Berita Hari Ini : Investor Tunggu RDG BI, Beban Bunga Utang Pemerintah Naik

Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal, dan aksi korporasi yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin, 22 Oktober 2018 :

RDG Bank Indonesia

Para pelaku pasar diperkirakan memantau hasil rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang diselenggarakan pada Senin - Selasa (22-23 Oktober) ini, Pelaku pasar menunggu kepastian kebijakan suku bunga acuan BI 7-days Reverse Repo Rate (7-DRR).

Analis Investa Saran Mandiri, Hans Kwee selaku Direktur Investa Saran Mandiri justru melihat skenario terburuk jika BI menahan suku bunga. "IHSG kemungkinan akan terkoreksi karena pelaku pasar khawatir terhadap nilai tukar rupiah," kata Hans seperti dikutip dari Kontan (18/10).

Namun Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper melihat, BI belum akan menaikan suku bunga untuk bulan ini karena The Fed baru akan menaikan suku bunga pada bulan depan. Dia mengatakan terlalu cepat jika BI menaikan suku bunga pada saat ini.

Pada RDG 27 September lalu, BI telah menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin jadi 5,75 persen. Sepanjang 2018, BI telah menaikkan BI 7-Days Repo Rate sebanyak 5 kali atau 150 basis poin setara 1,5 persen dari 4,25 persen pada Januari 2018 untuk menjaga daya tarik pasar keuangan domestik dan menurunkan defisit transaksi berjalan ke batas aman.

Beban Bunga Utang Pemerintah

Anggaran pembayaran bunga utang dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2019 naik 15,62 persen menjadi Rp275,9 triliun.

Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan menyatakan peningkatan anggaran pembayaran bunga utang tahun depan dipengaruhi tiga hal. Pertama, kenaikan utang pemerintah. Pemerintah bakal menambah utang Rp359,28 triliun. Total outsanding hingga September 2018 mencapai Rp4.416 triliun.

Kedua, depresiasi kurs rupiah. Kemenkeu dan Badan Anggaran DPR menyepakati perubahan kurs rupiah menjadi Rp15.000 per dolar Amerika Serikat dalam RAPBN 2019. Nilai itu melemah dari outlook dalam APBN 2018 sebesar Rp13.937 per dolar AS.

"Ketiga karena kenaikan yield surat berharga negara (SBN) dan suku bunga acuan. Namun kami akan tetap bayar bunga tepat waktu dan tepat jumlah," ujar Scenaider seperti dilansir Kontan (22/10).

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA)

Otoritas Jasa Keuangan berubah sikap soal rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Hal ini terjadi menjelang pelaksanaan RUPSLB digelar hari ini (22/10). 

Plt Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Yunita Linda Sari menyatakan Dewan Komisaris AISA boleh menggelar RUPS asal terlebih dahulu meminta direksi menyelenggarakan RUPS. Surat ini dilayangkan OJK pada Jumat akhir pekan lalu mempertimbangkan sanggahan soal pergantian direksi awal pekan ini cacat hukum dan tidak sah.

Surat tersebut bertolak belakang dengan surat tertanggal 28 September yang diteken Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Fakhri Hilmi yang memberikan lampu hijau RUPSLB digelar Dewan Komisaris. "OJK tidak berpihak pada kubu mana pun. OJK tidak berpihak pada direksi atau komisaris atau manapun," kata Fakhri kepada Kontan.

Aturan Crowd Funding bagi UKM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan aturan baru mengenai equity crowd funding. Aturan ini dikeluarkan guna memudahkan perusahaan kecil termasuk pelaku usaha kecil menengah (UKM) mendapatkan dana publik.

Luthfy Zain Fuay, Direktur Pengaturan Pasar Modal, OJK menyebutkan aturan ini akan memudahkan para pelaku UKM dapat menghimpun dana publik. Aturan tersebut masih tahap pengkajian dalam rapat dewan komisioner (RDK) OJK. Rencananya, aturan ini diterbitkan dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan bulan ini masuk RDK, kalau bulan ini RDK umumnya 15 hari sampai sebulan diundangkan Kemenkumham, InsyAllah tahun ini keluar," ujarnya seperti dilansir Liputan6.com (20/10).

