Akui Terlibat Bangun LRT Rp405 Triliun, ARTI akan Utang Bank Cina 100 Persen

Bareksa.com – PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI), perusahaan yang bergerak di bidang investasi di bidang energi, memastikan terlibat dalam rencana pembangunan kereta ringan (light rail transit/LRT) Jabodetabek senilai Rp405 triliun. Pernyataan itu menyanggah keterbukaan informasi perseroan kepada Bursa Efek Indonesia sebelumnya yang menyatakan ARTI tidak terlibat dalam rencana pembangunan LRT tersebut.

Sebelumnya manajemen ARTI, dalam keterbukaan informasinya mengklarifikasi informasi pembangunan LRT Jabodetabek. “Pengembangan proyek LRT akan dilakukan oleh PT Ratu Prabu, selaku pemegang saham Ratu Prabu Energi,” jelas manajemen perseroan, Senin, 8 Januari 2018. (Baca : Saham ARTI Mentok Rp50 Saat Ratu Prabu Mau Bangun LRT, Sesuaikah Dengan Kinerja?)

Meski begitu, dalam pertemuan dengan wartawan, Selasa, 9 Januari 2018, Presiden Direktur Ratu Prabu Energi, Burhanudin Bur Maras menjelaskan, ARTI akan menjadi pengembang proyek tersebut. Nantinya perseroan akan berkongsi dengan perusahaan lain untuk mengembangankan megaproyek LRT Jabodetabek. (Lihat : Bukan ARTI yang Akan Bangun LRT Rp405 Triliun, Ini Kata Bos Ratu Prabu)

Bur Maras mengatakan awalnnya proyek tersebut merupakan proyek induk usaha Ratu Prabu Energi, yakni PT Ratu Prabu. “Saat proses negosiasi ini induknya dulu,” ujarnya. Namun, setelah itu Ratu Prabu Energi yang akan melanjutkan proyek tersebut.

Menurut Bur Maras, kajian tentang pembangunan LRT telah dituntaskan oleh Bechtel Corporation dua bulan lalu. Hasil kajian perusahaan asal Amerika Serikat (AS) menghasilkan tiga kesimpulan. (Baca : Utang dari 3 Bank Asing, Beban Keuangan Ratu Prabu Energi Berpotensi Turun)

Tiga kesimpulan itu di antaranya :

1. Sistem LRT dapat dipasang di Jakarta dengan sempurna di atas jalan yang sudah ada.

2. Internal rate of return (IRR) senilai 10,9 persen, nilai tersebut dianggap bagus.

3. Menganjurkan sistem LRT dibangun di Jakarta secepat mungkin.

"Karena dalam tempo 10 tahun mendatang lalu lintas sudah tidak bisa bergerak,” ujar Bur Maras.

Berdasarkan ketiga kesimpulan tersebut, kata dia, perseroan yakin secara teknis proyek tersebut dapat dikerjakan, secara keuangan juga dapat dicari. Bur Maras mengaku telah menawarkan proyek tersebut ke institusi keuangan di tiga Negara, Jepang, Korea Selatan dan Cina. (Lihat : Sejak Kabar Ratu Prabu Bangun LRT, Volume Transaksi Saham ARTI Melonjak)

Respons Tercepat dari Bank Cina

Usai menawarkan proyek, respons paling cepat berasal dari Cina. Institusi keuangan asal Negeri Panda tersebut siap menyediakan kebutuhan dana untuk pengerjaan proyek LRT Jakarta. Exim Bank Cina menyatakan mendukung proyek tersebut dan siap menyediakan kebutuhan dana.

“Exim Bank Cina siap pinjamkan uang tanpa memerlukan ekuitas dari kapital kami. Jadi no capital. Semua pinjaman 100 persen,” ujar Bur Maras. (Baca : Ratu Prabu Mau Bangun LRT Rp405 Triliun, Siapakah Pemiliknya?)

Karena itu, untuk mengerjakan proyek itu, Ratu Prabu Energi tidak berencana melangsungkan aksi korporasi penggalangan ekuitas. Perseroan hanya akan menambahkan lini bisnis baru di bidang infrasturktur dalam peraturan perusahaan.

Menurut Bur Maras, proyek LRT akan menguntungkan bagi dua belah pihak, Indonesia dan Cina. Selama ini Cina telah melakukan ekspansi membangun infrastruktur kereta di negaranya. (Lihat : Saham Masih Gocap Tapi Ratu Prabu Mau Bangun LRT Rp405 Triliun, Ini Keuangannya)

Usai proyek pembangunan kereta di Cina tuntas, negara tersebut memiliki banyak peralatan dan puluhan ribu pekerja terlatih yang berpotensi tidak termanfaatkan. “Kemudian tiba-tiba saya tawarkan proyek LRT,” katanya.

Tunggu Dukungan Pemerintah

Sejauh ini Bur Maras telah bertemu dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dia mengatakan bahwa secara verbal sudah mendapatkan persetujuan. “Tapi saya perlu tertulis,” kata dia. (Baca : Bursa Suspen Saham ARTI dan Perpanjang Suspen 13 Emiten, Ada Apa?)

Bur Maras memberikan contoh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mau memberikan izin apabila proyeknya belum disetjui Kementerian Perhubungan. Sementara, Menhub juga tidak akan memberi izin sebelum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setuju. Karena itu, saat ini dirinya bakal bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam waktu dekat.

Bur Maras berharap proses memperoleh izin dan pencarian pendanaan akan berlangsung selama satu setengah tahun. Selanjutnya perseroan berencana segera membangun pembangunan LRT fase peratama yang diperkirakan bakal menghabiskan biaya sebesar US$8 miliar. (AM) (Lihat : Terlalu Panas, Bursa Hentikan Perdagangan Saham Ratu Prabu Energi)