Berita Hari Ini : BI Gandeng 11 Bank Berlakukan DNDF, OJK Dalami Kasus Meikarta

Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal, dan aksi korporasi yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 24 Oktober 2018 :

Transaksi Domestic Non Deliverable Forward

Bank Indonesia (BI) menyatakan bersama dengan 11 bank pelaku pasar utama di pasar valuta asing (valas) tengah mempersiapkan pelaksanaan transaksi domestic non deliverable forward (DNDF). Transaksi DNDF itu akan mulai berlaku per 1 November 2018.

Kesebelas bank dimaksud, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, HSBC, Maybank, Deutche Bank, Standard Chartered Bank, Bank Permata, NISP, dan UOB.

Nanang Hendarsah, Direktur Eksekutif Pengelolaan Monter BI, mengatakan persiapan tersebut berupa industrial testing atau simulasi untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasi transaksi DNDF oleh bank di front, middle, and back office bisa berjalan efektif.

"Persiapan infrastruktur termasuk pembuatan page pricing quotasi kurs DNDF pada terminal Reuters, persiapan trade execution, penyelesaian legal contract, mekanisme market to market, pencatatan accounting, settlement, dan sebagainya," kata Nanang dikutip Kontan (23/10).

Nanang mengatakan, BI akan mendorong dan memastikan mekanisme pasar DNDF berjalan dengan baik dan efisen. Jika diperlukan, BI akan melakukan upaya stabilisasi dalam kondisi tertentu.

"Misalnya karena terjadi market disruption yang menyebabkan kurs DNDF menyimpang jauh dari level yang seharusnya," tambahnya.

Target transaksi DNDF ini adalah untuk menyediakan alternatif instrumen hedging nilai tukar bagi dunia usaha dan investor dalam rangka memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar.

Dibandingkan dengan transaksi forward biasa yang ada saat ini, transaksi DNDF tidak melibatkan penyerahan dolar, melainkan penyerahan rupiah dalam jumlah selisih antara kurs DNDF dan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR).

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA)

PT Tiga PilarSejahtera Food Tbk resmi mendaftarkan jajaran direksi baru ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) kemarin, Selasa (23/10) setelah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

"Hari ini, Hengky Koestanto, direktur Utama yang dipilih melalui RUPSLB resmi mendaftarkan pembaruan data perseroan ke Kemkumham," kata kuasa hukum Tiga Pilar Rizkan Fahrozi Darhani dari Kantor Hukum HnR & Partners dikutip Kontan.co.id (23/10).

Dengan adanya pembaruan data tersebut, maka secara resmi jajaran pengurus perseroan hasil RUPSLB Tiga Pilar pada Senin, 22 Oktober 2018 tercatat di Kemkumham.

Hasil RUPSLB kemarin mengangkat Hengky Koestanto yang sebelumnya merupakan Komisaris menjadi direktur utama, ditambah satu direktur merangkap direktur independen adalah Charlie Dhungga. Posisi komisaris dijabat Jaka Prasetya, dan Yuli Sudargo sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen.

Perlu diketahui, RUPSLB merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan pada 27 Juli 2018 yang melengserkan jajaran direksi. Jajaran direksi yang dilengserkan adalah Direktur Utama Joko Mogoginta, dan dua direktur lainnya Budhi Istanto, dan Hendra Adisubrata. Sebelumnya, bekas Direktur utama Tiga Pilar Joko Mogoginta menyatakan, hasil RUPSLB tidaklah sah.

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)

Laporan keuangan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) memperlihatkan pertumbuhan positif pada kuartal III 2018. Nippon Indosari membukukan kenaikan penjualan 8,76 persen menjadi Rp1,98 triliun, dari sebelumnya Rp1,82 triliun.

Kenaikan penjualan ditopang kenaikan masing-masing segmen penjualan. Penjualan roti tawar naik 10,31 persen menjadi Rp1,51 triliun, roti manis naik 4,78 persen menjadi Rp846,30 miliar. Penjualan kue dan lain-lain masing-masing naik 54,08 persen dan 31,53 persen menjadi Rp88,05 miliar dan Rp57,14 miliar.

