Bareksa.com – Dalam beberapa hari terakhir, media sosial ramai perdebatan soal pro kontra pemblokiran aplikasi layanan pesan instant gratis berbasis komputasi awan, Telegram oleh pemerintah. Mulai dari pakar komunikasi hingga Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat angkat bicara menilai langkah pemblokiran tersebut sebagai kemunduran.

Meski begitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki alasan kuat terkait kronologi pemblokiran aplikasi pesan yang disinyalir dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk berkomunikasi dalam melancarkan aksinya.

Berikut penjelasan lengkap Kemenkominfo tentang kronologi pemblokiran yang disampaikan di Jakarta, Senin 17 Juli 2017 sebagaimana tertera dalam grafik berikut;

Sumber : twitter Kemenkominfo

Telegram Sampaikan Permintaan Maaf

Pada hari Ahad, 16 Juli 2017 pukul 07.00 wib, CEO Telegram, Pavel Durov atas nama tim telegram menyampaikan permohonan maaf dan mengakui telah menerima email dari Kemenkominfo meski sebelumnya mengatakan belum menerima email laporan dari Kementerian. Selanjutnya CEO Telegram berkomitmen untuk membuka jalur komunikasi dengan Kemenkominfo.

Menteri Kominfo, Rudiantara, menyatakan telah menerima email permintaan maaf dari Durov. “Rupanya dia tidak menyadari adanya beberapa kali permintaan dari Kementerian sejak 2016,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Durov, kata Rudiantara, telah menindaklanjuti yang diminta oleh Kementerian dan mengusulkan komunikasi khusus untuk proses penanganan konten negatif khususnya radikalisme atau terorisme. “Saya mengapresiasi respons dari Durov dan Kementerian akan menindakanjuti secepatnya dari sisi teknis detail agar SOP (prosedur operasi standar) bisa diimplementasikan,” ungkap Rudiantara.

Berdasarkan pernyataan CEO Telegram tersebut, Kementerian menindaklanjuti dengan memberi jawaban untuk meminta pihak telegram menyiapkan tim teknis dan administrasi guna mendukung proses komunikasi dan koordinasi secara lebih intens. Kemenkominfo, kata Rudiantara, sangat menghargai tanggapan, niat, dan keinginan Telegram untuk membangun kerjasama dengan Kementerian.

Empat SOP Teknis

Sebagai tindak lanjut disiapkan empat SOP secara teknis terkait sebagai berikut;

1. Kemungkinan dibuatnya Government Channel agar komunikasi dengan Kemenkominfo lebih cepat dan efisien.
2. Kemenkominfo akan meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram.
3. Kemenkominfo akan meminta Telegram membuka perwakilan di Indonesia.
4. Untuk proses tata kelola penapisan konten, Kemkominfo terus melakukan perbaikan baik proses, pengorganisasian, teknis, maupun sumber daya manusia.

Rudiantara menambahkan kebijakan untuk melakukan penapisan konten radikalisme dan terorisme merupakan tindak lanjut dari penanganan terhadap isu – isu yang mengancam keamanan negara. Langkah itu mempertimbangkan perubahan geopolitik dan geostrategis di Asia Tenggara terutama peristiwa yang terjadi di kota Marawi, Filipina Selatan.

“Isu keamanan negara menjadi perhatian Presiden Joko Widodo secara khusus dan Presiden mendukung untuk melakukan penindakan terhadap konten–konten yang bisa mengancam keamanan negara,” ungkap Rudiantara.