Bareksa.com – Animo nvestor domestik terhadap kontrak investasi kolektif (KIK) efek beragun aset (EBA) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikabarkan cukup tinggi. Saat ini PLN sedang melangsungkan bookbuilding sekuritisasi piutang anak usahanya, PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Suralaya.

Direktur Keuangan Perusahaan Listrik Negara, Sarwono Sudarto, menuturkan secara keseluruhan perseroan bakal menerbitkan KIK EBA senilai Rp 10 triliun. Untuk tahap I, PLN bakal menerbitkan KIK EBA sekitar Rp 4-5 triliun. “Sesuai dengan kebutuhan, kita sedang menghitung nilai pastinya,” terang dia di Jakarta, Selasa, 5 September 2017.

Menurut Sarwono, minat investor domestik terhadap surat utang tersebut cukup tinggi. Beberapa investor yang berminat membeli KIK EBA perseroan berasal dari kalangan perbankan, asuransi dan dana pensiun.

Sebenarnya, kata Sarwono, investor asing juga banyak yang berminat terhadap KIK EBA perseroan. Hal itu terlihat saat PLN melakukan penjajakan surat utang tersebut. “Investor asing potensial, tetapi kita belum masuk ke investor asing,” jelas Sarwono. (Baca juga : Empat Faktor Pendorong JSMR Rilis Project Bond Pertama Senilai Rp 1,5 Triliun)

Mekanisme Diskon

Danareksa Investment Management bakal menangani peluncuran KIK EBA anak usaha PLN. Belum lama ini, Direktur Utama Danareksa Investment, Prihatmo Hari Mulyanto, menjelaskan bahwa KIK EBA PLN akan menggunakan mekanisme diskon. Jadi, apabila investor ingin membeli KIK EBA PLN senilai Rp 1 triliun dan imbal hasilnya (return) sebesar 9%, maka investor hanya perlu membayar sekitar Rp 910 miliar.

Investor akan mendapatkan pembayaran investasinya setiap tiga bulan. Pembayaran keuntungan akan dilakukan melalui proses amortisasi, yaitu sekaligus membayarkan biaya pokoknya.

Melalui mekanisme diskon, pemegang KIK EBA diharapkan tidak akan terkena pajak untuk return. Danareksa Investment masih berdiskusi intens dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan terkait hal tersebut.

Underlying KIK EBA tersebut nantinya adalah piutang anak usaha PLN, PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Suralaya. Dengan struktur underlyingnya, produk ini tidak perlu menunggu regulasi baru dari OJK karena UBP Suralaya sudah memiliki kontrak pembelian listrik dari PLN. (Lihat juga : Produk Sekuritisasi Diapresiasi Jokowi, Begini Kinerja Saham dan Keuangan JSMR)

Ajukan Tak Bayar Dividen

Sementara itu, PLN Selasa kemarin berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kemungkinan perseroan tidak membagikan dividen. Perseroan menilai bahwa perseroan membutuhkan laba ditahan untuk menopang kebutuhan ekspansi ke depan.

Sarwono mengatakan pada intinya perseroan mendukung pemerintah, tetapi apabila ada pilihan, PLN akan memilih menahan keuntungannya untuk kebutuhan dan ekspansi.

“Karena investasi kita besar sekali,” ujarnya. PLN belum mengajukan secara resmi terkait hal tersebut kepada pemerintah.

Berdasarkan kinerja tahun lalu, PLN membagikan dividen sebesar Rp 2,15 triliun. Rencananya, PLN bakal membagikan dividen sebesar Rp 2,03 triliun untuk laporan keuangan 2017.

Dirilis Pertengahan September

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, sebelumnya menyatakan PLN akan segera menerbitkan KIK EBA berbasis pendapatan. Perusahaan produsen setrum itu bakal menerbitkan KIK EBA senilai Rp5 – 10 triliun. “Kita akan melihat demandnya terlebih dahulu,” ungkap Rini, di Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2017. (Lihat juga : Setelah JSMR, PLN Segera Rilis KIK-EBA Rp 10 Triliun pada September)

Menurut Rini, PLN sedang menawarkan produk sekuritisasi berbasis pendapatan pembangkit listriknya. Dia memperkirakan PLN dapat merilis KIK EBA tersebut pada pertengahan September 2017.

Pada akhir Agustus 2017, PT Mandiri Manajer Investasi dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) baru saja mencatatkan KIK EBA Mandiri JSMR01-Surat Berharga Pendapatan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) senilai Rp 2 triliun. Jasa Marga mensekuritisasi hak sebagian pendapatan dari ruas tol Jagorawi melalui produk tersebut.

Mandiri Manajemen Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bertindak selaku manajer investasi dan bank kustodian. Sementara PT Mandiri Sekuritas bertindak selaku arranger.

Produk tersebut merupakan KIK EBA berbasis pendapatan jalan tol pertama di Indonesia. Saat penawaran, KIK EBA Jasa Marga mengalami kelebihan permintaan (over subscribed) sebanyak 2,7 kali. Penawaran terhadap produk perseroan mencapai Rp 5,1 triliun.

Pencatatan KIK EBA Jasa Marga di Bursa Efek Indonesia ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menyampaikan rencana sekuritisasi sudah diusulkan sejak setahun lalu karena akan memacu arus modal masuk ke Indonesia. (Baca juga : JSMR Sekuritisasi Tol Jagorawi, Jokowi : Sekuritisasi Bisa Kurangi Beban APBN)