Berita Hari Ini: Ibu Kota Pindah ke Kaltim Mulai 2024, KPPU Selidiki P2P Lending

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 27 Agustus 2019 :

Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin siang (26/8/2019) akhirnya secara resmi mengumumkan lokasi calon ibu kota baru, yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedua kabupaten tersebut berlokasi di Provinsi Kalimatan Timur.

Jokowi menyatakan rencana pemindahan ibu kota itu sudah dibahas sejak lama sejak era Presiden Pertama RI Soekarno. Dan sebagai bangsa besar, Indonesia belum menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya.

Menurut Jokowi, alasan Ibu kota harus pindah karena pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa. Jakarta juga memiliki bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Kedua, beban pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di pulau Jawa. Pulau Jawa juga sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pindah ke pulau Jawa.

"Total kebutuhan ibu kota baru kurang lebih Rp466 triliun. Nantinya 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN," ungkapnya.

Jokowi menambahkan pemerintah telah lakukan kajian mendalam dalam 3 tahun terakhir. Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di kabupaten Kutai Kartanagara, Provinsi Kalimatan Timur.

Alasanya, pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, gunung berapi dan tanah longsor. Kedua, lokasinya berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kelima, tersedia lahan 180 ribu hektare.

"Pembangunan ibu kota baru bukan satu-satunya upaya pemerintah kurangi kesenjangan pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah akan bangun industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam," imbuhnya.

Seperti dikutip CNBC Indonesia , Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menjelaskan mulai besok (hari ini 27/8/2019) akan dilakukan penentuan lokasi yang melibatkan kepala daerah setempat dan menyusun naskah akademik sebagai dasar dari penyusunan Rencana Undang-Undang (RUU).

"Tentunya 2020 fase persiapan sudah selesai mulai dari master plan, desain bangunan dan dasar perundang-undangan terutama RUU," ujarnya. 

Bambang menambahkan pada akhir 2020 sudah mulai dilakukan konstruksi ibu kota baru dan pada akhir 2024 paling lambat pusat pemerintahan akan berpindah ke Kalimantan Timur. "Pemindahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan progress pembangunannya," jelasnya.

Bambang menekankan setelah pusat pemerintahan dipindahkan, Jakarta akan didorong sebagai pusat bisnis dan pusat keuangan berskala internasional.

Kementerian Keuangan

Tekanan pada sektor riil ternyata berimbas pada pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Buktinya, data Kementerian Keuangan mencatat, realisasi defisit APBN hingga Juli 2019 mencapai Rp183,7 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp151 triliun.

Secara persentase, defisit anggaran sampai dengan Juli mencapai 1,14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio defisit anggaran ini juga lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya 1,02 persen dari PDB.

Dikutip Kontan,co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, outlook defisit APBN 2019 tidak serendah yang direncanakan lantaran tren penerimaan lebih lambat dari target, sedangkan realisasi belanja tetap kuat.

Kemenkeu mencatat, total pendapatan negara dan hibah per akhir Juli mencapai Rp1.052,8 triliun. Realisasi pendapatan negara ini baru memenuhi 48,6 persen target pendapatan dalam APBN yang secara keseluruhan sebesar Rp2.165,11 triliun.

Pendapatan negara hanya tumbuh 5,9 persen yoy, lebih rendah dibandingkan semester I 2018 yang tumbuh 16,5 persen.

Sementara, belanja negara hingga Juli tumbuh 7,9 persen atau mencapai Rp 1.236,5 triliun. Realisasi belanja tersebut memenuhi 50,2 persen dari pagu APBN 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun.

Sampai Juli, keseimbangan primer APBN mencatat defisit Rp25,1 triliun, lebih tinggi dari target defisit Rp20,1 triliun dalam APBN 2019. Pada periode yang sama tahun lalu, keseimbangan primer mengalami defisit namun jauh lebih kecil yaitu Rp4,6 triliun.

Adapun, pembiayaan anggaran mencapai Rp229,7 triliun atau mencapai 62,1 persen dari pagu yang sebesar Rp296 triliun. Pembiayaan anggaran tumbuh 8,2 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Dengan demikian, defisit APBN per Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap PDB. Sementara, outlook pemerintah tahun ini rasio defisit terhadap PDB sebesar 1,93 persen, lebih lebar dari target APBN 2019 yaitu 1,84 persen dari PDB.

