Dirut Bursa : IPO Saham Anak Usaha BUMN Seharusnya Tawarkan Diskon

Bareksa.com - Bursa Efek Indonesia menyarankan agar anak usaha badan usaha milik negara (BUMN) dapat memberikan diskon harga saat melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) saham. Selama ini BUMN dan anak usaha BUMN menawarkan saham perdana dengan harga di atas valuasi wajarnya. 

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio mengatakan, penjamin emisi (underwriter) IPO anak usaha BUMN bisa memberikan saran kepada perusahaan dengan melihat harga maksimal kemudian memberi diskon 20 persen untuk kepentingan investor. 

"Jangan harga maksimum malah ditambah," jelas dia di Jakarta, Senin, 13 November 2017. 

Menurut dia, setelah menjadi emiten, anak usaha BUMN dapat mengambil untung nantinya saat melangsungkan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. 

Kemudian, jika diperlukan, pembeli saham anak usaha BUMN bisa diatur hanya untuk rakyat Indonesia, seperti yang telah dipraktikkan di luar negeri. "Apabila yakin perusahaan bagus, perlu berani memberikan saham anak usaha BUMN untuk investor lokal," katanya. 

Dia juga menyangkal bahwa memberikan harga diskon saat IPO saham anak usaha BUMN bakal dianggap merugikan negara. Malah, dengan skema saat ini ada dana pensiun di bawah pengelolaan negara yang rugi, karena nilai investasinya pada anak usaha BUMN turun. 

Tito juga meminta BUMN maupun anak usaha BUMN tidak menunggu saat pasar bagus baru melangsungkan IPO saham. Sebaliknya, dia berpendapat pasar modal akan bagus apabila perusahaan negara melakukan privatisasi melalui pasar modal. 

Pasar Modal Tahun Depan

Sementara itu, Tito menilai bahwa tantangan pasar modal tahun depan adalah bakal berlangsungnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Pada 2018, bakal ada 117 Pilkada yang berlangsung pada bulan Juni. 

Dia memperkirakan, total biaya pemerintah dan peserta Pilkada akan mencapai Rp17-20 triliun. "Total uang yang ditarik dari perbankan untuk Pilkada sekitar Rp20 triliun," katanya. 

Perkiraan dia, setiap satu Pilkada akan menghabiskan dana sekitar Rp100 miliar. Dana tersebut akan ditarik dari bank kemudian disalurkan ke masyarakat. 

Di saat hampir bersamaan, atau Maret tahun depan juga akan ada penarikan pajak. Dia memperkirakan penarikan pajak akan menarik dana sekitar Rp13 triliun dari industri keuangan. 

Menurut Tito, hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, bakal ada penarikan dana cukup masif dari industri keuangan. "Itu menjadi pertanyaan saya, uang dari pasar modal ikut tertarik atau tidak," tutur Tito. 

Sebenarnya, dia melihat tanda-tanda ekonomi Indonesia tahun depan masih bagus. Tanda-tanda perusahaan juga bagus, bakal ada sekitar sembilan anak usaha BUMN yang akan go public. 

"Confidence naik, hanya bakal ada uang yang tertarik bersamaan," kata Tito. (hm)