Berita Hari Ini: PLN Siapkan Kompensasi Rp1 Triliun, Ekonomi Melambat Jadi 5,05%

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin, 6 Agustus 2019 :

PT PLN (Persero)

Padamnya aliran listrik secara total (blackout) di sebagian Pulau Jawa pada akhir pekan lalu berbuntut panjang. Pemerintah minta PT Perusahaan Listrik Negara bertanggung jawab atas efek blackout yang terjadi sejak Minggu hingga kemarin.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut 21,3 juta pelanggan terdampak pemadaman listrik. Karena itu, PLN harus memberikan kompensasi total Rp1 triliun. Kompensasi bukan berupa uang tunai, tapi dari pengurangan biaya listrik pelanggan per KilowattHour (KwH) yang harus ditanggung PLN.

Sejatinya, ketentuan kompensasi tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No 27/ 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Biaya Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN.

Lantaran dinilai kurang adil, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, minta kejadian blackout yang berdampak ke segala sektor itu mengesampingkan Permen ESDM tersebut. Dengan demikian, kompensasi tetap akan diterima 21,3 juta pelanggan terdampak, meski tak melapor ke call center PLN.

"Berdasarkan perhitungan kompensasi pengurangan Kwh sekitar Rp1 triliun ke 21,3 juta pelanggan," ungkap Rida seperti dikutip Kontan.

Pelanggan listrik prabayar juga akan menerima kompensasi berupa deposit saldo pada pengisian berikutnya. Jika bulan depan pelanggan mengisi saldo, akan mendapatkan tambahan saldo melebihi jumlah yang ia bayar. Bahkan, pemerintah berencana merevisi Permen ESDM No 27/2017.

"Kami ambil sikap untuk memperbaiki itu," ucap Rida.

Selain kompensasi, desakan audit menyeluruh kepada PLN juga mengemuka. Penyebab listrik mesti diungkap seluruhnya agar di kemudian hari tidak terjadi lagi. PLN harus diaudit tuntas untuk memastikan seluruh proses dan sistem berjalan.

"Karena itu selain diperlukan investigasi untuk mengetahui penyebabnya, perlu pula dilakukan audit sistem. Selain untuk membangun sistem yang kuat, tetap perlu dibuat simulasi atau skenario gangguan untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan jika terjadi gangguan," ujar Pengajar Universitas Indonesia, Iwa Garniwa dikutip Harian Kompas (6/8).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2019 tetap terjaga di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Perekonomian tumbuh 5,05 persen (yoy), relatif sama dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 5,07 persen (yoy).

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang meningkat di tengah kinerja sektor eksternal yang menurun. Permintaan domestik naik dipengaruhi konsumsi yang lebih tinggi dan investasi yang stabil, meskipun perubahan inventori menurun.

Sementara itu, penurunan kinerja sektor eksternal dipengaruhi ekspor yang menurun akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan ketegangan hubungan dagang yang berlanjut.

Permintaan domestik yang tetap kuat banyak menopang pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat dari 5,02 persen (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 5,17 persen (yoy), didukung inflasi yang terkendali dan tingkat keyakinan konsumen yang tetap terjaga.

Konsumsi Pemerintah juga meningkat menjadi 8,23 persen (yoy) dan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) tetap tinggi yakni 15,27 persen (yoy), antara lain didorong dampak positif penyelenggaraan Pemilu 2019. Adapun investasi tumbuh stabil 5,01 persen (yoy), dari pertumbuhan triwulan sebelumnya 5,03 persen (yoy).

Sementara itu, sektor eksternal ditandai kinerja ekspor dan impor yang kembali mencatat kontraksi yakni masing-masing 1,81 persen (yoy) dan 6,73 persen (yoy).

Berdasarkan sektoral, pertumbuhan ekonomi yang terjaga ditopang kenaikan sektor primer terutama LU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, serta sektor tersier yakni LU Jasa Lainnya, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Informasi dan Komunikasi.

RAPBN 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pada 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Karena itu, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada.

Presiden juga mengharapkan agar RAPBN 2020 memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan SDM, pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran.

“Yang kita harapkan nanti juga arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama untuk akselerasi daya saing ekonomi negara kita, terutama daya saing di bidang ekspor, daya saing di bidang investasi,” tegas Jokowi.

Presiden juga meminta agar dipastikan bahwa RAPBN 2020 ini dikelola secara fokus, dikelola terarah dan bisa tepat sasaran, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

BMRI mencatat jumlah nasabah high net worth individuals (HNWI) wealth management sampai dengan semester pertama tahun ini sebanyak 55 ribu lebih nasabah, dengan nilai total dana kelolaan mencapai Rp205,3 triliun. Nilai tersebut meningkat 6,75 persen dibandingkan akhir Juni 2018.

Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri Hery Gunardi menegaskan, perseroan berkeinginan untuk terus tumbuh bersama nasabah. Karena itu, Bank Mandiri menyelenggarakan kegiatan customer gathering bertajuk signature event Beyond Wealth 2019 untuk mempersiapkan nasabah perseroan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Mengusung tema empowering future generations through business innovations, kegiatan yang akan diadakan pada Rabu, 7 Agustus 2019, di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, tersebut akan diisi oleh paparan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengenai update terkini dan tantangan perekonomian Indonesia. Sebanyak 500 nasabah HNWI juga bakal hadir pada kesempatan ini.

“Kami berharap event ini bisa membantu nasabah HNWI dalam mempertimbangkan strategi bisnis ke depan, termasuk potensi bersinergi dengan startup company yang ada untuk meningkatkan nilai tambah yang diperoleh,” kata Hery seperti dikutip Investor.id.

Transaksi Digital

Pemadaman aliran listrik selama lebih dari 10 jam yang menimpa wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, mengakibatkan banyak lini bisnis mengalami kerugian. Salah satunya juga yang ikut merasakan perusahaan transaksi pembayaran.

Listrik yang mati memang tak begitu pengaruh ke perusahaan transaksi pembayaran yang banyak menggunakan smartphone sebagai alat transaksi. Namun kejadian kemarin selain listrik mati, gangguan juga terjadi dengan sinyal selular.

Hampir semua provider selama 10 jam mengalami gangguan sinyal. "Jika ada kendala listrik dan sinyal telekomunikasi, otomatis saat itu penggunaan terpengaruh," ujar Chief Communication Officer DANA Chrisma Albandjar seperti dikutip Kontan. Namun, ia belum bisa mengungkapkan dampak gangguan sinyal dan listrik ke transaksi DANA.

(AM)