Otoritas Jasa Keuangan

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berbicara mengenai revolusi industri 4.0 di hadapan civitas academia Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Dikutip Detik Finance, menurut Wimboh, selain membawa perkembangan ekonomi, hadirnya revolusi industri 4.0 juga dinilai berdampak negatif. Pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan dapat melakukan mitigasi dengan paradigma baru.

Wimboh mengatakan kehadiran teknologi memaksa pemerintah mengubah paradigma dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. Alasannya, arus informasi menjadi lebih cepat dan semakin terbuka.

"Asumsi ekonomi fundamental jangka panjang sudah tidak relevan lagi. Siklus ekonomi lebih unpredictable sehingga risiko besar harus kita waspadai," kata Wimboh dalam pengukuhan dirinya sebagai guru besar UNS Senin (26/8/2019).

Fintech

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) mengendus adanya dugaan kartel dalam penetapan suku bunga oleh beberapa fintech peer to peer lending dalam sebuah asosiasi. Adapun penemuan KPPU tersebut berupa penetapan besaran suku bunga secara bersama-sama antara pelaku usaha fintech dalam sebuah asosiasi. Padahal, yang seharusnya menetapkan bunga adalah regulator, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ada perilaku dari beberapa fintech P2P yang diduga melanggar, salah satunya soal penetapan suku bunga," kata Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih di Jakarta, Senin (26/8/2019) dikutip Kompas.com.

Guntur mengatakan, perilaku penetapan suku bunga dalam fintech P2P lending termasuk indikasi kartel penetapan harga dan patut dipertanyakan. Sebab, setiap industri harus melakukan kegiatan bisnis yang efisien, yang salah satunya memudahkan masyarakat dari segi biaya.

"Setiap industri digital ekonomi seyogianya kita berharap akan kegiatan bisnis yang efisien. Kalau bunganya lebih tinggi dibanding konvensional, itu kan patut dipertanyakan," kata Guntur.

Dia menyatakan kasus ini tengah dalam penelitian KPPU. Pihaknya juga telah mengundang beberapa pihak berwenang soal fintech, termasuk BI dan OJK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, KPPU juga akan meneliti soal regulasi yang mengatur hal tersebut. Sejauh ini, tidak ada aturan dari OJK untuk menetapkan bunga meski risiko fintech lebih tinggi dan OJK membebaskan fintech untuk meregulasi aturannya sendiri terlebih dahulu.

"Self regulated kan tidak untuk penetapan harga. Tidak ada (regulasi) dari OJK untuk mengatur penetapan harga. Maka dari itu ini masuk dalam penelitian kami, pelanggarannya soal penetapan harga (bunga) secara bersama-sama sehingga diduga kartel," beber Guntur.

PT Waskita Toll Road (WTR)

Proyek jembatan tol Balikpapan—Penajam Paser Utara dinilai bakal menjadi akses penting dalam pengembangan Penajam sebagai ibu kota negara yang baru. Jembatan itu akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke Penajam dan sebaliknya menjadi 10 menit.

Corporate Secretary PT Waskita Toll Road (WTR) Alex Siwu mengatakan perseroan optimistis prospek proyek jembatan tol makin menjanjikan setelah Presiden Joko Widodo menetapkan lokasi di Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Ruasnya jadi sangat strategis menghubungkan ibu kota ke Balikpapan yang memiliki Bandara internasional dan juga akan tersambung ke Samarinda lewat ruas tol Balikpapan—Samarinda," ujarnya dikutip Bisnis.com (27/8/2019).

WTR adalah inisiator pembangunan jembatan tol Balikpapan—Penajam lewat anak usahanya, PT Tol Teluk Balikpapan. Saat ini, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah membuka tahap prakualifikasi lelang pengusahaan jembatan tol sepanjang 7,35 kilometer itu.

PT Astra International Tbk (ASII)

PT Astra International Tbk (ASII) akan menambah panjang jalan tol yang dalam dua tahun ke depan. Perseroan menargetkan, pada 2021 ruas tol yang dikelola Astra akan meningkat menjadi sepanjang 500 kilometer dari proyeksi akhir tahun ini 350 kilometer dengan mengakuisi ruas-ruas tol baru.

