4 Tahun Menjabat Gubernur, Bagaimana Cara Ahok Selesaikan Permasalahan Jakarta?

Bareksa.com -  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi dilantik sebagai gubernur sejak 19 November 2014, menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden. Berduet bersama Jokowi, Ahok menjabat sebagai Wakil Gubernur selama periode Oktober 2012 - Oktober 2014

Jika ditelisik, sejak masa awal menjabat menjadi Wakil Gubernur dan sekarang menjadi Gubernur Jakarta, sejumlah sektor menjadi fokus utama kerjanya. Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah sumber resmi lainnya, Bareksa mengkompilasi apa saja yang telah dilakukan oleh gubernur yang dibilang kontroversial ini.

Salah satu fokusnya adalah sektor kesehatan. Hal ini bisa dibilang sebagai fokus utama Ahok dalam meningkatkan kesejahteraan Jakarta. Dari anggaran Pemprov Jakarta tercermin kenaikan anggaran kesehatan hingga 247 persen menjadi Rp5,2 triliun pada 2015 dari sebelumnya Rp2,1 triliun pada 2011.

Termasuk dalam program kesehatan ini adalah penyediaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Untuk tahun 2015, Pemprov menganggarkan Rp1,3 triliun untuk program KJS.

Kesejahteraan rakyat juga diperbaiki dengan penyediaan tempat tinggal yang layak. Pada masa Ahok menjabat sebagai gubernur, Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembangunan 50 ribu unit hunian rumah susun (rusun) di seluruh wilayah Ibukota hingga 2017. Ini ditujukan antara lain untuk menampung warga yang tempat tinggalnya digusur dari wilayah yang tidak layak. Menurut data Pemprov DKI, sepanjang tahun 2015 tercatat 18 ribu unit rusun telah dibangun di 10 wilayah Jakarta.

Anggaran dana untuk perumahan ini naik 4 kali lipat menjadi Rp2,1 triliun tahun 2015, dari sebelumnya hanya Rp500 miliar pada 2011. Bahkan di tahun 2014, anggaran untuk perumahaan sempat mencapai Rp3,2 triliun.

Ahok juga memperbanyak ruang terbuka hijau untuk mendukung sektor lingkungan hidup. Sebagai contoh di awal tahun 2016 sebanyak 10 taman telah diresmikan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sepuluh taman yang diresmikan Ahok adalah Taman Cakung, Taman Kelapa, Taman Zodja, Taman Kalibaru Timur, Taman Jagakarsa, Taman PPA, Taman Maja, Taman Tanjung 2, Taman Lebak Bulus 3, dan Taman Sunter. Sepuluh taman yang dibangun sejak 2015 itu tak hanya memperindah ekosistem, tapi juga mengakomodasi kebutuhan rekreasi masyarakat.

Hal ini juga terlihat dari anggaran untuk lingkungan hidup yang naik 260 persen menjadi Rp3,4 triliun pada 2015 dibandingkan Rp1,3 triliun pada 2011.

Upaya Ahok memperbaiki Jakarta juga terlihat dari penyediaan infrastruktur dan pembangunannya melalui pekerjaan umum. Sejak awal Ahok menjabat, porsi anggaran pekerjaan umum ini telah meningkat 260 persen menjadi Rp13,3 triliun pada 2015 dari sebelumnya Rp5,1 triliun pada 2011.

Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa rencana pembangunan dan penyediaan transportasi masal, pembangunan light rail transit (LRT) yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2018. Lalu pembangunan mass rapid transit (MRT) akan tetap dioptimalkan, walaupun sempat terkendala pembebasan lahan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Sedangkan pengoptimalan pada moda transportasi bus Transjakarta akan dilakukan dengan pembangunan jalur layang.

Grafik: Pergerakan Anggaran Kesehatan, Perumahan, Lingkunan dan Pekerjaan Umum Jakarta

Sumber: Pemerintah Provinsi Jakarta

Sejumlah fokus ini dapat direalisasikan seiring dengan total pendapatan yang diperoleh melonjak tajam. Menurut data Bank Indonesia, realisasi pendapatan tahun 2015 mencapai Rp44,3 triliun. Angka ini naik 90 persen jika dibandingkan tahun 2011 sebelum Ahok menjabat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa Ahok pun melesat 51 persen menjadi Rp33,8 triliun dalam waktu empat tahun, akibat digenjotnya pendapatan pajak yang menyasar warga kalangan menengah-atas, khususnya kaum berduit. Sejumlah tarif pajak dinaikkan, termasuk pajak kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan tarif progresif menjadi 2 persen per Januari 2015, dari sebelumnya 1,5 persen. Selain itu, pajak hiburan didongkrak 30 persen, dari sebelumnya cuma 20 persen. (hm)

Grafik: Realisasi Pendapatan, PAD, dan Pendapatan Pajak DKI Jakarta

Sumber: Bank Indonesia