Bareksa.com - Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (BI) menyampaikan digitalisasi merupakan kunci akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

"Lebih dari itu digitalisasi penting untuk inklusi ekonomi dan keuangan," kata Perry dalam pembukaan Bulan Fintech Nasional 2021 & Grand Launching Cekfintech id secara virtual di Jakarta (11/11/2021).

Dia menyampaikan di tengah pandemi, transaksi keuangan digital di Indonesia meningkat pesat, baik dilayani oleh perbankan digital, maupun oleh perusahan jasa sistem pembayaran termasuk keuangan elektronik maupun e-commerce.

"Fintech selain di pembayaran juga bergerak cepat untuk, crowd funding, peer to peer lending, maupun area lain. Di sinilah ekosistem ekonomi keuangan digital perlu kita perkuat untuk negeri kita," lanjutnya.

Menurut Perry, bersama-sama juga dilakukan antisipasi atas risiko serta perlindungan data pribadi nasabah dari serangan cyber di tengah digitalisasi transaksi. Selain itu, adanya pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat, juga merupakan risiko-risiko yang harus dimitigasi.

Untuk itu menurutnya, semua pihak perlu bersama-sama meningkatkan manfaat digitalisasi melalui inovasi-inovasi.

"Sebagai otoritas bank sentral, BI tentu saja menyadari dua hal itu antara manfaat dan risiko. Di dalam, kami melakukan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran yang dilakukan sejak Mei 2019, 10 bulan sebelum pandemi Covid 19," kata Perry.

Ia menyampaikan digitalisasi sistem pembayaran dapat menavigasi integrasi ekonomi keuangan digital, to strike the right balance, mendorong inovasi dan memitigasi risiko. "Ini yang kami tempuh suatu digitalisasi sistem pembayaran," lanjutnya.

Digitalisasi tersebut antara lain membangun industri sistem pembayaran yang sehat kompetitif dan inovatif yakni dengan membangun infrastruktur sistem pembayaran yang 3I, integrasi, interkoneksi dan interoperabilitas. "Tentu saja aman dan handal," imbuhnya.

Selain itu, membangun praktek pasar yang sehat, efisien, wajar, bertata kelola dan mampu mengelola risiko. "Telah banyak kita capai,terima kasih dari BI kepada industri sistem pembayaran," kata Perry.

Empat Pencapaian Penting

Perry mengatakan terdapat empat capaian penting dalam implementasi digitalisasi sistem pembayaran, mendukung inovasi, mengintegrasikan ekonomi keuangan digital nasional. Pertama, perluasan QR Indonesian Standard (QRIS), satu satunya standar yang berlaku untuk pembayaran di dalam negeri.

"Terus kita perluas dan alhamdulilah sekarang sudah 12 juta pedagang, termasuk sebagian besar UMKM sudah tergabung dalam platform digital di 34 provinsi hampir seluruh kabupaten kota," kata dia.

Ia menyampaikan perluasan perluas QRIS untuk memenuhi preferensi masyarakat. "Bahkan kita sejak Agustus 2021 melakukan uji coba untuk cross border Indonesian standard dengan Thailand," lanjut Perry.

Kedua, melakukan standarisasi open application programming interface bersama industri sistem pembayaran, bank maupun nonbank. "Kita hadiahkan bagi negeri pada 17 Agustus 2021, standar nasional open API pembayaran, yang semakin mempercepat, memperkuat, integrasi, interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara," kata Perry.

Dengan demikian, kata dia, siapapun penyelenggara sistem pembayaran punya satu bahasa yaitu SNAP. "Apakah itu perbankan digital, fintech , ecommerce, semua menggunakan satu bahasa SNAP untuk pembayaran, memperkuat efisiensi pembayaran nasional," ujar Perry.

Ketiga, BI Fast Payment. "Kita akan mulai implementasikan awal Desember 2021. Minggu lalu kami telah mengumumkan dan juga bersama industri 22 perbankan maupun nonbank akan mulai mengimplementasikan BI Fast tahap pertama, tetapi dalam enam minggu akan kita luncurkan peserta berikutnya dan seterusnya," jelas Perry.

Ia menyampaikan BI Fast merupakan infrastruktur sistem pembayaran retail yang tentu saja bekerja 24 jam seminggu, serta merta penyelesaian realtime, murah aman handal dan tentu saja melayani seluruh pembayaran ritel sampai dengan Rp250 juta dengan biaya murah maksimal Rp2500, untuk semakin memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara end to end, perbankan digital, fintech dan uang elektronik.

Empat, reformasi regulasi. Perry menjelaskan BI telah mengeluarkan empat peraturan BI yang ditujukan untuk membentuk ekosistem ekonomi keuangan digital nasional principal base dan juga sangat melakukan reformasi serta menyederhanakan dari 135 regulasi yang sebelumnya ada, yaitu melalui empat peraturan BI.

"Kami ingin menciptakan suatu lingkungan bagi bertumbuhnya industri yang kondusif, mendukung inovasi dan tentu saja memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan ekonomi negeri. Dengan tentu saja kemudahan regulasi dan reformasi perizinan," ujar Perry.

Perry mengatakan BI berkomitmen untuk terus melakukan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital nasional secara end to end, termasuk fintech, uang elektronik, maupun yang lain juga e-commerce.

(Martina Priyanti/AM)

***

Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?

- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store​​
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS

DISCLAIMER​
Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.