Kenaikan penjualan perusahaan diiringi peningkatan beban pokok penjualan 5,95 persen menjadi Rp933,77 miliar. Akan tetapi, ROTI memperoleh kenaikan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik induk 5,66 persen menjadi Rp102,86 miliar dari sebelumnya Rp97,35 miliar.

Pada April lalu, perusahaan mulai mengoperasikan pabrik baru di Filipina dengan kapasitas produksi 100.000 roti dalam sehari. Hingga September 2018, pabrik tersebut berkontribusi 3,31persen terhadap pendapatan perusahaan atau Rp60,39 miliar dengan target hasil pendapatan dari pabrik baru ini 5 persen pada tahun 2018.

Dengan beroperasinya pabrik baru menambah jumlah pabrik yang dimiliki perusahaan menjadi 11 unit pada 2019 dan perusahaan akan membangun dua pabrik baru lagi.

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk membukukan laba senilai Rp480,11 miliar hingga September 2018, atau tumbuh 26,21 persen dari Rp380,38 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dikutip dari Bisnis.com (23/10), emiten berkode saham SIDO membukukan penjualan Rp1,94 triliun pada 9 bulan di 2018 atau tumbuh 4,86 persen. Kontribusi terbesar penjualan berasal dari segmen penjualan jamu herbal yang menyumbang Rp1,27 triliun. Kemudian disusul penjualan makanan dan minuman, serta farmasi masing-masing Rp588,37 miliar dan Rp72,05 miliar. 

Hingga September 2018, beban pokok penjualan turun 5 persen menjadi Rp957,19 miliar.SIDO optimistis pabrik cairan obat dalam (COD) dengan kapasitas 100 juta kemasan per bulan rampung dan akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan hingga 10 persen.

Direktur Independen Industri Jamu dan Farmasi Sido, Leonard menuturkan investasi di COD tidak akan memberikan dampak pada kinerja 2018. Namun, dampak positif akan terlihat pada 2019. Leonard optimistis rampungnya COD akan mendongkrak pendapatan hingga dua digit.

Proyek Meikarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus mendalami kasus Meikarta, proyek properti milik Lippo Group. Sebab kasus ini setidaknya melibatkan 12 bank umum sebagai mitra penyalur kredit pemilikan apartemen (KPA) Meikarta. Dikutip Kontan (23/10) Slamet Edy Purnomo, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, mengatakan dalam catatan OJK total portofolio yang disalurkan perbankan untuk KPA Meikarta mencapai Rp8 triliun.

Dalam laman resmi mei-karta.com/bank dijelaskan 12 bank rekanan KPA Meikarta antara lain NOBU Bank, Bank Victoria, Ciptadana, Bank BJB, Maybank, KEB Hana Bank, BNI, Bank BTN, Bank Artha Graha, ICBC, Panin Bank dan CIMB Niaga. Walau kasus Meikarta tengah mencuat, menurut pantauan OJK proses pembayaran KPA nasabah bank terbilang lancar.

"Sejauh ini masih lancar, belum ada yang macet. Karena masalahnya bukan di debiturnya tapi di proyek Meikartanya," ujar Edy. 

Edy menyebut dalam perjanjian kerjasama kredit antara bank dengan pihak pengembang yang menyebutkan bila pengembang terlambat menyerahkan unit kepada debitur maka Meikarta bakal kena denda 1 persen dari nilai kredit. Menurut OJK, Lippo menggunakan dana yang berasal dari China. Artinya tidak ada pembiayaan dari dalam negeri maupun perbankan di tanah air di proyek tersebut.

"Meikarta dibiayai dari China. Malahan bagus kan ada dana masuk," tambahnya.

Meikarta merupakan proyek properti PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melalui anak usahanya PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), di lahan seluas 273.000 meter persegi dan memakan dana mencapai Rp 278 triliun.

(AM)