Holding BUMD, Solusi Ahok Danai Pembangunan Jakarta. Mungkinkah?

Bareksa.com - Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2015 membuat Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa Ahok mencari jalan lain untuk mendanai pembangunan infrastruktur Ibukota. Pasalnya, pemerintah DKI Jakarta dituntut bekerja cepat untuk menyambut Asian Games 2018 mendatang. Sementara proses birokrasi anggaran yang cukup panjang membuat berjalannya pembangunan terganggu.

Perselisihan Ahok dengan DPRD akhirnya berujung pada keputusan Dewan menolak RAPBD yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Terpaksa Ahok menggunakan anggaran 2014 untuk mendanai operasional dan pembangunan 2015. Dana untuk pembangunan infrastruktur DKI Jakarta periode 2015 pun menurun. Berdasarkan data pemerintah Provinsi DKI, belanja modal 2015 turun menjadi Rp20,4 triliun dibanding 2014 sebesar Rp29 triliun. Padahal, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur DKI Jakarta sangat besar.

Pembangunan kereta ringan (LRT) DKI Jakarta koridor I Kelapa Gading - Kebayoran Lama memakan dana separuh dari belanja modal DKI 2015. Menurut Ario Pramadhi, Direktur Utama PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, anak usaha PT Jakarta Propertindo, untuk LRT koridor I membutuhkan investasi setidaknya Rp11 triliun. "Koridor pertama yang akan kami kerjakan sepanjang 21,6 km bisa menelan Rp11 triliun," katanya Ario seperti dikutip dari Bisnis.com 16 September 2015.

Grafik: APBD DKI Jakarta 2015 & Nilai Investasi Infrastruktur

sumber: jakarta.go.id, diolah Bareksa

Nilai tersebut sudah memakan 50 persen dari nilai belanja modal APBD DKI Jakarta tahun ini sebesar Rp20,44 triliun. Padahal pada saat yang sama, Pemprov DKI Jakarta sedang membangun jalan layang non-tol Ciledug - Tendean senilai Rp2,5 triliun dan jalan layang simpang Kuningan bagian selatan senilai Rp137 miliar.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga sedang merencanakan pembangunan enam ruas tol baru di Jakarta, yakni ruas Semana-Sunter, Sunter-Pulo Gebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, dan Pasar Minggu-Casablanca. Sejumlah proyek tol ini diperkirakan menelan dana Rp41 Triliun.  

Salah satu opsi yang ditawarkan Ahok untuk meraih pendanaan adalah membentuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menjadi perusahaan holding BUMD sekelas Temasek asal Singapura. Jika Jakpro menjadi holding BUMD infrastruktur, maka pilihan pendanaan jadi lebih fleksibel. Jakpro bisa menerbitkan obligasi, suntikan modal oleh pemerintah Provinsi DKI, atau bahkan melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) untuk memperoleh pendanaan dari masyarakat. (Baca juga: Ingin Dicontoh Ahok, Bagaimana Bentuk Bisnis Temasek?)

Ahok awal bulan ini sempat menyatakan minat menyuntik dana melalui penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp10 triliun untuk Jakpro periode 2016. "BUMN disuntik modal sampai Rp 34 triliun, saya mau suntik Rp 10 triliun kepada Jakpro," kata Ahok Jumat 9 Oktober lalu di Balai Kota. Namun, rencana tersebut tentunya masih butuh persetujuan dari DPRD DKI.

Selain suntikan modal, Ahok juga menargetkan Jakpro bisa mencatatkan sahamnya di bursa atau melakukan IPO pada 2018 mendatang.