Berita / / Artikel

Ajukan PMN Rp12,5 Triliun, Kemenkeu Kaji Alternatif Pendanaan untuk Hutama Karya

• 12 Jul 2018

an image
Suasana simpang susun Terbanggi Besar di pembangunan jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung Tengah, Lampung, Kamis (28/12). Pembangunan ruas tol sepanjang 140 kilometer yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera itu dikerjakan oleh PT Hutama Karya. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Hutama Karya membutuhkan dana Rp250,5 triliun untuk mengerjakan 11 proyek tol Sumatera hingga selesai

Bareksa.com – Kementerian Keuangan tengah mengkaji sejumlah alternatif pendanaan bagi PT Hutama Karya untuk mengerjakan proyek tol Trans Sumatera. Hutama Karya rencananya bakal mengajukan penambahan modal negara (PMN) untuk 2019 senilai Rp12,5 triliun.

Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko APBN Kementerian Keuangan, Riko Amir, menuturkan Hutama Karya membutuhkan ekuitas sekitar Rp12,5 triliun untuk merampungkan delapan ruas tol Trans Sumatera tahun depan. Dana tersebut diharapkan berasal dari PMN.

Namun, apabila Hutama Karya tidak bisa mendapatkan PMN dengan nilai yang dibutuhkan, Kementerian Keuangan akan membantu mencarikan skema pendanaan lain untuk memenuhi kebutuhan ekuitas.

“Mungkin bisa kembali menerbitkan obligasi yang dijamin oleh pemerintah seperti pada 2017,” ujar dia di Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Riko mengungkapkan obligasi yang dijamin pemerintah akan dicatatkan sebagai ekuitas pada laporan keuangan Hutama Karya. Sehingga, perseroan masih dapat me-leverage keuangannya dari sumber dana tersebut.

Hingga 2017, pemerintah telah menerbikan surat jaminan atas pinjaman Hutama Karya senilai total Rp8,18 triliun. Nilai itu terdiri atas surat jaminan untuk ruas tol Medan - Binjai senilai Rp481 miliar, Palembang - Indralaya Rp1,2 triliun dan untuk Bakauheni - Tebanggi Besar Rp6,5 triliun.

Riko menuturkan, selain melalui obligasi, Hutama Karya juga bisa menerbitkan reksadana penyertaan terbatas (RDPT) atau sekuritisasi aset.

“Kita sedang berkomunkasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)untuk melihat aset yang bisa menjadi underlying,” katanya.

Hutama Karya memperoleh penugasan dari pemerintah untuk membangun 24 ruas tol di Sumatera. Dari jumlah itu, perseroan memiliki delapan ruas tol prioritas yang pembangunannya harus rampung pada 2019.

Untuk mendukung proyek tersebut, pada 2015 dan 2016 pemerintah telah menyuntik modal Hutama Karya melalui PMN Rp5,6 triliun. Sementara penambahan PMN rencananya akan kembali diberikan pada 2019.

Saat ini Hutama Karya tengah mengerjakan proyek tol Bakauheni - Terbanggi Besar, Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung, Kayu Agung – Palembang – Betung, Palembang – Indralaya, Pekanbaru – Dumai, Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi dan Medan – Binjai. Proyek - proyek tol tersebut ditargetkan tuntas pada 2018 dan 2019.

Progress Pembangunan Tol Trans Sumatera PT Hutama Karya


Sumber: Kementeran PUPR

Rinciannya, berikut adalah progress pembangunan proyek tol Trans Sumatera :

- Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar : 82,88 persen
- Ruas Medan – Binjai : 91,92 persen
- Ruas Palembang – Sp Indralaya : 91,57 persen
- Ruas Pekanbaru – Dumai : 7,02 persen
- Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang : 64,98 persen
- Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung : 61,43 persen

Direktur Keuangan Hutama Karya, Anis Anjayani, menjelaskan Hutama Karya memiliki 11 proyek ruas tol prioritas. Perseroan membutuhkan dana Rp250,5 triliun untuk mengerjakan proyek tersebut hingga selesai.

Kebutuhan Dana Investasi Proyek Tol Hutama Karya


Sumber: PT Hutama Karya

“Untuk 11 ruas prioritas, dana yang sudah tersedia sekitar Rp 42 Triliun,” tuturnya.

Sumber dana tersebut berasal dari PMN, obligasi melalui sekuritisasi aset, ekuitas partner, dan dukungan konstruksi. Untuk menambah dana, tahun 2018 ini, Hutama Karya mengajukan tambahan PMN ke pemerintah dan DPR senilai Rp 12,5 triliun.

(AM)

Tags: