Bareksa.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta industri perbankan di Indonesia tidak hanya mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK) semata tapi tidak maksimal menyalurkan kredit secara merata kepada masyarakat. Industri perbankan diharapkan memperluas cakupan penyaluran kredit di seluruh wilayah sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

"Jangan sampai industri perbankan mengumpulkan DPK tapi kredit susah atau di atas kertas penyaluran kredit bagus tapi di angka pelaporan pemberian kredit hanya ke debitur yang itu-itu saja dan orangnya bisa dihitung. Itu tidak menyebar dan tidak merata," kata Jokowi, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018, di Jakarta, Kamis malam, 18 Januari 2018.

Jokowi menilai industri perbankan harus lebih merata dan meluas dalam menyalurkan kredit di masa-masa yang akan datang. Karenanya perlu ada upaya bersama guna mendorong masyarakat agar bisa terhubung dengan perbankan melalui program-program tunai seperti bantuan pangan non tunai yang akan diperluas di masa mendatang.

"Sekarang kita mengerjakan pemberian sertifikat tanah dan perhutanan nasional untuk mempermudah masyarakat mengakses perbankan. Di 2017, target pemberian sertifikat ke masyarakat yang awalnya setahun hanya 500 ribu, target kita tahun kemarin 5 juta sertifikat diberikan dan ternyata bisa," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Meski demikian, Jokowi tidak menampik target tersebut harus terus berproses dan diikuti perkembangannya. Sedangkan di 2018 ini, kata Jokowi, pemerintah menargetkan sebanyak 7 juta sertifikat diberikan ke masyarakat dan di 2019 target itu kembali meningkat karena ditargetkan mencapai 9 juta sertifikat yang diberikan ke masyarakat.

"Saya yakin bisa. Tapi harus dicek dan diawasi terus baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semuanya. Karena angkanya jauh sekali dari 126 juta bidang sertifikat yang diberikan ke masyarakat baru 46 juta di akhir 2015. Artinya masih ada 80 juta sertifikat yang harus diberikan. Saya tidak mau seperti itu. Kalau tidak ada target apa pegangan kita," ujarnya.

Di sisi lain, Jokowi menilai apa yang disampaikan Ketua D-OJK Wimboh Santoso terkait data terkini industri jasa keuangan memberikan gambaran bahwa industri jasa keuangan di Indonesia dalam kondisi yang sehat. Pemerintah kini tinggal memastikan pertumbuhan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. (Baca Saham Sektor Keuangan Jadi Primadona Tahun 2017, Ini Analisisnya)

"Sudah kita dengar dari Ketua OJK bahwa kondisi industri keuangan Indonesia juga dalam kondisi sehat. Angka-angka yang disampaikan baik. Baik perbankan, asuransi, maupun di bursa tumbuh baik. Hanya kita tinggal memastikan pertumbuhan industri jasa keuangan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," tukasnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan kredit nasional pada Desember 2017 mencapai 8,35 persen (secara year-on-year). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada November 2017 yang hanya 7,47 persen.

Grafik: Pertumbuhan Kredit Indonesia

Sumber: Tradingeconomics

Lebih lanjut, Jokowi meminta kepada pelaku industri jasa keuangan untuk tidak melakukan wait and see di 2018 dan di 2019, meski periode tersebut merupakan tahun politik. Presiden meminta industri jasa keuangan tetap memacu laju pertumbuhan bisnis dengan harapan memberi efek terhadap gerak ekonomi yang lebih berkualitas di masa mendatang.

"Sering pengusaha kalau saya tanya kok tidak berani ekspansi atau investasi? Jawabannya 'Pak ini kan tahun politik dan ada pilkada'. Memang setiap tahun di Indonesia itu ada pilkada. Apa mau menunggu terus. Biarin pilkada ya politik dan ekonomi tetap jalan," kata Jokowi.

Adapun Jokowi terus mendorong agar industri jasa keuangan bisa terus memaksimalkan fungsi intermediasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan, dirinya mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dukungan ini dinilai Presiden penting dengan harapan memberi stimulus terhadap perekonomian. (Baca juga Oktober, Pencarian Dana di Pasar Modal Tumbuh Lebih Tinggi daripada Kredit Bank)

"Saya mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan OJK agar pertumbuhan industri jasa keuangan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi yang lebi berkualitas," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi memaparkan bahwa pemerintah siap melakukan berbagai macam upaya dari aspek perekonomian. Pertama, memperkuat ekonomi lapisan bawah. Dalam hal ini, pemerintah telah mengembangkan KUR Klaster yang merupakan penyaluran kredit usaha rakyat dengan metode pendampingan.

Kedua, terus membuka bank wakaf mikro dan terus melakukan penguatan termasuk dari sisi industri perbankan. Ketiga, pemerintah terus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), industri perbankan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencari model-model pembiayaan alternatif terutama guna infrastruktur.

"Negara lain sudah lakukan semuanya. Jadi nantinya tidak semua tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar anggaran lebih masuk ke kepentingan rakyat banyak sehingga ini bisa dicarikan skema-skema lainnya. BUMN juga perlu memanfaatkan pasar modal untuk pendanaan karena pasar modal sekarang lagi bagus-bagusnya," pungkasnya. (K03)