakan kepada para menteri dan gubernur untuk fokus dalam bekerja melayani masyarakat dan memperbaiki kesejahteraan, memperbaiki dari sisi keadilan sehingga kesenjangan dikurangi, kemiskinan turun, dan kesempatan kerja tersedia. Instrumen fiskal akan dimaksimalkan, APBN dikelola dengan baik dan alokasi sesuai prioritas," pungkasnya. (K03)