Jokowi-JK: Perlu Pengembangan Infrastruktur Migas, Disamping
• 21 Jun 2014
Ilustrasi - PERSIAPAN JELANG KENAIKAN. Petugas SPBU di kawasan kota Tangerang menyiapkan alat peraga berisi harga BBM setelah dinaikkan. - (ANTARA/Lucky)
Subsidi energi membebani 15-20% dari total belanja negara.
Bareksa.com – Pemerintah mendatang diharapkan dapat mengurangi subsidi Bahan Bakar Energi (BBM) dan listrik. Karena, selama ini subsidi (termasuk di dalamnya subsidi BBM) membebani 15 hingga 20 persen dari total belanja negara.
Dalam dialog dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, hal ini ditanyakan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
"Kita harus mengalihkan subsidi yang tidak produktif dan membebani ekonomi. Selain harus dikurangi, subsidi yang diberikan juga harus tepat sasaran. kita juga harus mengembangkan renewable energy serta mempercepat konversi energi untuk mengurangi beban subsidi. " Ungkap Prabowo Subianto
Sedangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menyatakan masalah energi tidak hanya permasalahan subsidi, tetapi juga pengembangan infrastruktur migas untuk konversi energi serta pembangunan kilang minyak bumi.
"Kita harus memikirkan secara matang untuk pembangunan infrastruktur konversi tersebut, mengujinya, serta memastikan suplai bahan bakunya. Selain itu, diperlukan pula komitmen pemerintah untuk melaksanakan konversi tersebut. Kami optimis dapat mengkonversi ke penggunaan gas dan batubara dalam 3 tahun" ungkap Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menambahkan adanya mafia migas yang menyebabkan Indonesia tidak bisa membangun kilang minyak baru sehingga Indonesia memiliki ketergantungan terhadap impor migas. (NP)
Grafik Anggaran Subsidi terhadap Total Belanja Negara
Note: * Perbandingan Subsidi terhadap Belanja Negara dalam APBN
Sumber: Kementrian Keuangan, diolah Bareksa.com