DPRD Vs Ahok -- Mahkamah Agung Dapat Menjegal Pemakzulan, Presiden Tidak Bisa

Bareksa.com - Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan penggunaan hak angket terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, membuka kemungkinan pemakzulan orang nomor satu di DKI ini -- walaupun syarat yang ketat diharapkan dapat membantu membentenginya. 

Sementara beberapa manajer investasi yang dihubungi Bareksa mengatakan bahwa perseteruan Ahok melawan DPRD tidak berikan pengaruh signifikan kepada pasar keuangan. 

Angket adalah hak yang dimiliki DPRD untuk melakukan penyelidikan jika pelaksanaan kebijakan pemerintah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2014, DPRD bisa menggunakan hasil angket untk menyatakan pendapat. 

Lebih lanjut, DPRD dapat menyerahkan pendapatnya kepada Mahkamah Agung (MA) untuk diuji apakah gubernur yang akrab disapa Ahok ini benar-benar melanggar sumpah, menabrak larangan, atau mengabaikan kewajibannya.

Refly Harun, pakar hukum tata negara, kepada Bareksa menerangkan bahwa jika proses angket DPRD berlanjut ke MA, dan MA  membenarkan adanya pelanggaran, maka keputusan tersebut akan dikembalikan ke DPRD.

"Jadi yang memutuskan dimakzulkan atau tidak ya DPRD," katanya. Dalam hal ini, Presiden tidak berhak menolak keputusan DPRD karen keputusan DPRD sudah dibenarkan oleh MA.  

Beberapa anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari fraksi di DPRD seperti Nasdem, PPP dan PKB memang menyatakan menarik dukungan dari proses angket. Tetapi, sejumlah partai besar nampaknya belum akan menarik dukungannya dari proses penyelidikan tersebut.

Politikus Senior PDI-P Pramono Anung saat dihubungi Bareksa enggan memberi tanggapan atas hak angket yang bergulir di Jakarta. Sementara Ramadhan Pohan, Wakil Sekertaris Jendral Partai Demokrat, justru menyarankan untuk menanyakan langsung ke Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI. "Suara mereka mewakili suara Demokrat," katanya saat dihubungi Bareksa. Hal senada juga disampaikan Lalu Mara Satria Wangsa, Wakil Sekjen Partai Golkar.

Perlu di catat, Ahok saat ini merupakan Gubernur tanpa dukungan partai politik di dewan, sehingga pendukung Ahok adalah masyarakat. Managing Director Cirus Network Eko David menilai bahwa Ahok akan didukung oleh masyarakat Jakarta, walaupun saat ini ia tidak berasal dari partai manapun. "Ahok kan kepala daerah, dia kerja untuk masyarakat jakarta, Ahok masih didukung masyarakat."   

Selain itu, langkah yang diambil oleh Ahok untuk menempuh jalur hukum juga dinilai baik karena sejumlah bukti yang dimilikinya dinilai lebih valid.

Eko menekankan pusat permasalahan yang ada pada RAPBD DKI Jakarta yang saat ini memiliki dua versi yakni versi pemerintah provinsi dan versi DPRD. "Sebenarnya penyelesaiannya tinggal memilih RAPBD yang mana yang akan di sahkan," katanya  saat dihubungi Bareksa. Selain itu, Eko menambahkan bahwa RAPBD DKI versi pemerintah provinsi DKI tidak mungkin diganti karena sudah menggunakan sistem e-Budgeting sehingga dinilai lebih valid.

Sebagaimana diketahui, perseteruan DPRD DKI dengan Ahok dimulai karena terdapat alokasi 'siluman' yang diselipkan ke dalam anggaran, diantaranya pengadaan Uninterruptible Power Supply (yang memasok listrik sementara ke peralatan elektronik selama listrik padam), alat fitness, alat marching band, dan lain-lain sebesar Rp12,1 triliun dalam RAPBD DKI yang ditemukan Ahok, setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembalikan RAPBD yang diusulkan DKI. Temuan penyimpangan ini menguak adanya dua versi RAPBD.

DPRD tetap meyakini bahwa tidak ada alokasi siluman dalam RAPBD yang sebelumnya sudah di serahkan ke Kemendagri. Terungkapnya dua versi RAPBD memancing DPRD DKI untuk mengajukan hak angket kepada Gubernur, sebagai ganjaran atas sikap perlawanan Ahok. DPRD mengklaim RAPBD yang telah diserahkan kepada Kemendagri sudah disepakati bersama. 

Seolah tidak gentar dengan tantangan dari DPRD, Ahok melaporkan dugaan penyimpangan pada APBD DKI versi DPRD ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) pada 27 Febuari 2015 bermodalkan bukti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Di luar bukti yang diserahkan, beberapa pemenang tender juga dianggap kurang kompeten. Salah satu perusahaan yaitu PT Frislianmar Masyur Mandiri yang ternyata adalah toko percetakan sederhana dan memberikan layanan fotokopi. Beberapa wartawan yang mengunjungi alamat pemenang tender hanya menemukan sebuah toko kelontong atau bahkan rumah kosong.

Menurut Refly Harun, pada akhirnya kasus ini akan berujung pada suatu titik kompromi. Tetapi, ia menegaskan bahwa kompromi yang melegalkan korupsi tidaklah benar. Refly juga berpendapat bahwa Ahok tidak akan mundur menghadapi konflik yang dihadapinya. "Melihat karakter Ahok saya yakin dia tidak akan mundur," katanya.

Ditengah ramainya permasalahan politik di Jakarta, pasar finansial nampaknya tidak begitu terpengaruh. IHSG sepanjang pekan lalu menguat 0,92 persen dari 5.400,10 menjadi 5.450,29, dengan arus dana asing yang masuk tercatat mencapai Rp3,38 triliun -- artinya investor asing masih memiliki optimisme untuk melakukan investasi di Indonesia. Beberapa perusahaan manajer investasi juga menilai tidak ada pengaruh yang signifikan dari perseteruan Ahok dengan DPRD.

Grafik Arus Dana Asing & Pergerakan IHSG

sumber:bareksa.com

Jamial Salim, direktur PT Sinarmas Asset Management, memandang pengaruh dari panasnya politik ibukota tidak signifikan. "Walaupun APBD Jakarta paling besar, tapi sejauh ini tidak ada dampak ke pasar, terbukti market selalu positif," katanya saat dihubungi Bareksa.

Hal senada diucapkan head research Syailendra Capital, Mulia Santoso, yang berpendapat bahwa konflik Ahok dengan DPRD tidak berdampak serius ke pasar. Lebih lanjut, Mulia memandang 3 faktor dominan yang mempengaruhi pasar yaitu arus dana asing, pergerakan rupiah, serta makro ekonomi Indonesia seperti inflasi dan BI Rate. (qs)