Menko Sofyan : Giant Sea Wall Masih Dalam Tahap Studi Kelayakan

Bareksa • 14 Apr 2015

an image
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil (kanan), didampingi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (tengah) dan Menteri ESDM Sudirman Said (kiri), memberi keterangan pers seusai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/3). ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

"Masalah apakah layak atau tidak, itu masalah kedua"

Bareksa.com -Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil membantah kabar jika pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) akan ditunda. Pembangunan tanggul raksasa itu masih dalam tahap studi. "Saat ini kami sedang menunggu grand design dari pemerintah Belanda dan juga grand design dari pemerintah Korea. Itu karena memang Giant Sea Wall masih tahap studi," katanya kepada Bareksa.com, Selasa 14 April 2015.

Sofyan juga tidak mengetahui jika Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan pembangunan tanggul raksasa ini ditunda pembangunannya. "Saya tidak tahu ada yang bilang begitu. Yang jelas itu masih tahap studi. Masalah apakah layak atau tidak, itu masalah kedua," ujarnya.

Sofyan menjelaskan reklamasi 17 pulau yang dijalankan oleh Pemerintah DKI Jakarta tidak termasuk ke dalam proyek tanggul raksasa ini.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto kepada Bareksa.com, juga mengatakan tidak ada perubahan jadwal atau pun penundaan proyek NCICD.

Menurut dia, pada rapat terakhir, para menteri kabinet kerja mengatakan proses pembangunannya harus dicermati dari hulu hingga hilir. Inilah yang sedang diformulasikan oleh kementerian. "Giant Sea Wall itu hanya di pinggirnya saja, sedangkan di tengah dan hulunya belum. Di tengah dan hulu ini yang nantinya akan mengundang ketertarikan para donor," katanya.
Untuk itu, pembangunannya juga harus disinkronisasi dengan para donor. Pemerintah juga ingin memastikan perbaikan lingkungan terjadi secara menyeluruh sehingga sesuai dengan tujuan awal pembangunan benteng yang akan menangkal Jakarta dari terjangan air laut ini.

Luky mengatakan, langkah yang harus dilakukan secara cepat saat ini adalah pembangunan dan penguatan Dam karena berlomba dengan penurunan muka tanah. Proyek ini akan diambil oleh pemerintah pusat karena tidak hanya melibatkan DKI Jakarta saja, melainkan juga Jawa Barat dan Banten.

Adapun mengenai reklamasi 17 pulau yang akan dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, diharapkan bisa terintegrasi dengan program ini. Sebab  proyek ini juga bisa meringankan proses reklamasi yang akan dilakukan para pengembang. "Mereka kan seharusnya tidak usah menimbun setinggi yang mereka rencanakan karena sebelumnya mereka tidak berfikir akan ada tanggul Giant Sea Wall," ujarnya.

Jika Giant Sea Wall bisa berdiri, maka tinggi muka air yang berada di dalam kolam akan lebih rendah dari tinggi muka air laut. "Inilah yang nantinya harus dibicarakan oleh pemerintah dengan para pengelola tersebut agar terintegrasi," ujarnya. (pi)