Begini Strategi Sri Mulyani Jaga Peringkat Investment Grade
Bareksa • 04 Jul 2017
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan mengenai keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, di Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Salah satunya dengan memperbaiki basis pajak sambil menjaga kedisiplinan belanja pemerintah
Bareksa.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap menjaga peringkat investment grade yang telah diterima Indonesia dari beberapa lembaga rating internasional, khususnya S&P. Di antaranya dalam hal kebijakan-kebijakan fiskal.
Sri Mulyani bercerita, peringkat layak investasi oleh S&P yang baru-baru ini diterima Indonesia tidak lepas dari kinerja fiskal. “Terutama jika kita bisa menjaga kredibilitasnya (fiskal),” terang Sri Mulyani dalam Dialog Ekonomi dengan Para Pelaku Pasar di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 4 Juli 2017.
Salah satu masalah fiskal yang bisa menjaga status investment grade adalah penerimaan pajak. Sri Mulyani menjelaskan Indonesia harus tetap bisa mempertahankan sekaligus memperbaiki basis pajak (tax based) dan rasio pajak (tax ratio).
Selain itu, lanjut dia, belanja pemerintah juga jadi faktor lainnya. “Jangan sampai pemerintah belanja secara ugal-ugalan. Jadi harus disiplin walaupun punya ambisi besar untuk membangun infrastruktur,” kata Sri Mulyani.
Dalam hal belanja pemerintah, dia mengatakan, Indonesia harus bisa menjelaskan bahwa tidak semua dana belanja berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena pada prakteknya juga melibatkan pihak swasta.
“Dan defisit neraca perdagangan juga harus kita jaga,” imbuhnya.
Sri Mulyani pernah menyampaikan, Indonesia akan kebanjiran dana segar dari investasi. Ini terjadi karena Indonesia meraih status investment grade.
Menurut Sri Mulyani, pasca S&P memberikan investment grade banyak perbankan internasional yang menawarkan financing ke Indonesia. Dia memperkirakan akan ada dana sebesar US$ 700 miliar atau setara Rp 9.300 triliun (Kurs Rp 13.300).
Dana-dana itu sebenarnya bisa saja masuk Indonesia lebih cepat. Namun selama ini terkendala karena Indonesia belum belum mendapatkan peringkat investment grade dari tiga lembaga pemeringkat, Fitch Rating, Moody's dan S&P.