Berita Hari Ini : Jokowi Mau Bubarkan 18 Badan; Lelang SUN Capai Rp22 Triliun

Bareksa.com - Berikut sejumlah berita dan informasi terkait ekonomi, bisnis dan investasi yang dirangkum dari media dan keterbukaan informasi Rabu, 15 Juli 2020.

Lelang SUN

Pemerintah kembali menarik utang lewat lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (14/7/2020) dan melebihi target indikatif dengan permintaan masuk lebih dari tiga kali nilai dimenangkan (oversubscribed).

Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pemerintah menyerap utang Rp 22 triliun dari lelang SUN hari ini. Angka tersebut lebih besar dari target indikatif yang ditetapkan pemerintah sebelum lelang yakni Rp 20 triliun.

Pemerintah sebenarnya kebanjiran peminat SUN. Hal ini tercatat dari jumlah penawaran masuk yang mencapai Rp 61,1 triliun. Dari 7 seri surat utang yang dilelang, penawaran untuk seri FR0081 jadi yang terbanyak yakni sebesar Rp 25,2 triliun.

Sebelumnya pemerintah mengatakan lelang SUN untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020. Seperti diketahui, APBN 2020 membutuhkan banyak pendanaan untuk menutup defisit anggaran akibat melonjaknya kebutuhan dana untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah memperoyeksi terjadi peningkatan defisit APBN dari Rp 852,9 triliun atau sekitar 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di dalam Perpres Nomor 54 tahun 2020, menjadi Rp 1.039,2 triliun atau menjadi 6,34 persen dari PDB.

Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi virus corona. Terbaru, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695 triliun untuk penanganan pandemi.

Penghapusan Lembaga

Presiden Joko Widodo akan membubarkan 18 lembaga di bawah pemerintahannya. Beberapa alasan menjadi pertimbangan dalam penghapusan lembaga tersebut.

Antara lain struktur lembaga harus memiliki fleksibilitas, harus adaptif, dan sederhana sehingga memiliki karakter yang cepat.

"Dalam konteks itu maka karakter sebuah struktur harus adaptif responsif dan fleksibel tinggi maka speed-nya tinggi," ujar Kepala Staf Presiden Moeldoko dikutip Kontan, Selasa (14/7).

Oleh karena itu saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mengevaluasi lembaga yang berada di bawah Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres.

Salah satu pertimbangan yang digunakan juga fungsi lembaga yang dekat dengan Kementerian atau organisasi lain. Moeldoko mencontohkan Komisi Lansia yang berkaitan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Kalau masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan," terang Moeldoko.

Selain itu, Moeldoko juga menyebut badan akreditasi olahraga sebagai salah satu yang akan dirampingkan. Badan Restorasi Gambut (BRG) pun jadi sorotan meski memiliki fungsi dalam mengelola lahan gambut dan mencegah kebakaran hutan.

Rebalancing LQ45

Indeks LQ45 akan mengalami perubahan konstituen alias rebalancing akhir Juli ini. Diperkirakan ada empat saham yang akan masuk ke dalam indeks LQ45.

Calon penghuni baru indeks LQ45 tersebut yaitu MDKA, MEDC, TINS dan MIKA. Masing-masing emiten memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp 33,28 triliun, Rp 8,24 triliun, Rp 4,80 triliun dan Rp 32,62 triliun.

MDKA menjadi saham yang paling berpotensi masuk LQ45. Selain memiliki market cap terbesar dibanding calon lainnya, kinerja MDKA juga diperkirakan positif.

Harga saham MDKA juga terus bergerak naik. MDKA sudah naik 40 persen sepanjang tahun ini.

Selain itu, ada empat saham lain yang diperkirakan akan keluar dari LQ45. Saham-saham tersebut adalah TKIM, BSDE, BRPT dan ITMG.

Keempat saham tadi memiliki kapitalisasi pasar masing-masing sebesar Rp 21,33 triliun, Rp 15,77 triliun, Rp 119,07 triliun dan Rp 8,67 triliun.

LQ45 merupakan indeks saham yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental baik. Indeks LQ45 merupakan salah satu indeks yang menjadi acuan manajer investasi dalam penyusunan portofolio.

Saham-saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 juga dilihat investor memiliki nilai lebih, sehingga akan meningkatkan kepecayaan investor terhadap saham tersebut.  

Kekayaan Eka Tjipta

Grup Sinar Mas menjadi buah bibir di pelaku pasar usai Freddy Widjaja, salah satu anak pendiri Sinar Mas Group Eka Tjipta Widjaja, mengajukan gugatan hak waris/wasiat atas kepada lima saudara tirinya.

