Banyak Dikritik, Inilah Data Kinerja Sektor Perikanan di Bawah Menteri Susi

Bareksa • 07 Apr 2016

an image
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjalan meninggalkan Istana Merdeka usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu (16/9). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Investasi di sektor perikanan melonjak 13 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Bareksa.com – Seiring merebaknya kembali kabar soal reshuffle kabinet, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jadi sorotan. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengemukakan ada pihak-pihak yang gencar melobi agar Susi digusur dari kabinet. Sejumlah kebijakan keras Susi kini disoal banyak pihak, khususnya yang terkait penenggelaman kapal ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, moratorium kapal asing dan larangan transhipment atau kegiatan bongkar muat antar kapal di laut.

Bagaimana sebenarnya kinerja Menteri Susi? Analis Bareksa menelusuri data kinerja sektor perikanan Indonesia di bawah komando wanita bertato pemilik ‘Susi Air’ ini.

Berdasarkan data Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), produksi perikanan yang berasal dari perikanan tangkap maupun budidaya pada kuartal III 2015 mencapai 14,8 juta ton. Jumlah ini 71,4 persen dari total produksi perikanan 2014 yang sebesar 20,7 juta ton, menurut data BPS.

Pada kuartal I 2015, volume produksi ikan Indonesia sempat lebih rendah dibandingkan 2014. Namun, pada kuartal III 2015 volume produksi telah meningkat. Produksi perikanan tangkap dan budidaya naik 4,3 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa implementasi IUU Fishing hingga larangan transhipment tidak banyak mempengaruhi volume produksi.

Meskipun demikian, Ketua Bidang Perikanan APINDO Thomas Dharmawan, kepada Bareksa Februari lalu, mengemukakan sejak terbitnya Permen KP No. 56 & 57 Tahun 2014 dan No. 1-4 Tahun 2015, kapal-kapal ikan legal berhenti beroperasi dan kapal dibatasi maksimal 150 gross ton. Akibatnya, industri pengolahan ikan sempat terganggu. Thomas mengharapkan jumlah kapal ikan domestik dapat ditambah untuk menjaga pasokan bahan baku.

Grafik: Produksi Perikanan Indonesia 2010-15 (Juta Ton)

Sumber: BPS, KKP

Sementara itu, menurut data neraca perdagangan, sektor perikanan membukukan surplus yang konsisten sejak 2010. Angkanya terus naik setiap tahun. Hingga akhir 2014, surplus neraca perdagangan perikanan Indonesia telah meningkat 70,7 persen menjadi US$4,2 juta dibanding 2010. Namun, di tahun 2015 semasa Susi jadi menteri, surplus perikanan per kuartal III 2015 baru membukukan US$3 juta atau sekitar 71,4 persen dari total surplus neraca perdagangan 2014.

Grafik: Produksi Perikanan Indonesia 2010-15 ($ Juta)

Sumber: KKP

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan pada 2015 cukup tinggi, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Per 2015, pertumbuhan PDB sektor perikanan mencapai 8,4 persen. Ini di atas laju pertumbuhan PDB nasional yang hanya 4,8 persen. Di masa Susi, angka pertumbuhan sektor perikanan bertengger di atas 8 persen, padahal selama periode 2011-14 hanya berkisar 6-7 persen.

Mengutip berita KKP, Susi mengungkapkan faktor pertumbuhan PDB sektor perikanan pada kuartal III 2015 dipicu oleh peningkatan produksi perikanan dan adanya perubahan laju implisit--perubahan harga di tingkat produsen.

Hal ini juga meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Indonesia. Sejak 2011, kontribusi sektor perikanan Indonesia terus meningkat dari 2,1 persen menjadi 2,5 persen pada 2015.

Grafik: Laju Pertumbuhan PDB Sektor Perikanan dan Nasional Serta Kontribusi Sektor Perikanan (%)

Sumber: BPS

Yang menarik, dari segi investasi, performa Menteri Susi sangatlah baik. Total investasi baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 112 persen. Bahkan, investasi oleh PMDN melonjak 13 kali lipat.

Grafik: Investasi Perikanan 2010-15 (Rp Miliar)

Sumber: KKP

Meningkatnya investasi di sektor perikanan didukung adanya insentif yang diberikan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM. Selain itu, penerapan kebijakan secara konsisten untuk memberantas kapal ikan ilegal, ikut meningkatkan kepercayaan investor untuk masuk ke sektor ini. Terus meningkatnya arus investasi di sektor ini diharapkan membawa dampak positif dalam jangka panjang bagi perkembangan sektor perikanan nasional.

Jadi, perlukan Menteri Susi di-reshuffle? (kd)