Bareksa.com- Sejak melakukan aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue lima bulan yang lalu, harga saham PT PP Tbk (PTPP) terus merosot tajam. Pemerintah, sebagai pemegang saham pengendali perusahaan konstruksi ini, tentunya merasakan penurunan dari nilai investasi yang telah disuntikkan untuk penambahan modal tersebut.

Pada jeda siang ini, saham PTPP sempat menyentuh Rp2.760, level terendah sejak November 2014. Menurut catatan Bareksa, harga saham PTPP telah amblas 44 persen menjadi Rp2.840 pada penutupan perdagangan 4 Mei 2017, dari Rp4.100 pada 1 Desember 2016.

Grafik: Pergerakan Harga Saham PTPP

Sumber: Bareksa.com

Harga saham PTPP saat ini jauh lebih rendah dibandingkan harga pelaksanaan right issue yang dilakukan awal Desember tahun lalu sebesar Rp3.250 per saham. Sebagai informasi, akhir tahun lalu PTPP melakukan right issue karena mendapat alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,25 triliun. Dari hasil right issue, PTPP berhasil memperoleh dana segar Rp4,1 triliun.

Jika menilik perdagangan lebih dalam, harga teoritis saham PTPP setelah aksi right issue saat itu berada pada posisi Rp3.992 per saham. Angka ini dihitung saat cum date yakni tanggal 1 Desember 2016, harga saham PT PP dijual lebih tinggi dari harga pelaksanaan, yaitu sebesar Rp4.200 per saham. Artinya, pemegang saham lama, termasuk pemerintah, terlihat memperoleh diskon dari harga pasar dengan mengeksekusi right issue tersebut.

Sayangnya, diskon yang diterima kala itu terhapus dengan penurunan harga saham saat ini yang sudah jauh di bawah harga teoritis tersebut. Jika dihitung, bahkan pemerintah yang membeli saham right issue telah rugi ratusan miliar, seiring nilai kapitalisasi PTPP yang juga terus menurun.

Pada right issue pemerintah membeli 6,93 juta lot saham pada harga Rp3.250 senilai Rp2,25 triliun. Artinya hingga kemarin, nilai saham yang ditebus pemerintah hanya bernilai Rp1,958 triliun. Dengan kata lain, saat ini pemerintah harus menghadapi rugi sebesar Rp292 miliar. Sebagai catatan, nilai kerugian ini hanya berada di pasar saja dan bukan kerugian material selama pemerintah tidak menjual kepemilikannya. (hm)