Berita Hari Ini: Investor Reksadana Masih Bertahan, Insentif PPh Badan Dikaji

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis, 5 Desember 2019.

Investor Reksadana

Aset kelolaan reksadana masih bertahan di atas level psikologis Rp550 triliun hingga tengah November di tengah koreksi pasar saham dan nilai transaksi yang lesu, seiring dengan masih bertambahnya unit penyertaan reksadana dibanding akhir bulan sebelumnya.

Kondisi itu dapat menyiratkan bahwa investor reksadana ternyata tidak, atau belum, terpengaruh koreksi pasar saham dan penertiban industri reksadana sehingga masih membukukan pembelian reksa dana atau penambahan unit reksadana yang sudah dimiliki.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan dana kelolaan reksadana hingga 15 November mencapai Rp 551,43 triliun. Meski turun 0,32 persen atau Rp 1,78 triliun dari posisi akhir Oktober Rp553,21 triliun, posisinya masih terhitung tumbuh 9,11 persen (setara Rp46,04 triliun) dari posisi akhir tahun lalu Rp505,39 triliun.

Unit penyertaan reksadana tercatat sebanyak 427,98 miliar per 15 November 2019, masih tumbuh dibandingkan 422,54 miliar pada akhir Oktober 2019. Artinya, masih ada pertumbuhan dari jumlah unit penyertaan yang dipegang oleh investor reksadana.

Insentif PPh Badan Infrastruktur

Perusahaan swasta yang membiayai proyek infrastruktur secara penuh akan diberikan keistimewaan dalam perpajakan yaitu pembebasan PPh badan. Hal itu masih dalam tahap pengkajian Kementerian Keuangan.

"Kami sedang mendesain satu logika lagi, sekarang kalau suatu proyek infrastruktur fully funded by private sector (dibiayai penuh oleh pihak swasta) maka kami mau sediakan private sector-nya bisa minta pembebasan PPh badan, kami kasih insentif," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara seperti dikutip Liputan6.com, 4 Desember 2019.

Dia menjelaskan insentif ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan partisipasi swasta dalam pembiayaan proyek infrastruktur, sejalan dengan visi pemerintah yang ingin meneruskan fokus pembangunan infrastruktur. Pemberian insentif tersebut akan dikaji dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Daftar Calon IPO

Bursa Efek Indonesia telah mengantongi daftar 33 perusahaan yang siap menjadi emiten dalam waktu dekat, sehingga pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) tahun ini akan kembali mencapai rekor.

Berdasarkan data pipeline BEI per 4 Desember 2019 yang dikutip Bisnis.com, dari 33 calon emiten tersebut, 17 perusahaan akan tercatat menjelang tutup tahun, sementara 16 sisanya melantai tahun depan.

Calon emiten tersebut berasal dari berbagai sektor. Adapun, perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan tampil mendominasi sejumlah 13 perusahaan.

Selanjutnya delapan perusahaan dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi, serta tiga perusahaan masing-masing dari sektor industri barang konsumer dan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Sisanya sektor industri dasar dan kimia, tambang, keuangan, serta pertanian masing-masing diwakili satu perusahaan.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna Setya menyampaikan bahwa IPO tahun ini bakal mencetak rekor lagi, kemungkinan lebih dari 57 emiten baru.

Ekonomi 2019 Suram

Pemerintah menyebut ada sejumlah peristiwa global pada 2019 yang berdampak terhadap perekonomian nasional. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luki Alfirman menyebut kejadian besar yang berdampak ke Indonesia di antaranya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dan demonstrasi besar-besaran di Hong Kong.

"Pada 2019, ternyata gambaran dunia itu terasa cukup suram. Yang lebih menyeramkan lagi adalah adanya ketidakpastian dan volatitas," kata Luki dikutip Kompas.com, Rabu (4/12/2019).

Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) memprediksi pada tahun ini pertumbuhan ekonomi global dikoreksi menjadi 3,0 persen. Sementara pertumbuhan perdagangan global proyeksinya sebesar 1,1 persen.

"Sebagai imbas perang dagang antar AS dan China, ekspor kita turun dan memunculkan defisit neraca perdagangan. Untuk sektor perdagangan hingga kuartal III kemarin gambarnya cukup suram," ujarnya.

Anak Usaha BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tahun depan berencana membentuk perusahaan asset management unit (AMU) untuk mengelola kredit macet di sektor properti. Perseroan mengalokasikan dana sekitar Rp300-Rp400 miliar untuk membentuk AMU tersebut.

Direktur Finance, Planning and Treasury TNP Nixon LP Napitupulu mengatakan untuk menekan (non performing loan/NPL) tahun depan, perseroan akan mendirikan AMU. Namun hal ini masih dalam proses diskusi dengan sjumlah instansi seperti PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

BTN berharap proses perizinan dengan regulator bisa berjalan dengan baik dan mudah sebab BTN sebagai bank tidak bisa membeli rumah yang menjadi agunan KPR untuk mengelola NPL.

Per September 2019, rasio kredit bermasalah NPL BTN di posisi 3,54 persen gross, meningkat dari posisi September 2018 di level 3,17 persen.