Berita Hari Ini : Holding BUMN Tambang Dikebut, AirAsia Backdoor Listing

Bareksa.com – Berikut adalah berita terkini terkait ekonomi nasional dan aksi korporasi perusahaan yang dirangkum dari sejumlah media, Rabu, 30 Agustus 2017.

Holding Tambang Dikebut

Pemerintah mempercepat pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) tambang menyusul komitmen Freeport-McMoRan Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat untuk melepas 51 persen saham di PT Freeport Indonesia kepada Indonesia.

Kepemilikan pemerintah di PT Freport Indonesia baru sebesar 9,36 persen. Masih ada sisa 41,64 persen saham lagi yang yang harus dilepas Freeport Indonesia kepada Indonesia. Menteri BUMN Rini M. Soemarno menegaskan pemerintah sedang mengkaji tahapan divestasi. “Kemunginan besar holding pertambangan dengan beberapa BUMN,” jelasnya.

Indonesia AirAsia Backdoor listing

PT Indonesia AirAsia bakal masuk ke Bursa Efek Indonesia melalui skema backdoor listing. Hal itu terungkap dalam keterbukaan informasi PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP).

Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan perdagangan ini akan melakukan sejumlah aksi korporasi untuk memuluskan rencana Indonesia AirAsia masuk pasar modal nasional. Rimau Multi Pratama akan segera mengadakan rapat umum pemegang saham luar basa (RUPSLB) dengan agenda di antaranya melakukan penambahan modal dan inbreng dengan Indonesia AirAsia.

Rimau akan melangsungkan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Jumlah saham baru yang akan diterbitkan sebanyak 13,65 miliar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 250 per saham. Artinya, jumlah penambahan modal akan mencapai Rp 3,41 triliun.

PT Persindo Nusaperkasa dan AirAsia Investment Ltd akan berlaku sebagai pembeli siaga atas hak saham pemegang saham utama Rimau Pratama.

Laba Bersih PP Naik

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 732 miliar hingga Juli tahun ini, atau meningkat 70 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 431 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 43 persen dari target laba bersih perseroan tahun ini.

Direktur Utama PTPP, Tumiyana, menuturkan perseroan telah menantongi kontrak baru sebesar Rp 21,8 triliun selama periode Januari-Juli 2017. Dengan begitu, perseroan telah merealisasi 53,7 persen dari target kontrak baru tahun ini yang sebesar Rp 40,6 triliun. “Perseroan optimistis bisa mencapai target kontrak baru tahun ini,” katanya.

PLN Akuisisi Tiga Tambang Batubara

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berencana mengakuisisi sebanyak tiga tambang batu bara di Sumatera dan Kalimantan. Akuisisi dilakukan melalui kerja sama dengan produsen listrik swasta untuk mengerjakan PLTU mulut tambang.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Supangkat Iwan Santosa, mengatakan biaya pokok produksi listrik bergejolak karena perseroan tidak dapat mengendalikan harga energi primer, termasuk batu bara. Hal ini utamanya karena harga batu bara yang dijual ke PLN mengacu pada harga dunia.

“Target kami ada tiga PLTU, yaitu PLTU Mulut Tambang Jambi-1, Kalselteng-3 dan Kaltim-5 yang tambangnya akan diakuisisi,” ujar Iwan.

Realisasi Investasi Rendah, BKPM Lakukan Restrukturisasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat dari total komitmen investasi sebesar Rp 4.837 triliun selama periode 2015 hingga semester I 2017, baru sebesar Rp 1.494 triliun atau sebesar 30,9 persen yang terealisasi.

Salah satu faktor yang diidentifikasi oleh BKPM sebagai penyebab rendahnya realisai adalah karena perizinan daerah yang beragam dan tidak standar.

Kepala BKPM Thomas Lembong, mengemukakan reorientasi dan restruktruisasi yang dilakukan BKPM salah satu upaya menjawab keluhan investor teradap pelayanan investasi daerah. “Ada yang sudah baik sekali, namun banyak yang masih menggunakan paradigma kuno. Akhirnya, mereka menjadi bagian dari masalah dan menghambat realisasi investasi,” katanya.

Dengan reorientasi dan resturktuisasi diharapkan bakal meningkatkan realisasi investasi di daerah. Investasi menjadi satu-satunya motor yang diharapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.