Berita / / Artikel

Pemerintah Lanjutkan 222 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp4.100 Triliun

• 18 Apr 2018

an image
Menko Perekonomian Darmin Nasution membaca berkas Paket Kebijakan Ekonomi XV di Kantor Presiden, Jakarta. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Menko Darmin Nasution sebelumnya mengatakan pemerintah menunda 14 proyek dan mencoretnya dari daftar PSN

Bareksa.com -- Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan 222 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan paling lambat pada kuartal III-2019 sudah mulai dilakukan pembangunan konstruksinya. Keputusan itu diambil sementara 14 proyek ditunda menurut evaluasi yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga (k/l) terkait.

Sebelumnya, Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah menunda pembangunan 14 proyek dari PSN. Adapun ke 222 PSN itu terdiri atas 69 proyek jalan, 51 bendungan, 29 kawasan ekonomi khusus/kawasan industri/kawasan pariwisata, 11 proyek energi, 10 pelabuhan, dan delapan proyek air bersih dan sanitasi.

Selain itu, terdiri dari enam bandara, enam irigasi, enam proyek smelter, empat proyek teknologi, tiga proyek perumahan, satu proyek pertanian dan kelautan, satu proyek tanggul laut, satu proyek pendidikan, satu program pesawat terbang, serta satu program agraria dan kehutanan.

"Estimasi nilai investasinya lebih dari Rp4.100 triliun," kata Darmin, di Jakarta, Senin, 16 April 2018.

Darmin menjelaskan, proyek yang didrop dari PSN di antaranya proyek pembangunan kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) Sumatra Utara, bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, dan Kawasan Ekonomi Khusus Merauke.

"Total nilai proyek yang didrop dari PSN adalah Rp264 triliun," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.

Lebih lanjut, Darmin mengatakan, kriteria proyek yang tidak dimasukkan dalam PSN adalah jika proyek tersebut tidak bisa ada pembangunan fisik atau konstruksinya pada kuartal III-2019. Diharapkan pembangunan PSN ini bisa memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

"Kalau didrop itu tidak berarti seumur-umur akan didrop, kalau nanti dia dipersiapkan lagi, dimajukan itu boleh saja," ujar Darmin.

Berdasarkan hasil evaluasi, ungkap Darmin, dari semua PSN yang ada maka yang akan selesai 100 persen sampai dengan kuartal III/2019 adalah sebanyak 48 proyek. Adapun yang sudah membangun, baru mulai beroperasi, belum 100 persen operasinya efektif tapi sudah mulai beroperasi adalah 94 proyek dan satu program kelistrikan.

Kemudian 86 proyek ditambah satu program mengenai industri pesawat, sudah akan mulai konstruksi tetapi baru mulai 2019 beroperasinya. Dari 222 proyek yang masuk PSN di 2018 ini, terdapat satu proyek baru mengenai Universitas Islam Internasional Indonesia, yang diusulkan Menteri Agama.

Selain itu, terdapat satu program baru terkait pemerataan ekonomi yang di dalamnya ada mengenai sertifikasi lahan, perhutanan sosial, reforma agraria, dan peremajaan perkebunan rakyat. "Jadi ada satu proyek dan satu program tambahannya," kata Darmin.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar program dan PSN yang direncanakan mulai dikerjakan di 2018 harus dipastikan eksekusinya di lapangan dengan ikut melibatkan swasta. Dengan melibatkan pihak swasta diharapkan bisa mempercepat pembangunan PSN tersebut demi kepentingan rakyat.

"Saya minta agar diperhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta dampak pada upaya (penurunan) kemiskinan dan menekan ketimpangan,” kata Jokowi.

Jokowi meminta PSN  harus betul-betul terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Ia mengingatkan untuk pembiayaan PSN tersebut tidak mungkin hanya mengandalkan APBN saja, perlu model-model pembiayaan alternatif dan kreatif yang menarik minat investor untuk ikut membiayai proyek-proyek tersebut.

"Dalam pelaksanaannya saya juga minta jangan semuanya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta, terutama swasta-swasta yang berada di daerah di mana proyek itu dikerjakan," pungkasnya. (K03/hm)

Tags: