3 Kunci Pemenuhan Janji Capres Capai Pertumbuhan Ekonomi di
• 11 Jun 2014
Petugas mengisi bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Kawasan Cikini Jakarta ( ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Lin Che Wei dan M. Ikhsan menilai kedua kubu akan sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut
Bareksa.com – Janji pertumbuhan ekonomi yang di atas 7 persen dari masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden, baik Prabowo -Hatta ataupun Jokowi-Jusuf Kalla, dinilai Analis senior dan Direktur Utama Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI), Lin Che Wei serta Ekonom senior dari LPEM UI, Muhammad Ikhsan akan sulit dicapai dengan program-program yang direncanakan kedua kubu tersebut.
Menurut Ikhsan untuk mencapai target pertumbuhan di atas 7 persen, diperlukan beberapa syarat utama, yang pertama terkait realokasi anggaran dimana pemerintah harus mengurangi pengeluaran yang tidak produktif seperti subsidi BBM dan subsidi energi listrik ke sektor yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pendapatan pajak sebesar 1,8 persen dengan perbaikan sistem adminstrasi. Yang ketiga jika pemerintah tidak dapat mengurangi subsidi yang tidak produktif secara gradual, dan lamban meningkatkan pendapatan pajak, maka diperlukan pembiayaan eksternal sehingga akan membuat defisit anggaran sekitar 2-2,5 persen agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.
Lin Che Wei menyoroti mengenai ketidakkonsistenan pada visi dan misi Prabowo yang menargetkan penurunan defisit anggaran menjadi 1 persen di tahun 2019. Sedangkan, Prabowo juga menargetkan untuk menaikkan rasio anggaran belanja menjadi 19 persen pada tahun yang sama. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana pembiayaan belanja negara tersebut jika defisit anggarannya dibatasi.
Sementara disisi Jokowi-Jusuf Kalla menjanjikan tambahan anggaran untuk pertahanan sebesar 1,5 persen dari anggaran. Artinya semakin banyak biaya tetap yang harus dikeluarkan pemerintah, dimana sebelumnya sudah terdapat beban-beban lain seperti dana pendidikan, dana pembangunan daerah. Maka implementasi peningkatan belanja negara pada sektor produktif seperti infrastruktur akan jadi terbatasi.
Jadi siapapun yang akan terpilih nantinya diharapkan dapat mengevaluasi kembali program-program kerja yang dinilai tidak realistis.
Grafik Defisit dan Pembiayaan APBN 2009-2014
Sumber: Kementrian Keuangan