1 Tahun Jokowi-JK: Turunnya Harga Minyak Bantu Pemerintah Hemat Subsidi Energi

Bareksa.com - Perbedaan yang paling mencolok dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla selama setahun terakhir dibandingkan kinerja tahun sebelumnya terlihat dalam percepatan infrastruktur dan pemangkasan subsidi energi.

Dalam penyusunan APBNP 2015, memang sudah terlihat bahwa Pemerintahan Jokowi-JK memiliki keberanian untuk memangkas anggaran subsidi energi sampai separuh dari anggaran subsidi pada APBNP 2014. Total dana yang dianggarkan untuk subsidi energi tahun ini hanya Rp137 triliun turun separuh dari anggaran subsidi tahun 2014 yang mencapai Rp349 triliun.

Dalam realisasinya, sampai semester pertama tahun 2015 dana subsidi sudah dibelanjakan sebesar Rp54 triliun atau 51 persen dari anggaran, sementara di periode yang sama tahun sebelumnya realisasi subsidi BBM mencapai Rp185 triliun atau 53 persen dari anggaran.

Grafik: Subsidi Energi

sumber: Kementerian Keuangan

Keberanian dalam mengubah kebijakan pemberian subsidi BBM mendorong efisiensi dibidang energi. Pemerintah masih tetap memberikan subsidi jika harga minyak dunia naik. Sedangkan jika harga minyak dunia turun Pemerintah bisa tidak memberikan subsidi BBM. (Baca juga: WAWANCARA Menteri ESDM: Dulu Mandek Karena Pimpinan Puncak Butuh Ongkos Politik)

Beruntung harga minyak dunia juga mengalami penurunan 44,9 persen menjadi $45,88 per barel pada 20 Oktober 2015 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini sangat membantu ditengah penerimaan pajak yang hanya mencapai Rp555 triliun atau 37,3 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN sebesar Rp1.489 triliun. Perolehan tersebut lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 43 persen dari APBNP 2014. Padahal pemerintah tahun ini menganggarkan belanja hampir Rp2.000 triliun yang sebagian digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Grafik: Target & Realisasi Penerimaan Pajak

sumber: Kementerian Keuangan

Berkurangnya pengeluaran pemerintah untuk subsidi memberikan ruang yang lebih lebar untuk melakukan belanja produktif seperti membangun infrastruktur, menyuntik modal tambahan ke BUMN, serta menyalurkan dana ke pemerintah daerah.

Walaupun realisasi belanja pemerintah hanya 39 persen dari target APBNP 2015 atau lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Tetapi secara nominal nilainya meningkat 1,84 persen menjadi Rp773 triliun -- gabungan belanja pemerintah pusat dan transfer daerah --.

Grafik: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat & Transfer Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan