Trump Sindir The Fed Lagi Tapi Tidak Bisa Intervensi Bank Sentral, Mengapa?

Bareksa.com - Para pelaku pasar telah memperkirakan The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuannya pekan depan dan menggenapi empat kenaikan bunga tahun ini.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menyerang bank sentral Federal Reserve, Senin (17 Desember 2018). Ia mengatakan "Luar biasa bahwa dengan dolar yang sangat kuat dan tidak ada inflasi, dunia luar meletus di sekitar kita, Paris terbakar dan China melemah, the Fed bahkan mempertimbangkan kenaikan suku bunga lagi. Rebut Kemenangannya!" tulis Trump di akun Twitter-nya.

Federal Open Market Committee (FOMC) bertemu pekan ini untuk menentukan suku bunga acuan. Bank sentral AS diperkirakan banyak kalangan akan kembali menaikkan bunga acuan untuk kali keempat tahun ini.

Trump menambahkan bahwa dirinya membutuhkan fleksibilitas dari suku bunga rendah untuk mendukung perekonomian AS secara luas saat ia tengah menghadapi perang dagang dengan China dan mungkin juga dengan negara-negara lainnya.

Trump menunjuk Jerome Powell sebagai gubernur bank sentral tetapi ia telah berulang kali mengeluarkan pernyataan yang menentang Powell sejak ia menjabat Februari tahun lalu.

Di Agustus, Trump juga mengatakan tidak senang dengan langkah Powell yang terus menaikkan bunga acuan. Ia juga sempat mengungkapkan kekecewaannya telah menunjuk Powell sebagai pucuk pimpinan The Fed.

Mengapa Presiden Tidak Boleh Intervensi Kegiatan Moneter?

Gubernur Bank Sentral tidak bertanggung jawab kepada Presiden. Meskipun secara accountable kepada Presiden melalui Menteri Keuangan, keputusan mengganti atau memecat Gubernur Bank Sentral ada di tangan DPR. Dengan kata lain, Gubernur Bank Sentral memiliki akuntanbilitas dan tanggung jawab kepada DPR. Karenanya dalam kedudukannya Gubernur Bank Sentral independen dari pemerintah atau Presiden.

Independensi Gubernur Bank Sentral terhadap Presiden bukan hanya berkaitan dengan kedudukan atau jabatannya, tetapi juga dalam proses pembuatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral. Pemerintah tidak boleh memengaruhi atau melakukan intervensi terhadap proses pembuatan kebijakan moneter Bank Sentral yang dapat memengaruhi tercapainya sasaran moneter yang telah ditetapkan.

Akan tetapi independensi tersebut tidaklah absolut. Fleksibilitas dalam proses pembuatan kebijakan moneter tetaplah diperlukan. Karena kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Sentral dapat memengaruhi kebijakan fiskal,  perlu ada kerja sama antara Bank Sentral dan Kementerian Keuangan untuk sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal.

Kerja sama demikian tetaplah harus transparan dengan tetap melaksanakan prinsip akuntabilitas publik. Transparansi diperlukan agar dunia usaha dapat menyesuaikan perilaku mereka terhadap perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi. Perubahan-perubahan kebijakan  yang tertutup dan sulit diantisipasi akan menyulitkan proses pembuatan perencanaan yang dilakukan oleh dunia bisnis. (KA02/hm)