Dibantu Kemendes Keramba Ikan Kerapu, Penghasilan Nelayan Ini Capai Rp44 Juta

Bareksa.com - Udara panas pada siang hari itu Minggu, 1 Mei 2016, tersapu angin pantai yang lembab di pesisir Pantai Panimbang, Desa Tanjung Jaya, Pandeglang, Banten. Anto, 34, berjongkok di bawah rimbun pohon yang menghalau sinar matahari. Tangannya sibuk menyulam jaring ikan yang sobek tersangkut karang.

Berkaus biru terang dan bercelana pendek hitam, bapak beranak satu itu pun mulai bercerita kepada Bareksa tentang mata pencahariannya. Selain mencari ikan di laut, Anto kini juga memelihara ikan kerapu di dalam keramba, yang dia peroleh dari bantuan Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT).

"Kalau saya hanya mencari ikan sebagai nelayan, penghasilan hanya sekitar Rp20.000 sehari. Kadang tidak menentu, tergantung musimnya," ujarnya.

Semenjak lima bulan lalu, Anto dan sejumlah warga Kampung Cipanon lain secara berkelompok mengelola keramba untuk budidaya ikan kerapu. Penghasilan mereka pun bertambah lebih dari dua kali lipat. Setelah malam pergi melaut, siang harinya dia mengurus keramba yang sebentar lagi bakal dipanen.

Hitungannya, pada panen kali ini, kelompok Anto yang terdiri dari 10 orang nelayan bisa menghasilkan empat kwintal (400 kilogram) ikan kerapu. Harga ikan mencapai Rp120 ribu per kilogram. Dikurangi biaya transportasi, pakan, dan upah pekerja keramba, dari hasil panen itu diperkirakan mereka bisa mendapat penghasilan sebesar Rp44 juta.

Jadi, bila dibagi rata, setiap anggota kelompok bisa mendapat Rp4,4 juta untuk sekali panen dalam lima bulan. "Kalau panen nanti ada tambahan penghasilan hampir Rp1 juta per bulan. Uang tersebut bisa kami kumpulkan lagi untuk membeli bibit di musim berikutnya," katanya sambil tersenyum, sumringah.

Nelayan lain, Bakri, 50, juga menjelaskan keuntungan yang didapatnya dari program bantuan budidaya ikan dalam keramba, yang bisa dikelola secara tumpang sari tersebut. Selain kerapu, keramba yang dikelola oleh warga Cipanon itu juga diisi dengan ikan lain seperti ikan kwe, kakap merah, lobster, dan lainnya. Keragaman ikan tersebut memberikan potensi pendapatan yang lebih besar bagi warga.

"Karena satu keramba bisa diisi delapan kotak, dan ini hanya tiga kotak berisi bibit kerapu, yang lainya kosong. Jadi, daripada nganggur, kotak keramba itu bisa dimanfaatkan untuk membesarkan ikan lainnya,” kata Bakri.

FOTO: Menteri Desa PDTT Marwan Jafar mengunjungi panen raya ikan kerapu di Kampung Cipanon Desa Tanjung Jaya, Kabupaten Pandeglang (Sumber: Kemendes PDTT)

Mengentaskan daerah tertinggal

Cipanon, bersama Cipakis, Binar, dan Kali Caah adalah empat kampung di pesisir pantai Desa Tanjung Jaya yang menerima bantuan program budidaya kerapu dari Kemendes PDTT. Total ada 48 keramba beserta bibit kerapu yang diserahkan untuk warga Desa Tanjung Jaya. Desa ini berada di Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, yang masuk dalam daftar daerah tertinggal. Program bantuan Kemendes ini bertujuan melepaskan desa setempat dari ketertinggalan ekonomi.

Sekretaris Desa Tanjung Jaya, Asep Supriadi, kepada Bareksa mengatakan meski nilainya tidak begitu besar, program bantuan ini telah menggairahkan kehidupan ekonomi setempat. Sejumlah warga yang sebelumnya menganggur kini ikut bergabung dalam kelompok budidaya ikan tersebut.

“Kalau dihitung dari penyerapan tenaga kerja, untuk saat ini belum begitu besar. Sekitar 30 persen warga yang pekerjaan sebelumnya tidak menentu sekarang ikut bergabung dalam kelompok budidaya kerapu tersebut,” katanya.

Kabupaten Pandeglang, salah satu dari 122 daerah tertinggal di Indonesia, sudah mendapat kucuran dana bantuan dari Kementerian Daerah Tertinggal senilai Rp33 miliar. Hasilnya, 65 desa sudah berhasil dientaskan dan dikeluarkan dari status 'tertinggal'. Diharapkan, Desa Tanjung Jaya juga akan segera naik kelas setelah menerima bantuan keramba tersebut.

Selain Pandeglang, daerah tertinggal yang akan diberi bantuan khusus pada tahun ini adalah Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah. Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT telah menyiapkan pilot project pembangunan sentra tanaman kakao di kabupaten ini.

Daerah yang terletak di pesisir timur Sulawesi ini membentang sepanjang Teluk Tomini. Kakao, yang buahnya bisa diolah menjadi cokelat, merupakan potensi utama kabupaten ini. Produksi kakao dari Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2014 mencapai 69.982 ton, atau setara dengan 48 persen total produksi Provinsi Sulawesi Tengah. Secara nasional, Sulawesi Tengah merupakan penghasil terbesar kakao dengan kontribusi 21 persen produksi nasional.

Sekretaris Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Razali, mengatakan program budidaya kerapu di Pandeglang dan pengembangan perkebunan kakao di Parigi Moutong diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal daerah tertinggal. Keduanya merupakan program unggulan percontohan instansinya pada tahun ini.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-19, target daerah yang harus dientaskan adalah 80 kabupaten dari total 122 daerah tertinggal per tahun 2014. Penentuan daerah tertinggal didasarkan pada enam kriteria dan 27 sub kriteria. Kriterianya adalah dari segi infrastruktur, kondisi ekonomi daerah, kapasitas daerah, sumber daya manusia, aksesabilitas, dan karakteristik daerah.  

Razali mengatakan untuk keperluan itu, kementerian yang dipimpin Marwan Jafar ini sudah menyiapkan dana yang cukup besar. "Sebesar Rp961 miliar untuk tahun ini, yang akan kami gelontorkan kepada desa-desa tertinggal. Bantuan itu juga diberikan dalam bentuk barang modal, di samping proyek yang dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait," dia menerangkan kepada Bareksa.

Lebih lanjut dia memaparkan bahwa sebagian besar daerah tertinggal berada di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Semua daerah di Papua--kecuali Ibukota Jayapura--termasuk dalam kategori tertinggal. Demikian juga sebagian besar Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, pemerintah akan fokus memberikan bantuan kepada daerah-daerah tersebut.

"Pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Fokus bantuan pemerintah bagi daerah tertinggal adalah infrastruktur--proyek atau bantuan infrastruktur irigasi ke sawah di desa-desa, infrastruktur akses jalan desa, dan infrastruktur di pasar desa." (AD | kd)