Perkembangan Keuangan Syariah : Porsi SBSN Terus Meningkat Jadi 18,45 Persen

Bareksa.com - Bank Indonesia meluncurkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019 hari ini (20/5) dengan mengusung tema “Bersinergi dan Bertransformasi Menuju Visi”. Dalam laporan tersebut diungkapkan perkembangan keuangan syariah sepanjang tahun lalu.

Dalam laporan tersebut, BI menyatakan perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) selalu meningkat seiring dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah dengan total outstanding SBSN Rp740,62 triliun pada akhir tahun 2019 atau 18,45 persen dari total outstanding SBN yang sebesar
Rp4.014,8 triliun.

"Porsi SBSN tersebut selalu mengalami peningkatan terhadap total SBN yang diterbitkan pemerintah setiap tahunnya. Mulai dari hanya 10,19 persen pada 2013 menjadi 17,63 persen di tahun 2018 dan 18,45 persen di tahun 2019," ungkap BI dalam laporan tersebut.

Menurut BI, peningkatan tersebut menunjukkan dukungan positif pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui partisipasi dalam pembiayaan syariah nasional.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara adalah suatu instrumen pembiayaan dan investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan utang negara yang sesuai dengan tujuan penerbitan surat berharga negara. Dalam upaya untuk memperluas basis investor, maka pemerintah melakukan berbagai inovasi produk dalam pengelolaan surat berharga negara sehingga muncul berbagai jenis produk sukuk dengan dalam berbagai struktur di antaranya Ijarah Sale and Lease back, Ijarah Asset to be Leased, Ijarah Al Khadamat dan Wakalah.

Dukungan pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah juga ditunjukkan melalui penerbitan sovereign sukuk, termasuk di antaranya green sukuk. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan green sukuk US$1,25 miliar. Keberhasilan dalam penerbitan perdana green sukuk tersebut dilanjutkan dengan penerbitan kedua pada Februari 2019 dengan nilai US$750 juta.

"Berbagai dukungan dan inovasi yang dilakukan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan total penerbitan sukuk terbesar di dunia dengan total penerbitan US$18,15 miliar. Jumlah tersebut mencapai 21,82 persen dari total keseluruhan sovereign sukuk yang diterbitkan selama tahun 2019," ungkap BI.

Sumber : Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019

Secara umum penerbitan Surat SBSN ditujukan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagai sumber
pembiayaan untuk pembangunan proyek pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) Negara. Sepanjang tahun 2019, pemerintah telah menerbitkan 19 surat berharga syariah negara (SBSN) dengan nilai pembiayaan Rp114,33 Triliun.

Sejumlah dana tersebut digunakan untuk membiayai defisit APBN secara umum, yang dapat berkaitan dengan proyek infrastuktur pemerintah yang telah masuk dalam APBN tahun berjalan. Selain itu, terdapat pula SBSN proyek yang telah dikhususkan (earmarked) yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti halnya Project Financing Sukuk yang menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2013.

Project Financing Sukuk merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara yang diterbitkan untuk secara langsung membiayai kegiatan/proyek pemerintah tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN. Proyek-proyek tersebut tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan,
sehingga pembayaran pokok dan imbalannya tidak berasal dari pendapatan proyek tersebut melainkan berasal dari penerimaan umum
pemerintah dan dialokasikan tiap tahun pada APBN.

Total akumulasi Project Financing Sukuk sejak tahun 2013 hingga 2019 berjumlah Rp90,79 triliun. Pembiayaan proyek melalui SBSN menunjukkan
angka yang terus tumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan SBN bruto yang diterbitkan pemerintah dengan komposisi pada kisaran 25 persen sampai 30 persen dari total.

Peningkatan yang terjadi baik dari jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek,nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang di bangun, maupun sebaran satuan kerja (satker) pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.

Sebagai gambaran, tahun 2013 proyek yang dibiayai melalui SBSN hanya Rp800 miliar dengan hanya satu K/L pemrakarsa proyek. Sementara untuk tahun anggaran 2020, pembiayaan proyek melalui SBSN dialokasikan Rp27,35 triliun. Jumlah K/L pemrakarsa proyek SBSN pada tahun 2020 juga semakin banyak, meliputi 17 unit eselon I di 8 K/L.

Sumber : Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019

***

Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara?

Pemerintah membuka masa penawaran Sukuk Ritel seri SR012 mulai 24 Februari 2020 dan telah berakhir pada 18 Maret 2020. Belum memiliki akun Bareksa tetapi ingin berinvestasi SBN seri selanjutnya? Segera daftar di sbn.bareksa.com sekarang, gratis hanya dengan menyiapkan KTP dan NPWP. Baca panduannya di sini.

Bagi yang sudah pernah membeli SBR, ORI atau Sukuk di Bareksa sebelumnya, Anda bisa menggunakan akun di sbn.bareksa.com untuk memesan SBN seri berikutnya.

Bila sudah memiliki akun Bareksa untuk reksadana sebelumnya, segera lengkapi data Anda berupa NPWP dan rekening bank yang dimiliki.

Kalau belum punya NPWP, tapi mau beli SBN? Kita juga bisa meminjam NPWP punya orang tua atau suami.

PT Bareksa Portal Investasi atau bareksa.com adalah mitra distribusi resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara online. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja.