Berita Hari Ini : Neraca Dagang Defisit US$2,03 Miliar, Superkrane Mitra IPO

Bareksa.com – Berikut adalah intisari berita seputar ekonomi dan pasar modal yang telah dirangkum Bareksa dari berbagai media, Kamis, 16 Agustus 2018.

Devisa Hasil Ekspor

Pengusaha, khususnya eksportir sepakat untuk membawa 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) kembali ke Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Saat ini rata-rata DHE yang dibawa kembali ke dalam negeri oleh eksportir baru sekitar 80-81 persen. Dari jumlah tersebut juga baru sekitar 15 persen yang ditukarkan dalam rupiah.
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga mengungkap bahwa sebenarnya sudah ada pengusaha eksportir yang membawa 100 persen DHE ke dalam negeri. Namun belum 100 persen DHE ditukarkan ke rupiah.

Hasnur Jaya IPO

Hasnur Group Indonesia berencana mengantar satu anak usahanya, PT Hasnur Jaya Internasional go public melalui skema penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) saham. Anak usaha Hasnir Group tersebut berbisnis di sektor pertambangan dan infrastruktur.

Perseroan berharap go public-nya Hasnur Jaya akan membantu perseroan untuk memenuhi kebutuhan investasi sebesar Rp1,2-1,4 triliun. Hasnur Jaya juga rencananya akan melakukan beberapa ekspansi, salah satunya meningkatkan kapasitas pengangkutan batubara di wilayah Kalimantan Selatan.

Tahun lalu, Hasnur Jaya berkontribusi sebsar Rp1,9 triliun terhadap pendapatan Hasnur Group. Total pendapatan Hasnur Group tahun lalu tercaata sekitar Rp2 triliun.

PT Superkrane Mitra Utama IPO

PT Superkrane Mitra Utama bakal melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Perseroan membidik dana Rp270 hingga Rp378 miliar dari aksi korporasi tersebut.

Superkrane akan melepas sebanyak 300 juta saham baru, atau setara 20 persen dari modal disetor kepada publik. Perseroan menawarkan harga Rp900 hingga Rp1.260 per sahamnya.

Perseroan akan menggunakan dana hasil IPO saham untuk pembayaran uang muka pembelian alat berat sebesar 50 persen, pelunasan utang 25 perseroan dan sisanya untuk operasional perusahaan.

Proyek Strategis Nasional

Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyatakan 74 proyek strategis nasional (PSN) akan beroperasi tahun ini. Dari jumlah tersebut, 72 proyek masih konstruksi dan salah satu proyek sudah selesai dikerjakan adalah kereta api Prabumulih - Kertapati.

Meskipun 72 proyek masih dalam tahap konstruksi, tetapi sudah dapat dioperasikan. Proyek strategis nasional yang sudah dapat dioperasikan di antaranya adalah Bandara Kertajati bendungan Tanju, Tol Gempol-Pasuruan, Palapa Ring Paket Barat, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dan tol Bogor Outer Ring Road.

KPPIP saat ini masih mendorong penyelesaian sejumlah proyek lain. Terdapat 90 proyek startegis nasional yang saat ini sudah memasuki tahap konstruksi.

Defisit Neraca Dagang

Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit US$2,03 miliar pada Juli 2018. Defisit tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah Juli 2013.

Pemerintah melihat defisit neraca perdagangan tersebut di luar perkiraan. Pemerintah akan mengidentifikasi dan merinci penyebab besarnya defisit neraca perdagangan tersebut.

Pemerintah berencana mengidentifikasi secara detail barang-barang apa saja yang impornya masih tinggi sehungga menyebabkan neraca dagang Indonesia defisit.

BI 7 Day Repo Rate Naik jadi 5,5 Persen

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14 - 15 Agustus 2018 kemarin memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen, suku bunga deposit facility naik 25 bps menjadi 4,75 persen, serta suku bunga lending facility naik 25 bps menjadi 6,25 persen.

BI menyatakan keputusan itu konsisten dengan upaya untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. BI menghargai dan mendukung keseriusan dan langkah-langkah konkrit pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dengan mendorong ekspor dan menurunkan impor, termasuk penundaan proyek-proyek Pemerintah yang memiliki kandungan impor tinggi.

BI juga menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan eksternal dalam kondisi ketidakpastian perekonomian global yang masih tinggi. Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan dan prospek perekonomian domestik maupun global, untuk memperkuat respons bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

(AM)