Banten Punya BPD Sendiri. Apa Dampaknya Terhadap BJBR?

Bareksa.com – Beberapa waktu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan ada akuisisi Bank Pundi oleh Pemprov Banten melalui entitas Banten Global Development (BGD). Rencana akuisisi Bank Pundi ini akan memuluskan langkah Pemprov Banten untuk memiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD) sendiri. Mengutip Kontan, BPD Banten rencananya akan didirikan pada Februari 2016 dan prosesnya telah berjalan semenjak Mei 2015.

Lantas adakah dampak akuisisi ini terhadap PT Bank Jabar Tbk (BJBR)?. (Baca juga : Akan Diakuisisi Pemprov Banten, Harga Saham BEKS Melonjak 35%)

Banten yang termasuk ke dalam wilayah operasional BJBR memiliki kontribusi signifikan terhadap bisnis BJBR, baik dari segi pendanaan maupun pembiayaan. Selain itu, Banten memiliki 13,13 persen saham BJBR dengan rincian  5,37 persen dimiliki Pemprov Banten dan 7,76 persen dipegang pemerintah kabupaten dan kota.

Kontribusi daerah Banten terhadap pendapatan BJBR cukup besar. Dari segi pemegang deposito, wilayah Banten memiliki porsi 17,5 persen atau Rp 14,8 triliun seperti yang tercatat di laporan keuangan kuartal ketiga 2015. Pertumbuhan deposito Banten pun tergolong tinggi bila dibanding Jawa Barat sebesar 44,4 persen pada kuartal ketiga ini.

Grafik Kontribusi Deposito BJBR Berdasar Wilayah (Rp. Triliun)

Sumber : BJBR, Bareksa.com

Dari segi laba, kontribusi wilayah Banten juga cukup besar. Meskipun turun, wilayah Banten menyumbang laba sebelum pajak penghasilan (Earning Before Interest/EBIT) tertinggi pada kuartal III- 2015. EBIT daerah Banten yang dibukukan tercatat Rp 649,9 miliar atau sekitar 60 persen dari total EBIT BJBR. Wilayah Jabar sebagai daerah inti hanya mencatatkan EBIT 241,8 miliar atau sekitar 22 persen.

Grafik EBIT BJBR Berdasar Wilayah (Rp Miliar)

Sumber : BJBR, Bareksa.com

Seperti dikutip dari laporan riset Citi kepada nasabah tanggal 23 November lalu, rencana aksi pemprov Banten bisa mempengaruhi bisnis BJBR. Saat ini Pemprov dan Pemda Banten menyumbang 14 persen total deposito BJBR dan 17 persen pinjaman PNS/pensiunan. Biasanya PNS dan pensiunan Pemprov maupun Pemda akan menunjuk BPD di masing-masing wilayah untuk keperluan keuangannya, seperti pembayaran gaji, fasilitas pinjaman dan deposito.

Oleh karena itu, menurut riset Citi, bila Banten punya BPD sendiri, sumber sumber pendanaan dan pembiayaan untuk BJBR dari PNS/pensiunan Banten berpotensi akan berubah.

Sampai artikel ini diturunkan, Head Investor Relation BJBR Hakim Putratama belum merespons pertanyaan Bareksa yang dikirim melalui pesan singkat (SMS).

Grafik Jumlah Pinjaman Berdasar Wilayah

Sumber : Citi, Bareksa.com