Berita Hari Ini: Pendaftaran CPNS Dibuka, 17 Fintech Baru Terdaftar OJK

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin, 11 November 2019.

Pendaftaran CPNS

Pendaftaran lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) resmi dibuka hari ini, Senin (11/11/2019). Ada 67 instansi yang membuka lowongan hingga 24 November mendatang.

Hal ini berdasarkan surat pengumuman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, bernomor B/1069/M.SM.01.00/2019. Disebutkan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2019, di Kementerian/Lembaga dan 462 pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota.

Seperti pada rekrutmen sebelumnya, pendaftaran rekrutmen CPNS dilakukan pada website SSCASN BKN (sscasn.bkn.go.id). Satu orang pelamar hanya boleh mendaftar di satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian/lembaga/Pemda.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada rekrutmen CPNS menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang telah terbukti menekan angka kecurangan dan percaloan. Rencananya, SKD akan dilakukan pada Februari 2020 dan dilanjutkan dengan Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) pada Maret 2020.

Untuk selanjutnya, pengumuman terkait syarat pendaftaran dan lain-lain akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi masing-masing. Formasi penerimaan CPNS kali ini sebanyak 37.425 orang untuk instansi pemerintah pusat dan 114.861 untuk instansi pemerintah daerah.

Fintech Terdaftar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan adanya penambahan 17 penyelenggara financial technology peer to peer lending (Fintech P2P Lending). Per Oktober 2019, tercatat peyelenggara fintech P2P lending sebanyak 144 entitas.

OJK dalam paparannya menyebutkan, 17 penyelenggara Fintech P2P Lending yang telah terdaftar tersebut meliputi 13 penyelenggara dengan jenis usaha konvensional. Di antaranya DUMI, Dynamic Credit Asia, Pundiku, TEMAN PRIMA, OK!P2P, DOEKU, Finsy, Mopinjam, BANTUSAKU, KlikCair, AdaModal, KONTANKU, dan IKI Modal.

Sedangkan empat penyelenggara lainnya dipaparkan menjalankan jenis usaha syariah. Yakni, ETHIS, Kapital Boost, PAPITUPI SYARIAH, dan Berkah Fintek Syariah.

Formulasi Harga Gas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi formula harga gas guna memberikan keuntungan bagi semua pelaku usaha mulai dari hulu hingga hilir.

"Kami berharap di hulu migas tetap berkembang. Untuk midstream, infrastruktur yang membangun pipa juga dapat terus melakukan investasi. Di konsumen akhir, tetap tumbuh industrinya dengan harga yang terjangkau," tutur Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto, seperti dikutip Bisnis.

Djoko menjelaskan formula penentuan harga gas bervariasi. Selain tergantung harga gas di hulu, harga juga dipengaruhi oleh biaya angkut, biaya distribusi dan margin trader.

Saat ini, setidaknya ada 10 regulasi yang mengatur harg agas dari hulu hingga hilir.

Defisit Transaksi Berjalan

Bank Indonesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 7,7 miliar dollar AS atau turun 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai 8,2 miliar dollar AS (2,9 persen dari PDB).

Perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan terutama ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang, sejalan dengan menurunnya defisit neraca perdagangan migas di tengah surplus neraca perdagangan nonmigas yang stabil.

Membaiknya defisit neraca perdagangan migas dipengaruhi oleh impor migas yang menurun sejalan dengan dampak positif kebijakan pengendalian impor, misalnya program B20.

Perang Dagang AS-China

Setelah seminggu kemarin pasar diwarnai optimisme akan perang dagang, akhir pekan lalu ketegangan kembali terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Hal ini dipicu pernyataan China yang mengatakan AS setuju membatalkan seluruh tarif perang dagang.

Pernyataan itu langsung dibantah Presiden AS Donald Trump akhir pekan lalu. Bahkan ia mengatakan klaim tersebut adalah kemunduran bagi perdamaian perang dagang.

"Mereka [China] ingin mengalami kemunduran [kesepakatan]. Saya belum menyetujui apa pun [soal tarif]," katanya kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung Putih dalam perjalanan ke Georgia.

Penerbitan Obligasi

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengantongi mandat penerbitan obligasi senilai Rp26,93 triliun per 31 Oktober 2019.

Berdasarkan data Pefindo, per 31 Oktober 2019 mandat penerbitan surat utang korporasi menyentuh Rp26,93 triliun. Dari mandat penerbitan surat utang yang dikantongi Pefindo, sektor perbankan masih mendominasi yakni dengan Rp10,15 triliun.

