Bareksa.com – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menargetkan dana sekitar Rp30 triliun dari penjualan surat utang berbasis investor ritel. Saat ini pemerintah memiliki tiga instrumen surat utang khusus investor ritel.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pemmbiayaan dan Risiko, Luky Alfirman, mengatakan tiga instrumen surat utang berbasis ritel tersebut adalah sukuk negara ritel, obligasi negara ritel dan surat berharga negara (SBN) ritel online. DJPPR bakal menerbitkan sukuk ritel sebagai instrumen investasi ritel yang dirilis pertama tahun ini.

“Kita sudah tetapkan harga 5,9 persen untuk sukuk ritel,” katanya di Jakarta, Jumat, 23 Februari 2018.

Luky menyatakan pemerintah resmi membuka masa penawaran sukuk ritel seri SR-010 hari ini, 23 Februari hingga 16 Maret 2018. Tanggal penjatahan sukuk ritel akan berlangsung pada 19 Maret 2018.

Sukuk ritel SR-010 memiliki tenor 3 tahun, yang akan jatuh tempo pada 10 Maret 2021. Sukuk ritel tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah satu periode imbalan, yakni pada 10 April 2018.

Minimum pembelian sukuk ritel Rp5 juta dan pembelian maksimal Rp5 miliar. Pemerintah telah menunjuk 22 institusi keuangan sebagai agen penjual.

Sebanyak 22 perusahaan agen penjual tersebut adalah Citibank, BRI Syariah, BCA, Bank Commomwealth, Bank Danamon, Bank DBS, Bank HSBC, Bank Mandiri, Bank Maybank Indonesia, Bank Mega, Bank Muamalat, BNI, Bank OCBC, Bank Panin, Bank Permata, BRI, Bank Syariah Mandiri, BTN, Bank CIMB Niaga, MNC Bank, PT Trimegah Sekuritas Indonesia dan Standard Chartered Bank.

Biayai APBN 2018

Sukuk negara ritel memberikan alternatif investasi berbasis syariah kepada masyarakat Indonesia. Hasil penerbitan sukuk negara ritel akan digunakan untuk membiaya pembangunan berbagai proyek dan kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018.

Luky belum mau mengungkapkan target indikasi dari penerbitan sukuk ritel. Saat ini pihaknya masih berdiskusi dengan agen penjual.

Dia mengatakan saat ini pasar finansial masih bergejolak sehingga ketidakpastiannya cukup tinggi. Kondisi itu membuat penjualan sukuk ritel tahun ini cukup menantang.

“Tapi kita ada masa penawaran 3-4 pekan. Kita akan memasarkannya dan meyakinkan investor dengan support agen penjual,” ujar Luky.

Sebenarnya, kata Luky, penjualan sukuk ritel akan lebih mudah apabila kondisi pasar finansial sedang normal. DJPPR sudah memiliki target perolehan dana dari penerbitan sukuk ritel. Akan tetapi dia hanya bersedia memberikan target indikatif dari seluruh produk SBN ritel, yakni sebesar Rp30 triliun.

SBN Ritel Online

Usai menerbitkan sukuk ritel, pemerintah bakal menerbitkan SBN ritel online. Saat ini DJPPR tengah menyiapkan produk tersebut.

Nantinya, jumlah minimum pembelian SBN ritel online lebih rendah dari minimum pembelian sukuk ritel. Nilai pembelian minimum SBN ritel online tersebut sampai saat ini masih dikaji.

“Kita targetkan terbitkan kuartal II tahun ini. Kita akan memperkecil jumlah minimum size-nya,” katanya.

Setelah menerbitkan SBN ritel online, DJPPR kemudian akan menyiapkan penerbitan obligasi negara ritel (ORI). Rencananya, pemerintah akan menerbitkan ORI pada kuartal III atau IV tahun ini. (AM)