Bareksa.com - Berikut sejumlah berita korporasi dan pasar modal yang dirangkum dari surat kabar nasional:

Paket Kebijakan Ekonomi V

Pemerintah melalui payung paket kebijakan ekonomi tahap V bakal menghapus pajak berganda untuk instrumen keuangan yang berbentuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate (DIRE). Penghapusan pajak ganda DIRE ini diyakini bisa meramaikan pasar DIRE di dalam negeri, serta menarik pulang aset-aset portofolio Indonesia yang diperdagangkan di luar negeri. Muliaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK memperkirakan jumlah aset Indonesia yang sekarang dijual di Singapura lebih dari Rp 30 triliun.

Dengan aturan ini, emiten properti pun mendapatkan alternatif pembiayaan baru lebih murah. Melalui penghapusan pajak berganda tersebut, DIRE atau Real Estate Investment Trusts (REITs) yang sempat mati suri sejak 2007 silam, diharapkan dapat berkembang.

PT Sinarmas Multiartha Tbk (SMMA)

SMMA menargetkan perolehan dana Rp3,1 triliun dari penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (private placement). Induk jasa keuangan Grup Sinar Mas itu siap menerbitkan sebanyak 623,78 juta saham baru atau 10 persen modal disetor. Perseroan dalam tahap finalisasi dengan beberapa investor strategis untuk mendukung aksi tersebut.

Harga pelaksanaan aksi tersebut sebesar Rp5.006 per saham. Seluruh dana dari aksi ini akan digunakan untuk modal kerja dan tambahan investasi pada anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi serta investasi pada perusahaan-perusahaan lain.

PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK)

DGIK meraup kontrak baru senilai Rp2 triliun hingga September 2015, setara dengan 91 persen dari target tahun ini sebesar Rp2,2 triliun. Kontrak baru itu didominasi pembangunan konstruksi gedung high-rise yang berkontribusi 60 persen atau Rp1,2 triliun. Sisanya berasal dari pembangunan proyek sipil meluputi jalan, pembangkit listrik dan berbagai infrastruktur lainnya.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

INCO meraih laba periode berjalan sebesar US$51,9 juta sepanjang Januari - September 2015, turun 60 persen dibandingkan US$130,4 juta pada periode sama tahun lalu. Pada kuartal III 2015 saja, produsen nikel ini mencatat laba US$10 juta. Meski laporan keuangan dalam dollar AS, emiten ini membukukan rugi kurs US$ 9,3 juta. Pasalnya, INCO memiliki aset rupiah, terutama piutang pengembalian pajak, yang harus dinilai kembali pada akhir periode pelaporan ketika rupiah tertekan.

Pendapatan sembilan bulan 2015 sebesar US$613,1 juta, turun 21 persen dari US $772,2 juta pada periode yang sama 2014. Penurunan tersebut disebabkan rendahnya harga nikel sehingga perseroan harus melakukan efisiensi. INCO terus menghemat penggunaan bahan bakar per unit produksi. INCO juga diuntungkan dari rendahnya harga Minyak Bakar Bersulfur Tinggi (HSFO), minyak diesel dan batu bara.

PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR)

BSSR siap membayar sebagian utang valuta asing pada tahun ini. Utang valas BSSR yang jatuh tempo pada tahun ini berdenominasi dolar Amerika Serikat dan dollar Singapura, masing-masing US$ 21,41 juta dan S$ 43.671. Jika mengacu kurs rupiah saat ini, yakni Rp 13.600 per dollar AS dan Rp 9.799 per dollar Singapura, maka total nilai utang BSSR yang jatuh tempo di tahun ini mencapai Rp 291,60 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia kemarin (22/10), manajemen BSSR menyatakan nilai total utang valas per 30 September 2015 mencapai US$ 42,73 juta (Rp 581,13 miliar) dan S$ 43.671 (Rp 427 juta). BSSR akan membayar utang valas yang jatuh tempo pada tahun ini secara bertahap selama tiga bulan, yakni Oktober, November dan Desember.

Aturan PNM Untuk BUMN

Menteri BUMN Rini Soemarno memperjelas pengaturan mengenai perubahan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi BUMN terbuka atau perusahaan yang telah melepas saham di Bursa Efek Indonesia. Pengaturan itu terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-11/ MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Per-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN Kepada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Bila BUMN ingin mengubah penggunaan dana, harus memenuhi salah satu dari 4 syarat. Pertama, terdapat perubahan material dari unsur penggunaan tambahan dana. Kedua, ada relokasi anggaran yang memiliki dampak ekonomis lebih baik. Ketiga, tidak mengubah esensi pemanfaatan tambahan dana. Keempat, berdasarkan alasan sangat kuat dan merupakan alternatif terakhir. Pengubahan penggunaan dana PMN harus diusulkan oleh direksi kepada menteri selaku pemegang saham Negara RI setelah mendapatkan tanggapan tertulis berupa kajian yang komprehensif dari Dewan Komisaris. Usulan itu dilakukan untuk mendapatkan persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

PT Golden Plantation Tbk (GOLL)

GOLL tengah menjajaki pinjaman dari beberapa perbankan untuk memenuhi kebutuhan penanaman baru dari luas area sekitar 9.300 hektare. Penanaman baru itu akan dilakukan oleh dua anak usaha yang baru saja diakuisisi, yakni PT Persada Alam Hijau (PAH) dan PT Bailangu Capital Investment (BCI).

Secara lebih terperinci, Bailangu memiliki area seluas 9.100 hektare, dan baru tertanam sekitar 1.000 hektare. Pada Agustus 2015, GOLL telah menuntaskan pengurusan perolehan hak guna usaha (HGU) di seluruh area tersebut. Sementara itu, PAH memiliki area seluas 2.400 hektare, dan sekitar 1.200 hektare telah tertanam.