Berita Hari Ini: Subsidi Gaji Cair; Omnibus Law Dorong Infrastruktur Digital​

Bareksa.com - Berikut sejumlah berita dan informasi tentang ekonomi dan investasi yang disarikan dari berbagai media dan keterbukaan informasi Rabu, 7 Oktober 2020.

Vaksin AstraZeneca

Indonesia akan mengamankan vaksin dari AstraZeneca Plc, sebagai bagian rencana untuk memenuhi kebutuhan dosis dari luar negeri sementara berupaya menaikkan produksi dalam negeri demi memberi vaksin untuk populasi 270 juta orang. 

Menurut Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Kementerian Luar Negeri dan BUMN sedang berdiskusi dengan perusahaan berbasis Inggris tersebut. Bambang bertindak sebagai kepala satgas penanganan vaksin Covid-19. 

Pemerintah sedang berupaya mencari vaksin yang efektif segera dengan membuat kesepakatan dengan Sinovac Biotech Ltd asal China dan G42 Healthcare asal Uni Emirat Arab. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memenuhinya dengan memproduksi secara local dosis yang cukup untuk populasi Indonesia, yang terbesar keempat di dunia. 

"Indonesia harus memiliki kemerdekaan dalam produksi vaksin," ujar Bambang dalam siaran Bloomberg TV, dikutip dari Bloomberg. 

Indonesia masih dilanda pandemi virus corona Covid-19 dengan jumlah kasus naik tiga kali lipat ke 300.000 sejak akhir Juli. Lebih dari 11.000 orang telah meninggal karena penyakit ini. 

Sementara itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran setara US$50 miliar untuk mengatasi pandemi dan memitigasi dampaknya. Namun, langkah tersebut belum dapat menghentikan ekonomi untuk berkontraksi dalam dua kuartal berturut-turut.  

Omnibus Law Permudah Insfrastruktur

Undang-undang atau UU Omnibus Law Cipta Kerja memuat aturan tentang telekomunikasi, salah satunya terkait berbagi infrastruktur digital. Pemerintah mengklaim regulasi ini dapat mengatasi persoalan biaya hingga investasi, yang menghambat Indonesia untuk ‘merdeka sinyal’. 

Menteri Kominfo Johnny Plate menjelaskan, UU Omnibus Law Cipta Kerja salah satunya memuat tentang migrasi televisi dari analog menjadi digital. Hal ini akan menghemat kapasitas frekuensi 112 Mhz. Sebab, penggunaan frekuensi 700 Mhz dengan kapasitas 328 Mhz untuk penyiaran terestrial analog bisa dialihkan. 

“Penghematannya dapat dimanfaatkan untuk layanan telekomunikasi mobile broadband,” kata Johnny kepada Katadata.co.id, Selasa (6/10). 

Berdasarkan catatan Kominfo, broadband adalah komunikasi berbasis data dengan kecepatan tingggi yakni 128 Kbps hingga 100 Mbps. Namun, Johnny tidak berkomentar apakah UU Omnibus Law mampu menjadikan Indonesia ‘merdeka sinyal’ secepatnya.

Pada 2018, sekitar 5.300 desa atau 11 persen dari total wilayah di Indonesia belum terakses internet atau blank spot. Sebanyak 3.500 di antaranya berada di Papua. Jumlahnya kini menurun, tetapi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak memerinci datanya.

Selain itu, saat ini ada 12.548 desa yang kualitas internetnya dinilai belum baik karena tidak terakses 4G. Sebanyak 9.113 berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sehingga menjadi tanggungan pemerintah. Sedangkan 3.435 lainnya menjadi tanggung jawab operator seluler untuk menyediakan 4G. 

Trump Stop Negosiasi Stimulus

Presiden AS Donald Trump mengakhiri pembicaraan dengan pemimpin partai Demokrat mengenai paket stimulus baru. Hal ini dilakukan setelah desakan keras dari Gubernur The Fed Jerome Powell untuk belanja lebih besar demi menghindari terhentinya pemulihan ekonomi. 

"Saya telah menginstruksikan perwakilan saya untuk stop bernegosiasi sampai setelah pemilu, ketika saya sudah menang, kami akan menyepakati Rancangan Stimulus yang berfokus pada pekerja keras Amerika dan Usaha Kecil," ujar Trump melalui akun Twitternya, Selasa 6 Oktober 2020. 

Harga saham di Wall Street anjlok setelah Trump mengeluarkan pernyataan tersebut untuk mengakhiri negosiasi sulit selama berbulan-bulan antara pemerintah dan Kongres. Partai Demokrat terbaru mendesak paket senilai US$2,2 triliun, yang tidak didukung oleh Republikan di Parlemen, sementara Gedung Putih mendukung hanya US$1,6 triliun. 

