Bareksa.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung peluncuran market standard untuk transaksi repurchase agreement (repo) atas efek bersifat utang yang dilakukan Perhimpunan Pedagang Surat Utang (Himdasun). Market standard diluncurkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam bertransaksi repo, memperdalam pasar keuangan, serta meningkatkan profesionalisme pelaku pasar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mengungkapkan market standard diharapkan dapat memperdalam pasar repo dan meningkatkan likuiditas perdagangan sehingga membantu pengembangan pasar modal dan peningkatan sektor riil. (Baca : Pemerintah Terbitkan Surat Utang Valas US$11 Miliar di Semester I)

“Mengintegrasikan pasar obligasi dengan pasar repo di Indonesia akan mendorong pengembangan alternatif sumber pembiayaan dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank,” katanya di Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.

Selain itu, pasar repo yang berkembang akan mendukung pengembangan produk derivatif surat utang sebagai sarana hedging, serta dapat menyediakan alternatif investasi bagi investor. (Lihat : Layanan Wealth Management Bank Ungkap Pergeseran Investasi Nasabah Kaya)

Market standard ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama antar pelaku pasar atas transaksi repo sehingga dapat meningkatkan profesionalisme, integritas dan kepercayaan antar pelaku pasar, serta mengurangi resiko sistemik di sektor jasa keuangan.

Hoesen berharap, peluncuran market standard transaksi repo surat utang akan diikuti penerbitan market standard transaksi repo saham. (Baca : Recapital Asset : IHSG Bisa Tembus Rekor Baru 6.650 Tahun Ini)

Perkembangan Pasar Obligasi

Perkembangan pasar modal khususnya di sektor pasar surat utang sepanjang 2017 menunjukkan tren peningkatan sangat positif. Hal ini terlihat dari kenaikan Indonesia Composite Bond Index (ICBI) sebesar 34,53 basis poin (bps) selama periode 2017 dari 208,45 pada Desember 2016 menjadi 242,98 pada Desember 2017.

Didorong iklim investasi yang semakin kondusif pascapeningkatan rating oleh Standard and Poor’s dan Fitch Rating serta turunnya persepsi risiko atas investasi di pasar obligasi mendorong arus modal non residen yang masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) tercatat mengalami peningkatan dari Rp107,3 triliun pada 2016 menjadi Rp170,3 triliun pada 2017 serta penurunan yield. (Baca : Cari Dana di Pasar Modal, 8 BUMN Akan Terbitkan Obligasi Rp28 T Tahun 2018)

Rata-rata yield obligasi pemerintah turun 140,97 basis poin atau sebesar 1,41 persen. Yield dari 8,1 persen pada 2016 menjadi 6,69 persen pada 2017. Begitu pula, rata-rata yield obligasi korporasi rating A juga turun 165,15 basis poin atau 1,65 persen, yakni turun dari 10,72 persen pada 2016 menjadi 9,07 persen pada 2017.

Kinerja pasar obligasi yang meningkat di 2017 juga tercermin dari kenaikan rata-rata harian nilai transaksi obligasi yang sebesar 5,89 persen dari Rp15,77 triliun pada 2016 menjadi Rp16,70 triliun pada 2017. (Lihat : 5 Faktor Pendongkrak Yield Obligasi Membaik Jadi 6,14 Persen)

Likuiditas transaksi yang meningkat ini turut menopang peningkatan aktivitas transaksi repo. Tercatat total transaksi repo selama 2017 naik sebesar Rp42,04 triliun. Peningkatan terjadi dari Rp263,17 triliun pada 2016 menjadi Rp305,21 triliun pada 2017. Rata-rata harian nilai transaksi repo juga mengalami kenaikan dari Rp1,10 triliun menjadi Rp1,28 triliun.

Market standard dimaksud merupakan pedoman lebih lanjut yang dibuat dan disepakati oleh anggota Himdasun atas ketentuan POJK 09/POJK.04/2015 yang mensyaratkan penggunaan dokumen Global Master Repurchase Agreement Indonesia (GMRA Indonesia) dalam pelaksanaan transaksi repo atau reverse repo yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan. (AM) (Baca : Penawaran Lelang SUN Capai Rp86 Triliun, Lampaui Target Pemerintah)