Fraksi Demokrat WO, Sidang DPR Putuskan Pilkada Melalui DPRD
Bareksa • 26 Sep 2014
Anggota dewan memprotes pimpinan sidang saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat harus bertanggun jawab atas aksi fraksinya, ungkap Pengamat
Bareksa.com - Sidang paripurna keputusan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berakhir dengan voting yang memenangkan opsi proses pilkada dilakukan lewat DPRD dengan selisih 91 suara dari total 361 suara.
Sebanyak 135 suara anggota DPR mendukung pilkada tetap digelar secara langsung sedangkan 226 suara sisanya mendukung pilkada melalui DPRD.
Pada rapat tersebut, fraksi Demokrat memutuskan walkout dan bersikap netral setelah sebelumnya sempat mendukung proses pilkada dilakukan secara langsung.
"(Posisi politik) Demokrat adalah penyeimbang. Dengan tak diakomodirnya opsi pilkada langsung dengan 10 koreksi total yang kami sampaikan, maka kami bersikap netral. Dan perkenankan kami walkout," ungkap Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman seperti dilansir Kompas Online.
Pengamat politik UGM Arie Sudjito mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat harus bertanggung jawab dengan pilihan politik partainya pada sidang paripurna tersebut.
Menurut Arie, pernyataan SBY yang mendukung tetap dipertahankannya pilkada langsung hanya sebuah kepura-puraan.
"SBY ini ambigu. SBY harus bertanggung jawab atas kepura-puraan ini," ujar Arie, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/9/2014) pagi.
Pilihan politik Demokrat, kata Arie, merupakan kegagalan SBY dalam memimpin partainya dan konsisten untuk memperjuangkan pilkada langsung. Menurut dia, jika SBY dan Demokrat benar-benar mendukung pilkada langsung, seharusnya seluruh anggota fraksi memperjuangkannya dalam paripurna dini hari tadi. Alasan karena tak dipenuhinya syarat yang diajukan, dianggap hanya "akal-akalan" Demokrat.