Presiden Direktur Astra International Prijono Sugiarto menyatakan perseroan bergerak tidak hanya di bisnis penjualan otomotif, melainkan juga berinvestasi di proyek infrastruktur seperti jalan tol melalui anak usahanya, Astra Infra. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang tengah gencar membangun proyek infrastruktur.

Prijono menilai, dengan PDB Indonesia yang mencapai Rp14.000 triliun, dibutuhkan sekitar 6 persen untuk membangun infrastruktur atau senilai Rp800 triliun, tentunya tidak hanya bisa mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan dari BUMN, perusahaan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Saat ini, Astra Infra tercatat mengelola enam ruas tol yaitu tol Tangerang-Merak sepanjang 72,5 kilometer (km), Cikopo-Palimanan 116,8 km, tol Semarang-Solo 72,6 km, Jombang-Mojokerto 40,5 km dan ruas tol Surabaya-Mojokerto (36,3 km). Astra saat ini masih dalam proses merampungkan ruas tol Kunciran - Serpong sepanjang 11,2 km pada Oktober 2019.

Bahana Sekuritas

Langkah pelonggaran moneter semakin serius dilakukan oleh Bank Indonesia, demi menopang pertumbuhan ekonomi saat kinerja ekspor belum memperlihatkan perbaikan sejalan dengan ketidakpastian global akibat perang dagang AS dan Cina yang masih berkepanjangan. Dalam dua bulan berturut-turut suku bunga acuan telah dipangkas.

Rapat dewan gubernur BI pekan lalu kembali memotong suku bunga acuan atau BI 7-day Reserve Repo Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 5,5 persen, setelah pada Juli juga memangkas suku bunga pada level yang sama.

Menurut Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi, ruang penurunan suku bunga masih akan terbuka hingga akhir tahun secara total 50 bps menjadi 5 persen. ‘

’Langkah penurunan ini akan membantu perbaikan neraca perdagangan dan dana asing bakal masuk ke surat hutang pemerintah, yang pada akhirnya hal ini akan menopang nilai tukar,’’ ungkap Lucky dalam keterangan tertulis (26/8/2019)

Dengan ruang kebijakan moneter longgar yang terbuka, Bahana menilai ini adalah saat yang menguntungkan bagi sejumlah korporasi yang memiliki utang besar seperti PT XL Axiata Tbk (EXCL). Perusahaan memiliki utang dengan bunga yang terkait erat terhadap suku bunga Jibor yakni cerminan suku bunga yang terjadi di pasar uang, yang dihitung secara priodik yakni 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.PT Waskita Karya Tbk (WSKT) juga dinilai akan menuai keuntungan yang sama karena memiliki utang yang cukup besar.

Industri perbankan yang berhubungan erat dengan suku bunga juga akan mendapat sentimen positif dari tren pelonggaran moneter, terutama bank-bank yang memiliki dana murah yang sedikit dan valuasi rendah seperti misalnya PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Bahana memberi rekomendasi beli atas saham perusahaan berkode BBNI ini karena dengan tren penurunan suku bunga akan memiliki ruang untuk ekspansi kredit dengan rasio net interest margin (NIM) yang terjaga stabil serta rasio kredit bermasalah yang membaik.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk juga akan mendapat sentimen positif karena porsi dana murah di bank berkode saham BBRI ini belum terlalu besar. Berbeda halnya dengan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang memiliki dana murah cukup besar.

‘’Dengan tren penurunan suku bunga yang terjadi saat ini, ruang bagi kedua bank tersebut untuk mempertahankan NIM lebih kecil, plus valuasi saham keduanya juga sudah cukup tinggi,’’ ungkap Lucky. 

Sedangkan peluang bank skala menengah seperti Bank Danamon dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) masih terbatas setelah diambilalih oleh Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Bank Danamon yang akan merger dengan Bank Nusantara Parahyangan, setelah keduanya dimiliki oleh Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. juga belum akan melakukan ekspansi bisnis hingga seluruh proses merger selesai.

Sementara itu, kinerja perusahaan dari sektor otomotif belum akan mendapat sentimen positif meski trend suku bunga turun. Penjualan kendaraan bermotor terutama untuk daerah DKI Jakarta diperkirakan akan mendapat tantangan, setelah pemerintah provinsi DKI menaikkan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) menjadi 12,5 persen, dari yang sebelumnya 10 persen.

(*)