Bareksa.com – Bank Indonesia (BI) sedang mengkaji penerapan biaya (fee) isi ulang (top-up) untuk uang elektronik. Sejumlah bank mengungkapkan biaya top-up bertujuan untuk menjaga bisnis agar berkelanjutan. Menurut para petinggi perbankan, bank juga harus berinvestasi di infrastruktur. Bank membutuhkan biaya untuk pengadaan dan maintenance infrastruktur isi ulang yang lebih banyak seperti EDC agar bisnis ini bisa berkelanjutan.

Karena pada Oktober 2017, pembayaran jalan tol sudah menggunakan transaksi non tunai. Akan ada 22 badan usaha jalan tol (BUJT) dan 35 ruas tol yang menggunakan sistem pembayaran non tunai. Dari pembayaran non tunai ini, nantinya bank yang ingin berpartisipasi harus masuk dalam konsorsium electronic tol collection (ETC), dan bank akan dikenakan merchant discount rate (MDR).

Dengan sistem national payment gateway (NPG) atau gerbang pembayaran nasional, maka memungkinkan transaksi pembayaran non tunai di Indonesia bisa efisien karena sudah interkoneksi dan interoperabilitas.

Berapa Ideal Fee Isi Ulang?

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengungkapkan idealnya pengenaan fee adalah Rp 1.500 hingga Rp 2.000 sekali isi ulang.

Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Sis Apik Wijayanto mengatakan saat ini BRI melalui kartu Brizzi memang belum mengenakan fee untuk isi ulang uang elektronik. "Kalau fee yang biasanya untuk payment di kisaran Rp 1.500 -2.500," ujar dia.

Sementara itu Direktur Teknologi dan Digital Bank Mandiri, Rico Usthavia Frans, saat ditanyakan berapa besaran ideal fee dan apakah sama dengan top-up di halte TransJakarta yang dipatok Rp 2.000 per top-up, Rico mengatakan masih di kisaran itu.

Grafik : Statistik Uang Elektronik BI

Sumber : Bank Indonesia, diolah Bareksa

Berdasarkan data BI, hingga April 2017 tercatat ada 57,8 juta unit uang elektronik yang beredar di Indonesia dengan jumlah transaksi mencapai Rp 7,1 triliun sepanjang 2016 dan Rp 600 miliar hingga April 2017. Jumlah uang elektronik yang beredar tersebut terus menunjukkan peningkatan dalam enam tahun terakhir sehingga menggambarkan bahwa sudah mulai ada transisi yang terjadi dari uang kertas menuju uang digital.

Dari pendapat 3 petinggi Bank BUMN tersebut, bisa diperkirakan bahwa fee yang diharapkan berkisar Rp 1.500 – Rp 2.500. Apabila diambil nilai tengahnya yakni Rp 2.000 dengan asumsi semua pengguna uang elektronik saat ini mencapai 57,8 juta unit maka akan menghasilkan angka Rp 115,6 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan dan maintenance infrastruktur isi ulang dengan asumsi fee Rp 2.000.

Angka fee Rp 2.000 juga setara dengan aturan baru untuk pengisian ulang (top up) dan biaya administrasi kartu pembayaran elektronik di seluruh halte TransJakarta. BI dan industri sedang mengkaji terkait fee untuk uang elektronik, mulai dari fee merchant hingga fee untuk isi ulang.