Sri Mulyani : Kebutuhan Penerbitan SBN Naik Jadi Rp1.002 T Hingga Akhir 2020
Bareksa • 04 Jun 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Raker tersebut membahas pengambilan keputusan Asumsi Dasar RAPBN 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pras.
Nilai ini naik imbas melebarnya defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)
Bareksa.com - Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang bakal mencapai Rp1.002 triliun. Nilai ini naik imbas melebarnya defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp1.039,2 triliun.
Nilai ini juga naik dari paparan kajian awal Kemenkeu pada 26 Mei 2020 yang menargetkan kebutuhan penerbitan SBN Rp990 triliun dengan defisit 6,27 persen atau setara Rp1.028,5 triliun.
“Kenaikan defisit ini kita akan tetap jaga secara hati-hati seperti tadi instruksi presiden dari sisi sustainibilitas dan pembiayaannya,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas di Istana Negara, Rabu (3/6/2020) dilansir Tirto.id.
Nilai kebutuhan penerbitan SBN Rp1.002 triliun ini tercantum dalam bahan paparan Kementerian Keuangan tentang rincian outlook pembiayaan utang 2020 tanggal 2 Juni 2020.
Di dalamnya, Kemenkeu memperkirakan perlu menerbitkan utang atau SBN Bruto senilai Rp1.533,1 triliun sepanjang tahun 2020 yang ditempuh dengan sejumlah skema. Nilai ini masih dikurangi dengan realisasi penerbitan SBN sampai 20 Mei 2020 yang menyentuh Rp420,8 triliun.
Lalu ada juga penurunan Giro Wajib Minimum Perbankan senilai Rp110,2 triliun yang diperkirakan dapat menyerap kebutuhan SBN ini. Dari pengurangan itu, pemerintah mencatat kebutuhan penerbitan SBN Juni-Desember 2020 berkisar Rp1.002 triliun.
Total nilai yang harus diterbitkan sepanjang tahun senilai Rp1.533,1 triliun itu telah mempertimbangkan sejumlah faktor. Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) yang jatuh tempo di tahun 2020 senilai Rp35,6 triliun, utang jatuh tempo senilai Rp426,6 triliun dan pembiayaan investasi Rp179,7 triliun, serta defisit Rp1.039,2 triliun. Lalu kemampuan pemerintah menarik pinjaman Rp148 triliun.
Imbas pelebaran defisit ini, Sri Mulyani menyatakan Perpres No. 54 Tahun 2020 akan direvisi. Dengan demikian defisit akan naik dari semula 5,07 persen atau setara Rp852,9 triliun. Jumlah penerbitan SBN Rp1.002 triliun ini juga naik dari posisi kebutuhan penerbitan SBN Mei-Desember 2020 sebanyak Rp697,3 triliun mengikuti kebutuhan Perpres 54/2020.
***
Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara?
Pemerintah membuka masa penawaran Sukuk Ritel seri SR012 mulai 24 Februari 2020 dan telah berakhir pada 18 Maret 2020. Belum memiliki akun Bareksa tetapi ingin berinvestasi SBN seri selanjutnya? Segera daftar di sbn.bareksa.com sekarang, gratis hanya dengan menyiapkan KTP dan NPWP. Baca panduannya di sini.
Bagi yang sudah pernah membeli SBR, ORI atau Sukuk di Bareksa sebelumnya, Anda bisa menggunakan akun di sbn.bareksa.com untuk memesan SBN seri berikutnya.
Bila sudah memiliki akun Bareksa untuk reksadana sebelumnya, segera lengkapi data Anda berupa NPWP dan rekening bank yang dimiliki.
Kalau belum punya NPWP, tapi mau beli SBN? Kita juga bisa meminjam NPWP punya orang tua atau suami.
PT Bareksa Portal Investasi atau bareksa.com adalah mitra distribusi resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara online. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja.