POLICY FLASH: Wapres Perkirakan Pajak Non-Migas Naik 10%
Bareksa • 13 Jul 2015
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Pemerintah akan memperbanyak penjualan SUN kepada bank sentral asing
Bareksa.com - Berikut sejumlah berita terkait kebijakan pemerintah atau regulator yang dirangkum dari surat kabar nasional:
Pajak Non-Migas
Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkirakan realisasi penerimaan pajak non-migas hingga akhir tahun ini bisa naik hingga 10 persen dari pencapaian pada tahun lalu. Angka tersebut masih di bawah target APBN Perubahan 2015 yang menetapkan kenaikan 38 persen.
Pemerintah pada 2015 membidik penerimaan pajak non-migas Rp1.244,7 triliun atau naik 38 persen dari realisasi 2014 senilai Rp895 triliun. Wapres mengatakan kondisi usaha yang sedang turun menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target. Dengan estimasi kenaikan 10 persen, maka realisasi penerimaan pajak non-migas akhir tahun akan Rp984,5 triliun alias berselisih kurang (shortfall) Rp260,2 triliun dari target.
Penjualan SUN
Pemerintah berniat mengurangi risiko penerbitan surat utang negara (SUN) salah satunya dengan cara memperbanyak penjualan kepada bank sentral asing. Yang terbaru, pemerintah mengajukan penawaran kepada Bank Sentral China untuk membeli surat berharga negara (SBN) Indonesia.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakn ada tiga kelompok investor pembeli SUN. Pertama untuk jangka pendek atau spekulasi. Kedua, investor swasta dengan jangka waktu panjang dan ketiga investor dari lembaga pemerintah.
Proyek Infrastruktur
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pengkajian mengenai proyek-proyek infrastruktur prioritas yang akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri selesai pada pertengahan bulan ini. Kementerian PU-Pera tengah dalam proses pengkajian yang sudah memasuki tahap finalisasi dan targetnya rampung 17 Juli 2015.
Setelah mengkaji daftar proyek, pemerintah rencananya baru akan melakukan penjajakan untuk memperoleh pinjaman luar negeri pada tahun depan dan diperkirakan membutuhkan waktu selama setahun. Adapun, lembaga pembiayaan multilateral yang diperkirakan akan ikut berpartisipasi antara lain ialah Bank Dunia, ADB, IDB, AIIB, JICA, JBIC, dan Koica.