Jokowi Akan Pangkas 113 Regulasi yang Menghambat Laju Ekonomi

Bareksa.com - Presiden Joko Widodo tengah memeriksa satu per satu 113 regulasi yang diusulkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang dinilai mengganjal roda perekonomian dan dunia usaha. Semua aturan itu akan dihapus atau direvisi.

"Ini penting. Kita akan kumpul di Bogor untuk review bersama. Kalau perlu kita dua hari di sana, tidak boleh pulang," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan senior ekonomi di Istana Merdeka Senin sore, termasuk dihadiri oleh Bareksa.

Review ini merupakan bagian paket deregulasi yang sedang disiapkan tim ekonomi Jokowi untuk mengatasi perlambatan ekonomi. “Pak Darmin (Menko Perekonomian) akan mengumumkannya minggu depan,” kata Presiden.

Dalam 10 bulan masa pemerintahannya, Jokowi telah memulai langkah-langkah memotong birokrasi dalam rangka mempermudah dunia usaha.

Kementerian pemberi izin usaha sudah memulai melimpahkan kewenangannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka menjalankan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one-stop licensing).

Contohnya, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dari 42 izin migas sudah 10 yang dilimpahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pemerintah juga melakukan berbagai pembenahan untuk menurunkan waktu tunggu barang di pelabuhan (dwelling-time) menjadi tiga sampai empat hari, demikian ditegaskan Jokowi. Waktu tunggu sekarang lebih dari lima hari.

"Kita perlu berubah menjadi result oriented, jangan procedure oriented," ujar Jokowi, sambil menekankan bahwa pengusaha tidak boleh dibuat repot oleh prosedur yang berlebihan.

Berkaitan dengan itu, dalam pertemuan dengan para redaktur ekonomi kemarin, Jokowi juga mempresentasikan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah di Tanah Air yang sedang berjalan — dari mulai pembangunan bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Timur, bendungam Passeloreng di Wajo, Sulsel, sampai perluasan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. 

“Ada yang sudah mangkrak bertahun-tahun, sekarang harus jalan,” kata Presiden. “Hambatannya kan cuma dua: perizinan dan pembebasan lahan.”

Penting digarisbawahi, Presiden menekankan bahwa perkembangan pembangunan proyek-proyek infrastruktur ini belum banyak tercermin pada angka pengeluaran pembangunan pemerintah. Ini karena pencairan dana kepada kontraktor baru dilakukan satu kali (uang muka). Para kontraktor baru akan menerima pembayaran di termin berikutnya pada akhir tahun, di bulan Desember. 

Menurut aturan, kontraktor dapat menerima pembayaran kedua dari total tiga tahapan pembayaran saat sekitar 50 persen dari proyek selesai, tapi karena alasan kepraktisan, kontraktor memilih mengurus pembayaran kedua sekaligus bersamaan dengan pembayaran ketiga.

Pembangunan waduk dan pembenahan jalur irigasi mendapatkan prioritas yang tinggi dalam program pembangunan infrastruktur tahun ini.

"Kita punya cita-cita besar untuk menjadi negara pangan. Air harus dinomorsatukan. Waduk tanpa air, swasembada pangan tidak mungkin," ujar Jokowi. "Disuplai apapun kalau tidak ada air, tidak akan jadi. Jagung, sorgun, ternak kalau tidak ada air tidak jadi apa-apa.”  

Sekitar 52 persen dari sistim irigasi di Indonesia rusak, kebanyakan karena pengendapan yang menyebabkan pendangkalan. Jokowi mengatakan pengerukan secara besar-besaran akan dan sedang dilakukan.

“Saya monitor langsung. Kalau saya merasa kurang yakin dengan laporan yang masuk, saya cek sendiri ke lapangan. Jadi, gak bener kalau saya dibilang cuma ground breaking doang… hahaha,” kata Presiden. 

Untuk program irigasi tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp2,8 triliun melalui Kementerian Pertanian dan Rp10,3 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Itu masih ditambah alokasi dana untuk desa sebesar Rp20,7 triliun yang sebagian juga akan digunakan untuk pembenahan irigasi. (kd)