Bareksa.com – Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR) meningkatkan sovereign credit rating (SCR) Indonesia dari sebelumnya BBB- outlook positif menjadi BBB dengan outlook stabil pada 8 Februari 2018.

JCR menyatakan ada beberapa faktor kunci yang mendukung kenaikan SCR Indonesia, di antaranya :

Pertama, upaya sinergi pemerintah dalam melakukan reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini berdampak positif tercermin dari kondisi iklim investasi yang semakin kondusif didorong berbagai paket kebijakan ekonomi.

Kedua, menguatnya momentum pembangunan infrastruktur melalui inisiatif proyek strategis nasional.

Ketiga, melambatnya pertumbuhan utang luar negeri korporasi sebagai dampak penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi yang diatur Bank Indonesia sehingga meningkatkan ketahanan sektor eksternal Indonesia.

Keempat, ke-15 Paket Kebijakan Ekonomi dan penurunan suku bunga BI telah mendorong peningkatan investasi swasta khususnya di sektor non komoditas.

Kelima, penurunan defisit transaksi berjalan yang diproyeksikan untuk tetap berada di bawah level yang terkendali serta cadangan devisa yang tinggi menggambarkan penguatan resiliensi Indonesia terhadap gejolak eksternal.

Keenam, sektor perbankan Indonesia tetap sehat dan pembiayaan melalui pasar keuangan tumbuh kuat tercermin dari penerbitan saham, obligasi, dan medium term notes (MTN) yang meningkat.

Ketujuh, JCR mencatat reformasi fiskal yang dilakukan pemerintah Indonesia berupa pengalihan belanja subsidi kepada belanja infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan telah berhasil mengurangi defisit fiskal dan meningkatkan efisiensi belanja.

Tanggapan BI

Menanggapi hal tersebut, Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, menyatakan peningkatan rating oleh JCR mencerminkan semakin meningkatnya keyakinan lembaga internasional terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia dan komitmen pemerintah untuk memperbaiki struktur ekonomi ke depan.

“Pencapaian ini juga menunjukkan upaya sinergi kebijakan yang harmonis antara BI dan pemerintah yang mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (8/02/2018).

Kondisi itu, kata Agus, memberikan suasana kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ke depan, BI akan lebih mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dan pendalaman pasar keuangan di dalam bauran kebijakan yang ditempuh.

“BI juga akan terus berkomitmen dalam mendukung upaya reformasi struktural pemerintah bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan dan inklusif.”

JCR sebelumnya memperbaiki outlook SCR Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade) pada 7 Maret 2017.

Rating Fitch

Sebelumnya Fitch Ratings (Fitch) juga meningkatkan SCR Indonesia dari BBB- dengan outlook positif menjadi BBB dengan outlook stabil pada 20 Desember 2017.

Fitch menyatakan terdapat dua faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut. Pertama, menguatnya sektor eksternal yang didukung oleh kebijakan makroekonomi yang secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas.

Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan nilai tukar yang lebih fleksibel, cadangan devisa yang meningkat tajam, kebijakan moneter yang mampu mengatasi gejolak aliran modal, kebijakan makroprudensial yang mampu mengendalikan utang luar negeri korporasi, pendalaman pasar keuangan yang mampu meningkatkan stabilitas pasar keuangan, serta penetapan asumsi anggaran pemerintah yang kredibel.

Kedua, upaya sinergi pemerintah dalam reformasi struktural yang mampu meningkatkan iklim investasi, seperti tercermin dari meningkatnya peringkat ease of doing business Indonesia. Hal ini juga mendorong penguatan sektor eksternal Indonesia seiring dengan meningkatnya foreign direct investment (FDI) yang diperkirakan dapat menutup defisit transaksi berjalan dalam beberapa tahun ke depan.

Fitch mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan beban utang Pemerintah tetap rendah dibandingkan dengan negara peers. Selain itu, eksposur pemerintah dinilai terbatas atas risiko sektor perbankan, didukung oleh rasio kecukupan modal yang cukup tinggi dan kredit bermasalah yang semakin terkendali.

Fitch juga mencatat dua hal yang menjadi perhatian yaitu masih rendahnya pendapatan per kapita dan penerimaan negara dibandingkan dengan negara peers.