Tiga Kritik Pengusaha Terhadap Kebijakan Kabinet Jokowi

Bareksa.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan para pengusaha meminta presiden segera melakukan langkah khusus terkait kebijakan pemerintah. Pasalnya, kebijakan pemerintah di satu sektor kerap mengganggu sektor lainnya.

"Contohnya kebijakan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. kebijakan ini sangat mengganggu sektor-sektor bisnis lain," katanya dalam acara Silaturahmi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
Ia meminta pemerintah membuat badan koordinasi yang mengsinkronkan kebijakan di satu sektor dengan sektor lain. Badan koordinasi ini mempunyai fungsi seperti BKPM dengan memvalidasi suatu kebijakan pemerintah. "Jadi sebelum kebijakan itu diberlakukan harus divalidasi di badan tersebut," katanya

Chief Executive Officer (CEO) Garudafood Group, Sudhamek Agung Waspodo Soenjoto mengungkapkan hal senada. Sudhamek mengungkapkan barang berharga di Indonesia adalah koordinasi.

"Biaya logistik itu tinggi karena koordinasi hingga tingkat menteri tidak terjadi. Oleh karena itu koordinasi ini harus dipimpin oleh Bapak Presiden sendiri atau paling tidak Wakil Presiden," ujarnya.

Total tarif logistik dari keseluruhan biaya produksi menurutnya mencapai 8-9 persen. Jika hal ini bisa diturunkan hingga 50 persen maka pendapatan perseroan bisa meningkat hingga 50 persen. Dengan demikian pendapatan pajak pemerintah juga akan bertambah sebesar 50 persen.

Ekonom Lana Soelistianingsih, mengungkapkan pemerintah harus berhati-hati dengan tingkat utang. Pasalnya belajar dari pengalaman di beberapa negara, hutang bisa membuat suatu negara bangkrut.

Untuk utang pemerintah, ia yakin pemerintah menambah utang utnuk dipakai sebagai kegiatan positif. Ia yakin pemerintah melalui direktorat pengelolaan utang sangat berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. "Tetapi swasta di waktu yang sama juga melakukan utang luar negeri yang agresif," katanya.

Menurut dia, utang luar negeri mempunyai risiko external yang cukup banyak seperti risiko jatuh tempo dan juga selisih kurs. Yang kerap tidak disadari adalah risiko utang tersebut kadang terakumulasi dan membuat negara terbebani.

"Di ada salah satu bank swasta yang melakukan kesalahan seperti itu dan membuat negara tersebut resesi," katanya.

Presiden Jokowi menerima semua apa yang disampaikan para pengusaha. Menurut dia, utang yang digunakan pemerintah saat ini manfaatnya jauh lebih besar daripada beban bunga dan juga biaya lainnya.

"Loan to GDP kita masih 25 persen. Angka ini masih sangat kecil. Ini artinya pengelolaan keuangan kita masih sehat," katanya.

Melihat potensi ini menurut Jokowi yang penting adalah mengendalikan dana utang tersebut. Jangan sampai dana tersebut malahan mengalir ke sektor yang tidak produktif seperti konsumsi apalagi digunakan untuk subsidi.

Posisi Utang Indonesia

Sumber: Kementerian Keuangan