Harga Terus Anjlok, Ini Detail Kebijakan Pemerintah soal Pungutan Ekspor CPO

Bareka.com -  Harga komoditas utama Indonesia tengah dihantam habis-habisan, terutama minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang turun tajam. Harga CPO per akhir pekan lalu berada di level MYR 2.044 per ton atau telah turun hingga 4,66 persen sepanjang November tahun ini.

Sumber: www.mpoc.org.

Kondisi harga CPO yang terus bergerak turun membuat saham-saham dalam sektor pertanian mengalami pergerakan negatif pada perdagangan kemarin. Hal tersebut tercermin dari indeks sektor pertanian yang mengalami penurunan 1,15 persen, atau yang terbesar kedua setelah indeks sektor pertamabangan yang melemah 2,64 persen.

Sumber: Bareksa

Sekadar informasi, Indonesia sendiri merupakan penghasil CPO terbesar di dunia dan bersaing dengan Malaysia. Karena itu, penurunan harga komoditas tersebut cukup memukul kinerja ekspor Indonesia.

Presiden Indonesia, Joko Widodo menyatakan Indonesia memiliki lahan sawit seluas 13 juta hektare yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Lahan seluas itu dapat memproduksi hingga 42 juta ton per tahun.

Adapun yang bisa dilakukan Indonesia saat ini adalah bagaimana melakukan penyelamatan harga dengan usaha sendiri, karena memang pemerintah akan sulit mengendalikan harga di level global.

Usaha-usaha sendiri itu, seperti yang ditetapkan Jokowi, yakni dengan meningkatkan konsumsi CPO di dalam negeri. Langkah yang sudah diambil pemerintah beberapa waktu yang lalu yakni dengan menetapkan program B20 atau kewajiban menggunakan biodiesel dengan bauran 20 persen minyak sawit.

Pemerintah Nolkan Pungutan Ekspor CPO

Sebagai upaya lain untuk menyelamatkan harga CPO, pemerintah juga akan menetapkan pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi US$0 per ton alias dinolkan, menyusul harga komoditas tersebut yang terus merosot.

Dalam konferensi pers yang digelar Senin (26/11/2018), Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tengah membahas pergerakan harga yang menurun dengan sangat cepat pada seminggu terakhir. "Padahal 8-9 hari yang lalu masih bertahan cukup lama di kisaran US$530 per ton," ujarnya.

Darmin menuturkan kondisi saat ini membutuhkan emergency measure untuk membantu harga di level petani. Pemerintah harus mengintervensi agar pasokan tidak berlebihan, sekaligus supaya harga juga diselamatkan.

Terkait dengan diturunkannya pungutan ekspor hingga US$0 per ton, Darmin mengatakan publik tidak perlu khawatir program yang dijalankan dengan pungutan ekspor itu akan terganggu karena Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) memiliki dana yang cukup.

Mekanisme pungutan ekspor yang diputuskan oleh Komite Pengarah BPDP-KS sebagai berikut :

Sumber: Komite Pengarah BPDP-KS, diolah Bareksa

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut gembira keputusan pemerintah menolkan pungutan ekspor BPDP-KS atas produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.

"Alhamdulillah, kami pikir ini kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak terus turunnya harga CPO. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi atas dukungan beliau yang sangat besar terhadap industri kelapa sawit," ujar Ketua Bidang Komunikasi Gapki, Tofan Mahdi, Senin (26/11/2018) seperti dilansir dari CNBC Indonesia.

Menurutnya, posisi harga CPO di bawah US$500 per ton sangat mengkhawatirkan, terlepas dari faktor apa yang mempengaruhi penurunan harga komditas tersebut.

Tofan pun menekankan bahwa penghapusan pungutan ekspor adalah solusi jangka pendek sembari seluruh pihak terus berupaya meningkatkan daya serap pasar domestik dan memperluas pasar ekspor.

(AM)