Luthfy  menjelaskan penghimpunan modal tersebut didapat dari penjualan saham perusahaan dengan melibatkan tiga pihak. Pertama, penerbit alias perusahaan yang membutuhkan modal, kedua penyelenggara atau platform, serta ketiga ialah pemodal atau investor.

Secara garis besar, skema penghimpunan modalnya yakni awalnya perusahaan yang butuh dana akan menyampaikan kepada platform untuk mengambil dana masyarakat. Lalu, platform akan melakukan kajian kelayakan perusahaan yang akan menghimpun modal

"Platform punya kewajiban melakukan review si calon penerbit. Persyaratan dia karena tidak semua perusahaan boleh, ini didesain yang punya aset di bawah Rp10 miliar yang kategori masih startup kecil," ujarnya. 

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP)

Emiiten rokok HMSP membukukan total penjualan rokok 26,5 miliar batang pada kuartal III 2018, HMSP mencatatkan kenaikan volume penjualan rokok 1,2 persen year-on-year(yoy).

Pencapaian pada kuartal III 2018 lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, yakni penjualan 23 miliar batang pada kuartal I 2018 dan 25 miliar batang pada kuartal II 2018. Sepanjang Januari - September 2018, HMSP membukukan penjualan rokok 74,5 miliar batang, naik 0,1 persen yoy.

“Dengan pencapaian penjualan per September 2018, perusahaan memertahankan posisi sebagai penguasa pasar dengan kontribusi 33,1 persen, naik 0,1 persen dari per September 2017 yang sebesar 33 persen,” papar manajemen Philip Morris International (PMI) dalam laporan keuangannya seperti dilansir dari Bisnis.com.

Grup Salim dan Medco Akuisisi 60 Persen Saham Hyflux

Perusahaan pengolahan air Singapura, Hyflux, mendapatkan dana segar dari konsorsium perusahaan SM Invesments yang terdiri dari Grup Salim dan Medco.

Dilansir Liputan6.com, dana yang didapatkan Hyflux mencapai S$530 juta atau sekitar Rp5,84 triliun (asumsi kurs Rp 11.021 per dolar Singapura). Penandatanganan perjanjian investasi tersebut dilakukan pada Kamis 18 Oktober 2018.

Mengutip laman Strait Times, Sabtu (20/10/2018), konsorsium SM Investments akan memiliki 60 persen saham di Hyflux usai kesepakatan itu selesai. Dana S$530 juta tersebut digunakan akuisisi saham Hyflux S$400 juta. Sisanya diberikan sebagai pinjaman pemegang saham S$130 juta dan S$ 30 juta pinjaman untuk modal kerja.

Arifin Panigro, Pendiri Grup Medco mengatakan pihaknya ingin mengembangkan Hyflux untuk memanfaatkan kekuatannya dalam integrasi sistem dan optimalisasi pengolahan air dan pengelolaan limbah, serta pembangkit listrik.

PT PP (Persero) Tbk

Pada periode Oktober hingga Desember 2018, PT PP (Persero) Tbk memiliki pipeline sejumlah kontrak baru yang akan didapatkan perseroan. Hal itu guna untuk mencapai target kontrak baru Rp49 triliun pada 2018.

Direktur Keuangan PP, Agus Purbianto, mengatakan total nilai pekerjaan baru yang akan didapatkan perseroan mencapai Rp21,3 triliun untuk periode Oktober - Desember 2018.

“Pipeline [kontrak baru] Oktober - Desember 2018 dari gedung Rp6,8 triliun, infrastruktur Rp6,7 triliun, engineering procurement construction Rp5,1 triliun, dan anak perusahaan Rp2,7 triliun,” ujarnya dikutip dari  Bisnis.com.

Hingga September 2018, emiten berkode saham PTPP itu merealisasikan kontrak baru 66 persen dari target Rp49 triliun pada 2018. Jumlah yang dibukukan senilai Rp32,45 triliun sampai dengan kuartal III 2018.

(AM)