Kemudian, disusul oleh sektor pembiayaan sebesar Rp4,8 triliun dan manajemen investasi sebesar Rp3 triliun. Lalu, sektor properti sebesar Rp2,6 triliun dan sektor transportasi senilai Rp2 triliun.

Adapun, dari data yang dicatat Bursa Efek Indonesia, penggalangan dana yang dilakukan 14 perusahaan menyentuh Rp16,72 triliun.

OJK

Pembukaan kantor cabang sebuah bank di daerah-daerah dinilai sudah tidak diperlukan seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dikutip Bisnis Indonesia. Menurut Wimboh, upaya bank meningkatkan pelayanan dengan membuka kantor cabang baru sudah tak lagi efektif. Hal ini dinilai memakan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk beroperasi secara optimal.

Salah satu cara yang lebih mudah menurutnya adalah dengan menurunkan sejumlah agen ke wilayah-wilayah itu untuk secara aktif mendatangi masyarakat. Kehadiran agen dinilai dapat menggantikan kantor-kantor cabang yang selama ini hadir di wilayah. “Cara buka cabang dan kemudian meminta insentif itu metode yang sudah using. Cukup dengan ada kantor cabang terdekat yang mengurus agen-agen tersebut, biar nanti agen itu yang terjun ke remote area,” jelasnya.

Iuran BPJS Kesehatan

Rapat Komisi IX DPR selama tiga hari berturut-turut kukuh menolak rencana kenaikan iuran peserta mandiri kelas 3 program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Seperti diketahui JKN dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Rapat kerja antara Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan pihak BPJS Kesehatan. Kala itu anggota dewan telah menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan iuran. Penolakan muncul karena salah satu persyaratan kenaikan iuran yang diajukan anggota dewan yakni penyelesaian proses pemadanan data dinilai belum terpenuhi.

Namun, hal tersebut kemudian dijadikan pekerjaan rumah bagi BPJS Kesehatan dan kementerian terkait. Selain itu, Komisi IX pun secara spesifik menyatakan penolakan kenaikan iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri kelas 3 sejak rapat hari pertama berlangsung. Komisi IX menyatakan pemerintah dapat tetap memberlakukan besaran iuran kelas 3 sebesar Rp42.000 pada awal tahun depan, tetapi peserta tetap harus membayar sesuai besaran saat ini, yakni Rp25.500. Selisih iuran tersebut kemudian dinilai perlu ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 selambat-lambatnya 31 Desember 2019," demikian tertulis dalam simpulan rapat tersebut seperti dikutip Bisnis Indonesia.

Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) resmi diterima sebagai anggota Network for Greening the Financial System (NGFS) terhitung sejak 6 November 2019. Keanggotaan BI dalam NGFS sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs). NGFS bertujuan untuk mendefinisikan dan mempromosikan praktek dan analisis terbaik terkait pembiayaan hijau (green financing) guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa BI dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan kerangka kerja analitis terkait asesmen risiko iklim dengan mengintegrasikan risiko terkait iklim ke dalam pemantauan stabilitas sistem keuangan, pengukuran dampak dari perubahan iklim, dan perumusan kebijakan yang tepat untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut.

BI telah melakukan beberapa inisiatif sebagai wujud komitmennya terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan, antara lain melakukan penelitian mengenai green financing yang kemudian berkontribusi pada pengembangan dan penerbitan obligasi hijau (green bond) oleh Pemerintah Indonesia, menyelenggarakan Annual Indonesia Investment Forum secara berkala yang menempatkan promosi green financing untuk proyek infrastruktur sebagai agenda utama, dan mempersiapkan task force terkait keuangan berkelanjutan untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai upaya dalam memperkuat peran BI untuk mencapai target SDGs.

Investor Syariah

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, jumlah investor retail saham syariah mencapai 61.130 investor per September 2019. Dibandingkan dengan akhir 2018,  jumlah ini naik 37,36 persen dari 44.536 investor. Sementara itu, dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah ini tumbuh 11.816 persen dari 513 investor.

Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BEI Irwan Abdalloh mengatakan, kenaikan jumlah investor retail saham syariah ini didorong oleh edukasi yang efektif dilaksanakan BEI dengan menggandeng pelaku pasar, yaitu Anggota Bursa Shariah Online Trading System (AB SOTS) dan komunitas. "Tingkat melek investasi syariah di pasar modal juga terus meningkat," ucap dia dikutip Kontan. Maklum saja, menurut Irwan, untuk menjadi investor saham syariah, masyarakat bisa memulainya dengan dana sekitar Rp100.000.

(*)