Freeport Indonesia berkontribusi Besar Terhadap Freeport McMoran, Ini Datanya

Bareksa.com – Negosiasi yang alot masih terjadi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mewakili pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport McMoran Inc. Freeport bahkan sempat mengancam akan mengurangi karyawan bila tidak segera diberikan izin ekspor setelah status kontraknya diubah. Skema pengenaan pajak baru menjadi topik utama yang memberatkan Freeport setelah empat dekade menikmati bisnis tambang di Indonesia.

Sebelumnya, Freeport tidak bisa melanjutkan ekspor karena terhalang dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Di dalam peraturan tersebut, izin ekspor bisa diberikan asal izin usaha berbentuk kontrak karya (KK) berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pemerintah akhirnya mengubah status izin usaha Freeport dari KK menjadi IUPK pada Februari lalu yang berlaku hingga izin operasional kadaluwarsa, yaitu Tahun 2021.

Apakah ancaman Freeport tersebut patut membuat pemerintah Indonesia takut dan harus kembali mengubah aturan yang sudah berkali-kali diamandemen? Apakah pemerintah patut takut nilai ekspor Indonesia berkurang dan penerimaan pajak menyusut?

Grafik : Pertumbuhan Pendapatan Freeport McMoran 2008 – 2016 (US$ Miliar)

Sumber : Bloomberg, diolah Bareksa

Perlu diingat juga, posisi Indonesia sangat penting bagi perusahaan tambang ini. Tambang Grasberg -- yang merupakan tambang emas terbesar di Indonesia -- mampu berkontribusi di peringkat dua terhadap seluruh pendapatan Freeport McMoran. Kontribusinya setara 19 persen atau senilai US$ 3,3 miliar. Posisi ini menunjukkan betapa vitalnya peran Indonesia terhadap performa pendapatan Freeport McMoran tersebut.

Grafik : Kontribusi Revenue Tahun 2016 Berdasarkan Wilayah

Sumber : Bloomberg, diolah Bareksa

Pihak Freeport McMoran Inc terancam akan kehilangan 19 persen pendapatannya di 2016 apabila negosiasi dengan pemerintah Indonesia tidak menemukan kesepakatan. Pasalnya, selain dilarang melakukan ekspor, kontrak yang akan berakhir pada 2021 akan mengakhiri kerjasama antara pemerintahan Indonesia dan perusahaan tambang asal Amerika tersebut.