Managing Director International Monetary Fund Kristalina Georgieva menilai krisis ekonomi tahun ini tidak seburuk perkiraan awal IMF. Akan tetapi, Georgieva menilai situasi ke depan akan diwarnai "pendakian yang sulit". Hal itu dipaparkan Georgieva dalam pidato di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (6/10/2020) waktu setempat.

Pada Juni lalu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan terkontraksi 4,9% tahun ini. Namun, PDB dunia mencatatkan kinerja yang lebih baik dibanding ekspektasi IMF pada kuartal II dan III. Fakta-fakta itu diyakini akan membuat IMF merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan PDB tahun ini. Proyeksi itu akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Gambaran hari ini tidak terlalu mengerikan. Kami sekarang memperkirakan bahwa perkembangan pada kuartal kedua dan ketiga lebih baik dari yang diharapkan," ujar Georgieva seperti dikutip CNBC International.

Menurut dia, semua itu tak lepas dari kebijakan-kebijakan luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas moneter di berbagai belahan dunia.

Indeks Keyakinan Konsumen 

Satu lagi tanda kelesuan ekonomi Indonesia terlihat. Tanda tersebut adalah keyakinan konsumen. Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) periode September 2020 sebesar 83,4. Turun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 86,9.

IKK menggunakan angka 100 sebagai titik mula. Kalau masih di bawah 100, maka artinya konsumen punya persepsi yang pesimistis menghadapi samudera ekonomi saat ini dan beberapa bulan mendatang.

Kali terakhir IKK berada di atas 100 adalah pada Maret 2020 dan pada April 2020 sempat berada di titik terendah sejak 2005. Selepas itu IKK mulai membaik dengan kenaikan selama tiga bulan beruntun. Namun pada September 2020 laju kenaikan itu terhenti, IKK kembali terkoreksi.

IKK terdiri dari dua sub-indeks besar yaitu Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Pada September 2020, IKE tercatat 54,1, turun dari bulan sebelumnya yaitu 55,6. Masih sangat jauh di bawah 100.

IKE dibagi lagi menjadi tiga sub-indeks yaitu Indeks Penghasilan Saat ini, Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Pembelian Barang Tahan Lama. Indeks Penghasilan Saat ini dan Pembelian Barang Tahan Lama mengalami penurunan pada September dibandingkan Agustus, sementara Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja naik tipis sekali. Namun ketiganya masih jauh di bawah 100.

"Keyakinan konsumen terhadap penghasilan saat ini dibandingkan enam bulan sebelumnya melemah disebabkan penurunan penghasilan rutin (gaji/honor) maupun omset usaha akibat diberlakukannya kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai kota pada September 2020. Penurunan indeks terjadi pada seluruh kategori pengeluaran, terutama pada responden dengan tingkat pengeluaran Rp 1-2 juta per bulan. Menurut kategori usia, penurunan terbesar terjadi pada kelompok responden berusia 20-30 tahun dan 51-50 tahun," sebut laporan BI.

Dengan penurunan keyakinan terhadap penghasilan, pembelian barang tahan lama (durable goods) pun ikut turun terutama untuk barang elektronik serta furnitur dan perabot rumah tangga. Penurunan terutama terjadi pada responden dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta per bulan. Menurut kategori usia, penurunan terjadi terutama di kelompok 20-50 tahun.

Subsidi Gaji 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahap kelima akan disalurkan hari ini. Jumlah pekerja yang akan menerima subsidi gaji tersebut mencapai 618.588 pekerja. 

Pemerintah sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan terkait penerima subsidi gaji tahap lima dan telah memproses datanya selama empat hari kerja sesuai petunjuk teknis (juknis). 

“Insya Allah akan bisa dicairkan sebagaimana sebelumnya akan disampaikan kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Kemudian KPPN mencairkan kepada bank penyalur. Dari bank penyalur akan disampaikan kepada penerima subsidi gaji atau upah,” ujarnya di Bogor dikutip Kompas.com, Selasa (6/10/2020). 

Ia menegaskan, penerima bantuan subsidi gaji tidak hanya pekerja yang memiliki nomor rekening bank-bank BUMN, tetapi juga pekerja yang memiliki nomor rekening di luar bank milik negara tersebut. 

“Alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan seluruh subsidi upah ini kepada penerima 12,4 juta penerima program. Semuanya sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya. 

Data Kementerian Ketenagakerjaan per 5 Oktober 2020 mencatat, secara total penyaluran subsidi gaji tahap I telah mencapai 99,32 persen, tahap II mencapai 99,32 persen, tahap III mencapai 99,32 persen, dan tahap IV mencapai 95,32 persen.

* * *