Jelang Tahun Pemilu, Jokowi Minta Dunia Usaha Tidak Wait and See

Bareksa.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada dunia usaha untuk tidak wait and see sekarang ini, termasuk memasuki tahun politik pada 2018 mendatang. Para pengusaha diharapkan memacu aktivitas bisnisnya lebih kencang karena Jokowi meyakini pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2018 dan pemilihan presiden (Pilpres) di 2019 tidak memberikan pengaruh negatif terhadap dunia usaha di Tanah Air.

Jokowi menilai pesta demokrasi seperti pilkada serentak di 2018 dan pilpres 2019 justru akan memberi efek positif terhadap perekonomian. Pihak-pihak terkait diharapkan tidak memperkeruh suasana dan membiarkan perekonomian bisa tumbuh secara maksimal guna mencapai sejumlah indikator yang sudah ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). (Baca : Proyek Tol Trans Sumatera Bukti Serius Pemerintah Himpun Dana di Pasar Modal)

"Di 2014 kita ada Pilpres lalu kita wait and see, di 2015 ada 150 Pilkada kita wait and see, di 2016 ada 101 Pilkada kita wait and see, nanti di 2018 ada 171 Pilkada kita wait and see, dan nanti di 2019 ada Pilpres kita wait and see juga. Apa mau seperti itu?," tegas Jokowi, di Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.

Menurut Jokowi, secara persespi harus ada perbedaan mendasar mengenai politik dan ekonomi. Keduanya harus berjalan beriringan tanpa mengganggu satu dengan yang lainnya. Adapun konstelasi politik, lanjut dia, bisa berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kondisi tersebut harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Saya rasa yang ekonomi ya berjalan di ekonomi dan politik ya berjalan di politik. Tadi saya dibisikin sama Pak Darmin (Darmin Nasution), konstelasi politik bisa menambah 0,2-0,3 persen ke pertumbuhan ekonomi karena ada belanja iklan, spanduk, kaos, dan ada belanja sembako, jadi justru (pertumbuhan ekonomi) naik. Jadi, mari kita memulai bersama," kata Jokowi. (Lihat : Jokowi Sebut Ekonomi Indonesia Bertransformasi dari Komoditas ke Pelayanan)

Jokowi menilai ini bukan pertama kali bagi Indonesia menyelenggarakan Pilkada serentak dan Pilpres. Adapun kesemuanya sudah berjalan dengan baik termasuk di stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi. "Yang kemarin baik-baik saja dan aman-aman saja. Ekonomi kita tidak terpengaruh dengan pilkada-pilkada yang kemarin kita jalankan," tuturnya.

Rating Investasi

Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Solo ini juga menyinggung situasi dan kondisi ekonomi Indonesia yang masih bergerak di zona positif. Bahkan, lembaga pemeringkat internasional seperti Moody`s, Fitch Rating, dan S&P memberikan layak investasi atau investment grade ke Indonesia. (Baca : Kerja Sama dengan Swasta dan Asing, Pemerintah Tegaskan Tidak Jual Aset Negara)

Tidak hanya itu, kata Jokowi, peringkat daya saing Indonesia di global terus membaik yakni meningkat dari peringkat 41 menjadi peringkat 36 dari 137 negara di dunia. Bahkan, ease of doing business juga terus membaik di mana pada 2014 berada di urutan 120 dan kini sudah berada di peringkat 72.

"Menurut saya dalam tiga tahun merupakan loncatan yang sangat pesat. Tapi, target saya bukan di peringkat 72 untuk ease of doing business. Saya sudah perintahkan Menko Perekonomian targetnya itu di peringkat 40 pada 2019. Melihat angka ini artinya menurut saya harus optimistis. Kita harus optimistis," tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur masih terus digenjot oleh pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Untuk itu, semua pihak baik ekonom hingga para pengusaha harus optimistis dan segera bergerak guna menggeliatkan perekonomian Indonesia. (Lihat : Pemerintahan Jokowi Kaji Blended Finance untuk Biayai Infrastruktur)

"Negara lain melihat kita optimistis dengan ekonomi kita. Kenapa kita sendiri malah tidak optimistis. Mari kita lihat angka-angka. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga disumbang ekspor barang dan jasa 17,27 persen serta investasi besar juga 7,11 persen, ini sebuah angka sangat positif," tegas Jokowi.

Selain itu, tambahnya, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tumbuh 6,01 persen, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,93 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh 3,46 persen. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor informasi jasa dan informasi yang berada di angka 9,8 persen.

Pembangunan Infrastruktur

Sedangkan terkait infrastruktur, kata Jokowi, pemerintah terus fokus untuk mempercepat pembangunan infrastuktur karena dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di jangka menengah dan jangka panjang. (Baca : Ini Rincian Pencapaian Ekonomi Pemerintahan Jokowi - JK dalam 3 Tahun)

"Urgensi infrastruktur adalah kondisi infrastruktur masih jauh dari ideal bahkan cenderung memburuk. Karenanya kita fokus dan konsentrasi percepatan pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Ketua Umum Kamar dan Dagang Indonesia, Rosan P Roeslani, mengungkapkan pengusaha masih membutuhkan kepastian regulasi dan kepastian fiskal untuk menciptakan permintaan di masyarakat. Adapun para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia siap mendukung program pemerintah terkait memacu pertumbuhan ekonomi.

"Bagaimana memanfaatkan selain ada pilkada yang menumbuhkan ekonomi karena cetak kaos lebih banyak dan iklan lebih tinggi," kata Rosan.(K03/AM) (Lihat : Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi - JK Klaim Ciptakan 3,4 Juta Lapangan Kerja)