Sidang Tahunan MPR 2018, Jokowi Paparkan Penurunan Pengangguran dan Gini Rasio

Bareksa.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sudah hampir empat tahun ini, pemerintah berjuang memulihkan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata membangun negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, secara merata dan berkeadilan.

Pernyataan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2018 yang berlangsung hari ini (Kamis, 16 Agustus 2018) ini, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran Negara Republik Indonesia. Presiden menjelaskan, mulai tahun pertama, pemerintahan membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Untuk itu, pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dibanding dengan negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air.

“Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua,” ujar Presiden seperti dikutip www.setkab.go.id.

Namun Presiden Jokowi menegaskan, bahwa fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, pemerintah mempersiapkan  manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul, sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri.

Pemerintah, lanjut Presiden, bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil. Ketika mereka memasuki usia sekolah, tidak boleh lagi anak-anak, termasuk anak-anak yatim piatu, yang terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau.

“Komitmen ini kita wujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa,” ungkap Presiden Jokowi.

Sedangkan untuk aspek perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, Presiden mengemukakan, Pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

Presiden bersyukur, apa yang telah dikerjakan membuahkan hasil. Kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik. “Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development,” kata Presiden.

Pesiden Jokowi menegaskan, bahwa pemerintah tidak berhenti bekerja. Pemerintah ingin rakyat Indonesia harus sejahtera. Karena itu, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik.

Karena itu, Presiden menjelaskan, bahwa dalam empat tahun ini, pemerintah fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasional untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja.

Selain itu, Pemerintah terus mendorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan, sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era revolusi industri 4.0, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif.

Diakui Presiden Jokowi, tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor.

Ia menyebutkan dalam empat tahun terakhir, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita. Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru dan menyerap pengangguran.

“Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen,” ungkap Presiden Jokowi.

Sementara untuk mencapai kesejahteraan, Presiden menegaskan, pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah.

Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, kata Presiden, pemerintah tengah menjalankan program Reformasi Agraria dan perhutanan sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.

Sementara untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen, serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.

Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, Pemerintah menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan agar lebih tepat sasaran menjadi program bantuan non-tunai, yang cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019.

“Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389,” ungkap Presiden Jokowi.

Sebagai bangsa yang besar, dengan modal sosial yang kuat, Presiden Jokowi meyakini, pemerintah akan mampu menghadapi semua tantangan, seberat apapun. (hm)