Berdasarkan data Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saudara-saudara Freddy yang digugat yakni Indra Widjaja alias Oei Pheng Lian, Teguh Ganda Widjaja alias Oei Tjie Goan, Muktar Widjaja alias Oei Siong Lian, Djafar Widjaja alias Oei Piak Lian dan Franky Oesman Widjaja alias Oei Jong Nian. Gugatan ini diajukan di PN Jakarta Pusat pada 16 Juni 2020.

Tak tanggung-tanggung, nilai aset 12 perusahaan yang dipersoalkan mencapai Rp 673 triliun.

Manajemen Grup Sinar Mas pun buka suara terkait dengan gugatan Freddy Widjaja. Terkait dengan gugatan ini, Managing Director Sinar Mas Gandi Sulistiyanto, menjelaskan beberapa hal tentang perusahaan unit usaha Sinar Mas.

"Bahwa saudara Freddy Widjaja adalah anak luar kawin dari nyonya Lidia Herawaty Rusli. Bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan hak bagiannya sebagai penerima wasiat sesuai dengan surat wasiat dari almarhum Bapak Eka TjiptaWidjaja," kata Gandhi, dalam keterangan yang disampaikan kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/7/2020).

Dia mengatakan gugatan dari Freddy Widjaja terhadap aset perusahaan-perusahaan Sinar Mas tidak ada hubungan dengan almarhum Eka Tjipta Widjaja.

Ancaman Resesi

Suka tidak suka, mau tidak mau, Indonesia kemungkinan bakal mengalami resesi. Pahit memang, tetapi pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19) membuat ekonomi dunia mengkerut, bukan cuma Indonesia.

Dalam proyeksi terbarunya, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi dunia mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) 4,9 persen. Lebih dalam dibandingkan proyeksi sebelumnya yakni -3 persen.

Lembaga yang berkantor pusat di Washington DC (Amerika Serikat/AS) itu juga merevisi ke bawah proyeksi untuk Indonesia. Awalnya, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 0,5 persen pada tahun ini. Namun proyeksi terbaru memperkirakan ekonomi Tanah Air akan terkontraksi -0,3 persen.

Resesi didefinisikan sebagai kontraksi ekonomi dalam dua kuartal beruntun pada tahun yang sama. Pada kuartal I-2020, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 2,97 persen. Meski menjadi catatan terendah sejak 2001, tetapi itu bisa dicapai kala negara-negara lain mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif). Bahkan China mengalai kontraksi sampai -6,8 persen.

Namun pada kuartal II-2020, sepertinya Indonesia sudah tidak bisa menghindar dari kontraksi. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, memperkirakan ekonomi April-Juni akan terkontraksi dalam kisaran -3,5 persen hingga -5,1 persen.

Jika pada kuartal III-2020 kontraksi kembali terjadi, maka Indonesia secara sah dan meyakinkan akan masuk jurang resesi. Pemerintah memperkirakan ekonomi pada kuartal III-2020 berada di kisaran -1 persen hingga 1,2 persen. Kemungkinan kontraksi masih ada, sehingga risiko resesi tidak bisa dikesampingkan.

"Secara definisi begitu (resesi). Namun kita berharap kuartal III tidak negatif," ujar Sri Mulyani dikutip CNBC Indonesia.

Harga Emas Stabil

Harga emas hari ini Rabu (15/7/2020) masih tetap dan tidak berubah sejak Senin (13/7/2020) lalu.

Melansir dari laman Logam Mulia, harga emas hari ini Rp 938.000 per gram. Sementara harga pembelian kembali atau buyback emas menjadi Rp 836.000.

Harga emas berlaku untuk emas 24 karat keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Jika ditinjau dari 7 hari lalu, Rabu (8/7/2020) harga emas Antam ini naik Rp 4.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 934.000.

BPK Soroti Utang Pemerintah

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan beberapa catatan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019. Salah satunya terkait rasio utang pemerintah yang naik menjadi 30,23 persen dari posisi 29,81 persen pada 2018.

"Meningkat jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2018 sebesar 29,81 persen," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna dikutip Katadata.com, Selasa (14/7).

Adapun nilai pokok utang pemerintah pada tahun lalu mencapai Rp 4.786 triliun. Sebanyak 58 persen dari total tersebut merupakan utang luar negeri senilai Rp 2.783 triliun dan 42 persen adalah utang dalam negeri senilai Rp 2.002 triliun.

BPK juga menyoroti realisasi rasio defisit anggaran terhadap PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 2,20 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan target awal yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2019 sebesar 1,84 persen.

Dengan demikian, defisit anggaran tahun lalu mencapai Rp 348,65 triliun. Namun, realisasi pembiayaan tahun 2019 mencapai Rp 402,05 triliun atau sebesar 115,31 persen dari nilai defisitnya sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 53,39 triliun.

Agung menjelaskan, realisasi pembiayaan tersebut terutama diperoleh dari pembiayaan utang sebesar Rp 437,54 triliun. "Berarti pengadaan utang tahun 2019 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit," kata dia.